KPU Kalimantan Barat

KOALISI HARMONI BATAL MENGGUGAT HASIL PEMILU GUBERNUR KALBAR

2007-11-28T02:31:00.002-08:00

Pontianak, 28/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir membatalkan rencana untuk menggugat hasil Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 ke KPU Pusat dan Mahkamah Agung (MA).

"Koalisi dan pasangan yang kami usung sepakat untuk menerima hasil rekapitulasi suara maupun penetapan gubernur - wakil gubernur terpilih," kata Ketua Tim Koalisi Harmoni, Zulfadhli usai Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.

Dalam rapat terbuka mengenai rekapitulasi suara dan rapat pleno yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - LH Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut di bawah pasangan terpilih, Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Zulfadhli, pertimbangan utama pembatalan yakni untuk menghindari persoalan baru yang mungkin muncul kalau gugatan tersebut tetap dilanjutkan. "Tetapi terhadap temuan yang kami inventarisir, tetap akan disampaikan ke KPU Pusat dan Daerah sebagai catatan terhadap pelaksanaan Pemilu di Kalbar," kata Zulfadhli.

Zulfadhli yang juga Ketua DPRD Kalbar itu mengharapkan proses peralihan dari Usman Ja'far ke Cornelis berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak.

Sementara Usman Ja'far mengatakan, hasil yang dicapai dalam Pemilu Kalbar tersebut merupakan pilihan rakyat. "Apapun hasilnya, itu keputusan terbaik pilihan rakyat yang harus dihormati," kata Usman Ja'far.

Sebelumnya, Koalisi Harmoni berencana untuk melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA atau KPU Pusat sebelum tenggat waktu tiga hari pengajuan gugatan seputar pemilu berakhir.

Hal itu disampaikan Luthfie Abdul Hadi dan Syarif Abdullah sebagai Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni, kepada wartawan di Pontianak, Senin (26/11).

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut di antaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Koalisi Harmoni juga sempat menolak hasil rekapitulasi surat suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar dengan tidak menandatangani berita acara (BA).

KPUD KALBAR TETAPKAN CORNELIS JADI GUBERNUR TERPILIH

2007-11-28T02:31:00.001-08:00

Pontianak, 27/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya ditetapkan sebagai Gubernur - Wakil Gubernur terpilih Kalimantan Barat periode 2008-2013 oleh KPUD Kalbar dalam rapat pleno terbuka di Ruang Serba Guna Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Selasa sore.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, mendapat 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah. Jumlah tersebut mengungguli pasangan 'incumbent' Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir yang hanya meraih 659.279 suara atau 30,94 persen.

Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmoni, yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 sebesar 52,41 persen.

Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon. Dua calon lainnya yakni pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong mendapat 335.368 suara (15,74 persen) dan Akil Mochtar - AR Mecer 205.763 suara (9,66 persen).

Total pemilih pada pilkada 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang, pemenang pemilu gubernur ditetapkan dari perolehan suara terbanyak yakni 50 persen plus satu. Namun kalau tidak terpenuhi, maka yang melebihi 25 persen ditetapkan sebagai calon terpilih.

"Untuk Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar, ada dua pasangan calon yang memperoleh suara diatas 25 persen," kata Aida.

Berdasarkan rekapitulasi suara sah dalam rapat terbuka oleh KPUD Kalbar di Pontianak, Senin (26/11), pasangan Cornelis - Sanjaya yang memperoleh suara tertinggi ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih periode 2008-2013.

Keputusan itu tertuang dalam berita acara penetapan yang ditandatangani lima anggota KPUD Kalbar dengan Nomor : 21/BA/KPU/KB/XI/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Terpilih dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2007.

Selain itu, keputusan tersebut juga memperhatikan pasal 89 ayat (1) PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 107 ayat 1-2 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo pasal 95 ayat 1-2 UU No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

USMAN JA'FAR PAMITAN SETELAH KALAH DI PILKADA KALBAR

2007-11-28T02:30:00.000-08:00

Pontianak, 27/11 (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja'far, "berpamitan" dengan anggota DPRD Kalbar dan pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi setelah hasil penghitungan suara sah pilkada Kalbar memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalbar tentang Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2008 di Pontianak, Selasa, Usman Ja'far menyatakan bahwa penyampaian rancangan tersebut merupakan kesempatan terakhirnya.

"Kontrak sebagai Gubernur Kalbar berakhir tahun ini," kata Usman Ja'far yang berpasangan dengan Laurentius Herman (LH) Kadir itu.

Usman juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada anggota Dewan serta seluruh jajaran pemerintahan yang telah bersama-sama melaksanakan APBD Kalbar selama lima tahun.

Sementara terhadap rakyat Kalbar, Gubernur memanjatkan rasa syukurnya karena pelaksanaan Pemilu Gubernur berjalan lancar dan aman. "Selama ini Kalbar dikenal sebagai daerah bekas konflik. Tapi ternyata Pemilu berjalan lancar dan aman," katanya.

Usman Ja'far mengaku gembira dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari publik dalam Pemilu tersebut. Meski mengisyaratkan kekalahan, namun ia mengaku tidak mau mendahului hasil rapat pleno KPUD Kalbar mengenai pemenang Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013 yang rencananya berlangsung sore ini.

"Apapun hasilnya, itu keputusan terbaik pilihan rakyat yang harus dihormati," kata Usman Ja'far.

Mantan direksi di A Latief Group itu juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat TPS hingga Provinsi Kalbar serta petugas keamanan yang "all out" menjaga Kalbar sehingga tetap aman.

Rapat terbuka KPUD Kalbar di Pontianak, Senin, memutuskan pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih suara terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta-Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

POLEMIK PEMILIHAN LANGSUNG, BUAH "KESEMRAWUTAN" DATA KEPENDUDUKAN

2007-11-28T02:29:00.002-08:00

Oleh Teguh Imam Wibowo

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2008-2013 memasuki babak akhir. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata untuk pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan.

Rekapitulasi perolehan suara sah yang dilakukan KPUD Kalbar di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, menunjukkan pasangan tersebut meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah.

Suara yang diperoleh Cornelis itu jauh di atas pasangan incumbent, Usman Ja'far - LH Kadir dengan 659.279 suara atau 30,94 persen. Pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong meraih 335.368 suara (15,74 persen), sedangkan Akil Mochtar - AR Mecer memperoleh 205.763 suara (9,66 persen).

Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah untuk masyarakat Kalbar secara keseluruhan berjalan cukup lancar. Sebagai bekas daerah konflik, kekhawatiran pecahnya konflik antarpendukung kandidat, sejauh ini tidak terbukti, meski suhu politik memanas.

Mengutip ucapan para kandidat saat debat publik di Hotel Santika, Pontianak, Minggu (11/11), masyarakat Kalbar sudah jenuh dan capai dengan konflik, sehingga diyakini tidak terulang kembali.

Masyarakat Kalbar harus diakui kali ini sudah cukup dewasa. Namun hal itu tidak diimbangi oleh kinerja lembaga pelaksana, pengawas maupun pemerintah. Keluhan masyarakat terutama pada proses pendataan penduduk sebelum termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

KPUD Kalbar menyatakan, warga Kalbar yang tercantum di DPT sebanyak 2.954.031 orang. Hingga rekapitulasi berakhir, yang menggunakan hak pilihnya 2.165.549 orang, dan sisanya yakni 788.482 orang, tidak memilih. Atau, tingkat partisipasinya 73,3 persen.

Namun, sulit untuk menglasifikasikan mengapa mereka tidak memilih, apakah memang tidak menggunakan hak pilih, namanya tercantum namun "orangnya" tidak ada, atau warga yang tidak termasuk di DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Karena itu, tidak heran, bermunculan desakan dari berbagai elemen masyarakat ke KPUD Kalbar, terlepas apakah mereka punya kepentingan terhadap salah satu kandidat atau tidak, terutama mengenai keakuratan data di DPT tersebut.

Desakan itu mengerucut pada keinginan melakukan pemungutan ulang, susulan atau sejenisnya, guna mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan haknya memilih gara-gara "semrawutnya" pendataan kependudukan.

Koalisi Harmoni, gabungan delapan partai politik yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir, bahkan menolak rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar karena tingkat partisipasi daerah pedalaman dan pehuluan lebih tinggi dari pesisir.

Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi mengatakan, secara rasional, dengan membandingkan kondisi daerah pesisir, untuk pedalaman maupun pehuluan tingkat partisipasinya lebih rendah.

"Kondisi pedalaman dan pehuluan yang akses transportasi, informasi maupun sarana pendukung lainnya terbatas, tetapi tingkat partisipasinya tinggi. Ini tentu tidak logis," kata Luthfie Abdul Hadi.

Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan dugaan adanya pemanfaatan terhadap kacaunya pendataan kependudukan untuk menguntungkan salah satu pasangan di daerah tertentu yang menjadi basis pendukung.

Sejak Dini
KPUD Kalbar sendiri sebenarnya sudah menyadari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyusunan DPT.

Ketua Pokja Sosialisasi KPUD Kalbar, Nazirin, dalam sebuah wawancara singkat di Pontianak, Sabtu (16/6), mengakui bahwa pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu di Kalbar masih menyisakan sejumlah kerawanan, terutama menyangkut administrasi kependudukan.

Salah satu pemicunya karena sistem pendataan penduduk yang belum terpadu sehingga memungkinkan munculnya kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Selain itu, daerah yang rawan pelanggaran administrasi kependudukan di antaranya di perbatasan kabupaten/kota.

Ia menyadari, kejujuran dan independensi petugas pendata juga memegang peranan penting untuk menghindari kecurangan.

Menurut dia, apabila petugas tidak independen, kecenderungan untuk mengabaikan masyarakat yang terkategori pendukung lawan politik, akan lebih kuat.

"Bisa saja muncul pembengkakan jumlah suara atau sebaliknya, banyak yang tidak terdaftar," kata Nazirin, waktu itu.

Ia hanya berharap, publik ikut memantau secara aktif nama-nama yang dipublikasikan untuk menghindari adanya pemilih fiktif karena hasil validasi terhadap perubahan data kependudukan akan dimasukkan ke DPT.

Kecuali Kota Pontianak, kabupaten/kota di Kalbar umumnya masih menggunakan sistem pembuatan KTP yang sudah "uzur". Sebagai contoh, penulis pernah melihat bagaimana mudahnya membuat KTP atau Kartu Keluarga (KK) di Kota Singkawang, kota terbesar nomor dua di Kalbar.

KK dimaksud bahkan cukup ditulis tangan oleh petugas kecamatan dan tak sampai satu hari kerja, sudah jadi. Kalau Kota Pontianak, sudah menggunakan komputerisasi sehingga sulit dipalsukan.

Tidak heran, kalau di Kota Singkawang yang juga melaksanakan Pemilu Walikota - Wakil Walikota Periode 2007-2012, terjadi kerancuan data pemilih.

Kerancuan data pemilih yang ditemukan, misalnya warga yang sudah meninggal tetap mendapat kartu pemilih, kartu pemilih ganda, bayi mendapat kartu pemilih, alamat warga setempat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda.

TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, misalnya, terpaksa harus mengulangi pemungutan suara karena Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempersilahkan warga yang tidak termasuk dalam DPT untuk mencoblos.

Secara logika, Ketua KPPS yang juga Ketua RT setempat, ingin mengakomodir warganya yang tidak termasuk di DPT, namun secara aturan hukum tidak dibenarkan.

Di TPS 019 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, ada seorang wanita yang termasuk warga "lama" dan pernah mencoblos pada Pemilu legislatif dan presiden tahun 2004, ternyata namanya tidak terdaftar. Untung wanita tersebut tidak terlalu "ngotot" dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

DPT merupakan akhir dari program pendataan yang dilakukan pemerintah. Sebagai koordinator, tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus bertanggung jawab. Namun, Pemprov Kalimantan Barat enggan disalahkan sepenuhnya seputar masih banyaknya kekacauan dalam pendataan pemilih.

"Pendataan pemilih dilakukan bersama antara pemerintah dan KPUD Kalbar sebagai pelaksana. Pemerintah juga luas artiannya, termasuk kabupaten/kota," kata Usman Ja'far, yang ironisnya diusung Koalisi Harmoni itu.

Ia mengatakan, sesuai mekanisme yang berlaku, ada tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama yang termasuk dalam daftar pemilih sementara.

Menurut dia, meski warga tidak memiliki kartu pemilih, namun ada kebijakan dari KPUD bahwa yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan identitas diri.

"Yang penting namanya tercantum di daftar pemilih tetap," kata Usman Ja'far.

Ia juga menilai, beragam kekurangan dalam proses pendataan pemilih seolah-olah telah menjadi kebiasaan pada saat menjelang pemungutan suara.

Sementara KPUD sejak awal telah menekankan pentingnya masyarakat atau publik untuk berpartisipasi aktif terutama selama masa validasi data dan pengumuman DPT. Ini menjadikan KPUD sulit untuk terseret secara hukum seandainya banyak warga yang tidak terdaftar di DPT.

Pembuktian Terbalik?
Untuk mengusut 'sengkarutnya' data kependudukan dan kaitannya dengan jumlah pemilih, mungkin salah satunya dengan pembuktian terbalik. Yakni, data di DPT diverifikasi ulang dan disesuaikan dengan surat suara yang digunakan dan hasilnya.

Memang, hal ini membutuhkan waktu yang lama dan investigasi secara mendalam. Tetapi bagi Koalisi Harmoni, tidak menutup kemungkinan hal itu ditempuh demi memenuhi unsur kejujuran. "Kalau perlu, kotak suara dibuka kembali dan diusut ulang untuk memastikan ada kecurangan atau tidak," kata Luthfie.

Menurut versi Koalisi Harmoni, ada sejumlah daerah yang diduga telah melakukan kecurangan di antaranya Kabupaten Landak, Bengkayang, Melawi dan Sintang.

Di Kabupaten Landak, tingkat partisipasi penduduk untuk memilih mencapai 93,39 persen, Kabupaten Sintang 80,71 persen, Kabupaten Melawi 86,4 persen, dan Kabupaten Bengkayang 77,21 persen. Sementara Kota Pontianak hanya 67,10 persen.

Daerah pesisir lain, Kabupaten Pontianak, sebagai daerah dengan pemilih terbanyak, tingkat partisipasinya 65,14 persen, Kabupaten Sambas 61,84 persen, Kabupaten Ketapang 71,42 persen, dan Kota Singkawang 68,39 persen.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalbar mengakui rendahnya tingkat partisipasi penduduk di kawasan pesisir dibanding pedalaman dan pehuluan dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar. "Ini perlu kajian lebih lanjut," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhony Rudwin.

Terlepas dari segala kemungkinan itu, Ketua KPUD Kalbar menilai pelaksanaan Pemilu berlangsung cukup lancar meski ia mengharapkan tingkat partisipasi penduduk yang tinggi.

Terhadap banyaknya jumlah penduduk yang tidak pemilih, ia menyatakan, hal itu termasuk dalam pilihan sadar atau ada faktor lain sehingga mereka tidak menggunakan haknya.

"Dari maraknya keluhan mengenai data penduduk, ini harus menjadi catatan penting untuk pihak terkait supaya memperbaiki keakurasiannya. Agar data tidak menjadi pemicu polemik seputar pemilu," kata Aida Mochtar.

Dan setiap pihak tentunya harus siap menerima konsekuensi sebuah pertarungan, yakni menang atau kalah. Namun tentunya semua pihak harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta mengedepankan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Semua pihak tentu sepakat, bahwa memulai sesuatu dengan cara yang tidak baik, akan membuahkan hasil yang tidak baik pula.

KOALISI HARMONI TOLAK HASIL REKAPITULASI SUARA DI PEMILU KALBAR

2007-11-28T02:29:00.001-08:00

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Koalisi Harmoni, pengusung incumbent (pejabat yang sedang berkuasa) Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013, menolak rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar dalam rapat terbuka di Pontianak, Senin.

"Sebelum tenggat waktu tiga hari untuk pengajuan gugatan seputar hasil pemilu berakhir, Koalisi Harmoni akan melaporkan akumulasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilu Kalbar ke MA (Mahkamah Agung) atau KPU Pusat," kata Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Luthfie Abdul Hadi di Pontianak, Senin.

Luthfie didampingi Syarif Abdullah yang juga Wakil Ketua Koalisi Harmoni, Ketua Bidang Advokasi Koalisi Harmoni Ali Said dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahmi, salah satu partai di Koalisi Harmoni.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Namun, dalam rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kalbar, Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir hanya meraih 659.279 suara. Angka tersebut dibawah pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung PDI Perjuangan dengan raihan 930.679 suara.

Menurut Luthfie, permasalahan selama tahapan Pemilu tersebut diantaranya data pemilih yang tidak akurat dan intimidasi terhadap masyarakat serta saksi dari Koalisi Harmoni di daerah tertentu sehingga mereka tidak dapat mengawasi proses pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi pemilih di daerah pedalaman atau pehuluan yang tinggi yang lebih tinggi dibanding daerah pesisir menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres terutama dalam pelaksanaan pemilihan," kata Luthfie.

Bahkan, lanjutnya, ia mendapat laporan adanya kartu pemilih yang dimanfaatkan untuk memilih salah satu pasangan.

Syarif Abdullah menambahkan, Kota Pontianak merupakan acuan pelaksanaan pemungutan suara. Dengan kelengkapan sarana dan kemudahan transportasi maupun layanan umum, tingkat partisipasi pemilih di Kota Pontianak hanya 67,10 persen atau 248.320 orang dari total 370.000 warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Namun, di daerah pedalaman maupun pehuluan yang kondisinya jauh lebih sulit dibanding Kota Pontianak atau kota pesisir di Kalbar, tingkat partisipasinya amat tinggi," kata Syarif Abdullah.

Ia mencontohkan Kabupaten Landak dimana dari 228.030 warga yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 212.957 warganya memberikan hak pilih atau 93,39 persen. Di kabupaten tersebut, Cornelis - Christiandy meraih 180.601 suara atau 73,74 persen.

Luthfie mengatakan, terhadap berbagai temuan dan indikasi pelanggaran selama Pemilu Kalbar, Koalisi Harmoni telah menyampaikannya ke Panitia Pengawas (Panwas) namun tidak ada penanganan lebih lanjut.

Lutfhie sendiri mengaku telah menyiapkan saksi-saksi yang mendukung temuannya itu serta sebagai dasar untuk melapor ke KPU Pusat atau MA.

Sementara Abdurrahmi mengeluhkan kinerja Panwas terutama di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, cukup banyak laporan seputar pelanggaran dalam Pemilu ke Panwas kabupaten/kota. "Tetapi anehnya, laporan-laporan tersebut tidak sampai ke Panwas provinsi," katanya.

Pihaknya juga menduga adanya kenaikan jumlah pemilih secara tidak rasional di beberapa kabupaten di Kalbar menjelang pemungutan suara.

Ali Said menambahkan, temuan lain dari Koalisi Harmoni, adanya sejumlah warga mengaku telah memilih saat Pemilu Presiden dan Legislatif 2004 tetapi tidak terdaftar pada Pemilu Kalbar. "Padahal, data untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur yang digunakan merupakan pemutakhiran DP4 (Data Penduduk dan Potensi Pemilih)," kata Ali Said.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, meski rekapitulasi suara telah dilakukan, tetap tersedia "ruang" terhadap pihak yang tidak menerima hasil tersebut untuk menyampaikan gugatan ke MA melalui Pengadilan Tinggi (PT) setempat.

Sebelumnya, dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, empat saksi dari empat pasangan calon menyatakan menerima hasil tersebut. Keempat saksi tersebut yakni M Ali M Nur untuk Usman Ja'far-LH Kadir, Mayjend (Purn) Yahya Sacawiria untuk Oesman Sapta-Ignatius Lyong, Silvanus Sungkalang untuk pasangan Akil Mochtar - AR Mecer, dan Agustinus untuk Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Menanggapi hal itu, Luthfie menegaskan bahwa pernyataan M Ali M Nur menerima hasil rekapitulasi adalah untuk suara yang tertera sesuai versi KPUD Kalbar. "Tetapi karena di dalam proses Pemilu Kalbar sendiri banyak kecurangan dan pelanggaran, Koalisi Harmoni memutuskan belum menerima. Ada langkah-langkah hukum yang akan ditempuh," kata Luthfie.

Saksi dari pihak Usman Ja'far-LH Kadir juga tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara tersebut sebagai bentuk penolakan.

KEMENANGAN DI DELAPAN KABUPATEN/KOTA DONGKRAK SUARA CORNELIS-CHRISTIANDY

2007-11-28T02:28:00.001-08:00

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kemenangan di delapan kabupaten/kota menjadi kunci bagi pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya meraih 930.679 suara atau 43,67 persen dari 2.131.089 suara sah dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat tentang perolehan suara sah di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul di Kabupaten Landak, Bengkayang, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Kota Singkawang.

Sedangkan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, unggul di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Pasangan lain, Oesman Sapta - Ignatius Lyong, unggul di Kabupaten Ketapang (termasuk Kayong Utara).

Kemenangan telak Cornelis-Christiandy Sanjaya terutama di Kabupaten Landak. Di kabupaten tempat Cornelis masih menjabat sebagai bupati itu, pasangan tersebut meraih 180.601 suara atau 73,74 persen dari 211.384 suara sah, terpaut hampir 170 ribu suara dari Usman Ja'far- LH Kadir yang berada di peringkat kedua dengan 12.113 suara.

Kemudian di Kabupaten Sanggau, Cornelis - Christiandy meraih 151.177 suara, urutan kedua Usman Ja'far-LH Kadir 43.748 suara.

Usman Ja'far - LH Kadir menang cukup telak di Kabupaten Pontianak yakni 153.481 suara, diikuti Cornelis-Christiandy 75.33 suara.

Secara keseluruhan, Cornelis-Sanjaya unggul atas Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara atau 30,94 persen. Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

CORNELIS-CHRISTIANDY RAIH SUARA TERBANYAK DI PEMILU KALBAR

2007-11-28T02:27:00.000-08:00

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, yang berlangsung dengan kawalan ketat aparat keamanan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

POLDA KERAHKAN 2.300 PERSONEL AMANKAN RAPAT PLENO KPUD KALBAR

2007-11-28T02:26:00.001-08:00

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengerahkan 2.300 personel untuk pengamanan rapat pleno pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, periode 2008-2013, di gedung DPRD Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, Senin.

"Kita sudah menempatkan sejumlah personel di sejumlah pintu-pintu masuk menuju Kota Pontianak sejak, Sabtu (24/11) lalu, di antaranya melalui pintu masuk Terminal Batu Layang, melalui Jalan Sungai Ambawang, pelabuhan dan lain-lain," kata Direktur Samapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, M Agus Sunaryo, di Pontianak.

Sunaryo menambahkan, pengamanan semakin diperketat bagi masyarakat yang ingin mendengar hasil rekapitulasi rapat pleno pengumuman calon Pilgub Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.

"Barang siapa yang ketahuan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kepolisian tidak segan-segan untuk menindak pelaku tersebut," katanya.

Ia berharap, masyarakat tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api sewaktu akan mendengar hasil rapat pleno tersebut. "Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman untuk kemajuan pembangunan Kalbar di masa mendatang," katanya.

Hingga saat ini situasi keamanan Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya relatif kondusif.

"Kita berharap, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang isinya mengarah kepada upaya mengadu domba suku, agama, ras, dan antargolongan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak juga telah memerintahkan aparatnya untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya.

Karena dalam melumpuhkan pelaku anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap) yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam dari bagian paha hingga kaki pelaku.

Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus status Siaga I, sejak menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut 1, Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), 2 Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), 3 Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), 4 Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

CORNELIS-CHRISTIANDY RAIH SUARA TERBANYAK DI PEMILU KALBAR

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 yakni 930.679 suara.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dalam rapat terbuka KPUD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, yang berlangsung dengan kawalan ketat aparat keamanan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, unggul atas incumbent Usman Ja'far-LH Kadir yang meraih terbanyak kedua, yakni 659.279 suara.

Terbanyak ketiga pasangan Oesman Sapta - Ignatius Lyong 335.368 suara, dan urutan terakhir M Akil Mochtar-AR Mecer 205.763 suara.

Total pemilih 2.143.614 suara, surat suara tidak sah 34.460. Warga yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya 788.482 orang.

DPRD KALBAR DIJAGA KETAT APARAT POLISI

2007-11-28T02:25:00.001-08:00

Pontianak, 26/11 (ANTARA) - Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Senin pagi, dijaga ketat aparat kepolisian sehubungan akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur Kalbar 2008-2013.

Polisi juga memeriksa setiap tamu dan kendaraan yang memasuki halaman parkir gedung DPRD tanpa kecuali, termasuk para anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar.

Pada Senin (26/11), KPU Kalbar disaksikan tim sukses para pasangan calon gubernur - wakil gubernur, anggota musyawarah pimpinan daerah provinsi, anggota DPRD, dan wartawan, akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur Kalbar.

Pemungutan suara langsung pada 15 November diikuti sekitar 2,9 juta masyarakat Kalbar pemilik kartu suara dan undangan mengikuti pemilihan umum.

Sebanyak 12 KPU kabupaten/kota sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan.

Untuk menghasilkan keputusan final, KPU provinsi perlu mencocokkan hasil penghitungan di tingkat kabupaten/kota dengan hasil hitungan KPU provinsi.

Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan setelah rekapitulasi tersebut, pihaknya akan menetapkan pasangan calon gubernur Kalbar terpilih.

"Ini untuk mendapatkan hasil final untuk menetapkan pasangan calon gubernur terpilih," katanya.

Empat pasangan calon gubernur Kalbar, terdiri dari Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, M Akil Mochtar - AR Mecer, Cornelis - Christiandy Sanjaya.

POLDA KALBAR SIAGA I PLENO PENETAPAN GUBERNUR TERPILIH

2007-11-25T00:18:00.001-08:00

Pontianak, 25/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat masih memberlakukan status Siaga I dalam menghadapi sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang akan menetapkan Gubernur Kalbar terpilih periode 2008-2013.

Masih berlakunya Siaga I tersebut -- sejak Kamis (15/11) -- ditunjukkan dengan adanya Apel Siaga yang diikuti hampir seluruh kekuatan di Polda Kalbar, yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu.

Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigjen Zainal Abidin Ishak usai apel Siaga di halaman Kantor Gubernur Kalbar, menyatakan pihaknya melakukan upaya preventif dalam mengatasi kerawanan keamanan saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan gubernur terpilih.

Dijadwalkan pada Senin (26/11) KPU Provinsi Kalbar akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih calon gubernur - wakil gubernur Kalbar. Kegiatan tersebut disusul dengan pleno penetapan pasangan calon gubernur terpilih pada Selasa.

Kedua kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Kalbar di Jl Ahmad Yani, Pontianak.

Karena itu, sebanyak 1650 personel ditambah 350 personel cadangan yang didukung kekuatan TNI Angkatan Darat bersiap siaga di sejumlah titik rawan.

"Kami belum menerima informasi akan adanya ancaman keamanan. Tetapi kami selalu memprediksi setiap ancaman terburuk," Kata Kapolda.

Polisi juga akan bertindak tegas jika menemukan warga masyarakat yang berbuat anarkis.

Sementara mengenai apel siaga yang baru saja digelar, ia menjelaskan, apel siaga yang disusul dengan pawai keliling kota menggunakan kendaraan semisal water canon, mobil patroli dan kendaraan motor bukan untuk unjuk kekuatan, namun memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa aparat selalu siap.

"Ini merupakan satu paket dengan kesiapan polda dalam pengamanan pemilihan gubernur," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga berterima kasih kepada masyarakat Kalbar yang telah membantu menciptakan suasana kondusif.

"Karena hingga malam tadi situasi masih kondusif," jelasnya.

Apel siaga polisi dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Kalbar Komisaris Besar (Pol) RGD Simangunsong.

Menyertakan kekuatan dari Poltabes Pontianak, Polisi Perairan, Brigade Mobil, termasuk tim Penjinak Bahan Peledak.

Sebanyak 2,9 juta dari 4,9 juta lebih penduduk Kalbar melaksanakan pemungutan suara memilih satu dari empat pasangan calon gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Empat pasangan calon tersebut, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, M Akil Mochtar - AR Mecer, Cornelis - Christiandy Sanjaya.

DESAKAN PEMILU ULANG GUBERNUR KALBAR

2007-11-25T00:16:00.000-08:00

Pontianak, 24/11 (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Kalimantan Barat (FMPKB), Sabtu, menuntut pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang proses pemungutan suaranya berlangsung pada 15 November, untuk diulang karena sarat kecurangan.

Desakan agar dilakukan pemilihan ulang mengemuka pada aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan dialog antara FMPKB dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar, Muhammad Syarifuddin dan Nazirin, di kantor KPUP Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan.

Juru bicara aksi, Andi, menyatakan, kecurangan tersebut, semisal penggelembungan suara, pengumuman hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), serta adanya dukungan 22 organisasi keagamaan yang salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar terhadap salah satu pasangan calon gubernur.

Juga ada intimidasi kepada pemilih, politik uang dan sekitar 33 persen masyarakat yang berhak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. "Ini terjadi akibat ketidakbecusan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan," kata Andi.

Anggota KPU Kalbar, Nazirin, menyatakan mereka tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada Senin dan Selasa (26-27/11). Proses yang sama juga sudah diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

Selain aksi dari FMPKB, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanah Masyarakat Kalbar, juga menuntut hal yang sama.

Namun dalam dialog tersebut, KPU Provinsi Kalbar menyatakan tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih pada Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2008-2013 pada Senin (26/11) depan.

Selain menuntut Pemilu ulang, beberapa hari lalu belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga mendatangi kantor KPU tersebut guna menuntut diadakannya Pemilu susulan. Pemilu susulan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat persoalan administrasi karena kacaunya pendataan penduduk.

Saat menerima aksi AMPD, Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan, adanya pemilih tidak terdaftar dan temuan pelanggaran belum menjadi dasar hukum untuk digelarnya Pemilu susulan.

Pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas setempat. Karena berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan. Pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Namun jika ditemukan pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakan ke pengadilan.

POLDA KALBAR PERKETAT PINTU MASUK KOTA PONTIANAK

2007-11-24T00:25:00.000-08:00

Pontianak, 23/11 (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperketat pintu-pintu masuk menuju Kota Pontianak menjelang rapat pleno pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, periode 2008-2013, di gedung DPRD Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, Senin mendatang.

"Kami akan melakukannya mulai besok, (Sabtu, 24/11)," kata Direktur Samapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, M Agus Sunaryo, seusai rapat koordinasi pengamanan Rapat Pleno KPUD Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Dijelaskannya, pihak kepolisian akan memperketat titik-titik pintu masuk dari luar Kota Pontianak, di antaranya melalui pintu masuk Terminal Batu Layang, Jalan Sungai Ambawang, pelabuhan dan lain-lain.

Ia mengatakan, pengamanan juga diperketat bagi masyarakat yang ingin mendengar hasil rekapitulasi rapat pleno pengumuman calon Pilgub Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.

Ditegaskannya barang siapa yang ketahuan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kepolisian tidak segan-segan untuk menindak pelaku tersebut.

"Kami berharap masyarakat tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api sewaktu akan mendengar hasil rapat pleno tersebut. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman untuk kemajuan pembangunan Kalbar dimasa mendatang," kata Agus Sunaryo.

Sedikitnya sekitar 2.300 personel disiagakan untuk pengamanan pengumuman hasil rapat pleno Pilgub Kalbar.

Sementara itu, saat ini situasi keamanan Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya relatif kondusif.

Ia menghimbau, masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan yang tujuannya membuat situasi keamanan Kalbar menjadi tidak aman.

"Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang isinya mengarah kepada upaya mengadu domba suku, agama, ras, dan antargolongan," katanya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak juga telah memerintahkan kepada aparatnya untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tindakan tegas bisa dilakukan kepada seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya.

Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus Siaga I sejak Rabu, mulai pukul 00.00 WIB menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut. Di urutan satu, Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), Nomor urut dua adalah Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat).

Nomor urut tiga, yaitu Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen) dan Urutan empat, Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

DESAKAN PEMILU ULANG GUBERNUR KALBAR

2007-11-24T00:22:00.000-08:00

KESAKSIAN SEORANG CALON GUBERNUR KALBAR

2007-11-23T00:20:00.000-08:00

Oleh Nurul Hayat
Pontianak, 22/11 (ANTARA) - Pria itu berkaca mata minus, warna putih mulai tampak di setiap helaian rambutnya. Sambil memegang hand phone communicator, dia berujar dengan tenang, "Saya ikhlas kalah dalam pemilihan gubernur," kata H Muhammad Akil Mochtar, 47, seorang anggota DPR RI.

Akil Mochtar akrab dengan siapa saja, wartawan biasa menjambangi kediamannya di Jalan Karya Baru, No.20 Pontianak Selatan, jika dia sedang berada di Pontianak untuk mengunjungi konstituen.

Dia adalah anggota Komisi III DPR RI. Ia menjadi anggota DPR RI sudah dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009.

Selama dua hari, Jumat dan Sabtu pekan lalu, dia berdialog dengan sejumlah wartawan, disertai beberapa tim sukses Akil-Mecer. Pembicaraan seputar pemilihan gubernur Kalimantan Barat 2008-2013.

Pemilihan gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon. Mereka adalah pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK), Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong), M Akil Mochtar - AR Mecer (AM), dan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC).

Pasangan UJ-LHK diusung Koalisi Harmoni yang didukung partai besar, yakni Partai Golkar, PPP, PKS, PKB, PBR, PAN, Partai Merdeka, dan PDS dengan dukungan suara mencapai 53,39 persen. OSO-Lyong diusung Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera terdiri dari Partai Demokrat, PPD, Partai Patriot Pancasila, PNI Marhaenisme, PBSD, PPIB dan PKPB, dengan dukungan suara 15,45 persen.

Akil-Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu, terdiri dari Partai Pelopor, PBB, PPDK, PNBK, PKPI, PPDI, PPNUI dan PSI, dan mendapat dukungan suara 15,08 persen. Sedangkan pasangan Cornelis - Christiandy diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dukungan suara 17,07 persen.

Para calon gubernur itu mendapat kesempatan berkampanye di 14 kabupaten/kota di wilayah Kalbar pada 30 Oktober - 10 November. Pada 29 Oktober mereka menyampaikan visi dan misi di Gedung DPRD Kalbar dan 11 November debat kandidat di hotel Santika, Pontianak.

Pembicaraan pada hari Jumat (16/11) yang diwarnai dengan mendung langit khatulistiwa, Akil Mochtar seperti memberikan "kesaksian". Padahal, waktu itu baru sehari usai pemungutan suara, namun Akil tampak menerima kekalahannya.

Akil mengaku tidak mampu menarik kembali suara pendukungnya yang "lari" dan memilih pasangan calon gubernur lain. Akil dan pasangannya, Anselmus Robertus Mecer, tampaknya harus berlapang dada menerima kekalahan mereka. Suara pendudung pasangan ini berpencar ke dua pasangan calon gubernur lain, hanya karena sentimen agama dan etnis.

"Yang masih tersisa hanya pendukung fanatik. Pendukung Pak Mecer 99 persen meninggalkan kami," kata Akil yang hingga hari ini memeroleh dukungan sekitar 200 ribu pemilih, tak berbeda jauh saat pemilihan legislatif 2004.

Pendukung yang sudah dibina sejak beberapa tahun lalu pun habis oleh "hujan" sehari.

Akil berani menyatakan itu karena dia memeroleh masukan informasi dari tim sukses dan simpatisannya. Karena politisisasi agama dan etnis yang dibawa-bawa pesaing mereka, ditambah lagi adanya publikasi survei sebuah lembaga di Jakarta, Akil-Mecer tidak kuasa mempertahankan suara pendukungnya.

MUI dan Survei
Anggota DPR dari Partai golkar itu menyatakan suara pendukungnya telah "digembosi" sejak ada kesepakatan 22 organisasi keagamaan yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon gubernur. Walaupun salah satu organisasi telah mencabut dukungan setelah diprotes masyarakat, namun politisasi agama tetap terjadi.

Ia mengaku telah berupaya keras melawan upaya yang menggiring ke salah satu pasangan calon gubernur. Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, Ustad H A Rahim Dja'far yang menarik dukungan kepada salah satu calon gubernur dan dimuat di koran daerah, juga sudah diperbanyak dengan fotocopy dan disebarluaskan kepada masyarakat, hingga pedalaman.

Akil juga mengeluarkan pernyataan bahwa dia telah dizalimi, karena sebagai calon gubernur yang juga Islam, dia merasa berhak untuk mendapat dukungan organisasi tersebut.

Ketua MUI Kalbar pada dua hari menjelang pemungutan suara menyatakan menarik dukungannya kepada salah satu calon gubernur. Sikap itu diambil dengan berbagai pertimbangan. "Salah satunya karena permintaan dari Panitia Pengawas (Panwas)," katanya.

Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Ustad Rahim mengakui tidak hadir dalam musyawarah berbagai organisasi Islam yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama mendukung calon nomor urut satu (UJ-LHK) karena yang bersangkutan tengah mengidap sakit.

Ia ikut menandatangani atas nama MUI Kalbar karena musyawarah tersebut diikuti salah satu ketua. Ia menegaskan bahwa kesepakatan bersama dimana MUI Kalbar ikut menandatangani sebelumnya bukanlah fatwa.

Akil-Mecer berusaha keras mengklarifikasi upaya politisasi agama tersebut. Namun upaya itu lagi-lagi tidak begitu membuahkan hasil. Pasangan ini hanya sempat "berjaya" usai debat kandidat pada malam tanggal 11 November yang juga disiarkan secara langsung melalui TVRI Kalbar dan RRI Pontianak.

"Rating saya sempat naik waktu itu. Orang-orang yang tidak saya kenali mengontak dan datang ke rumah mengucap selamat dan siap mendukung. Tetapi itu juga tidak membantu. Karena setelah debat kandidat, saya dihantam lagi dengan keluarnya hasil survei pada 12 November," katanya.

Saat debat kandidat, pasangan Akil-Mecer terlihat percaya diri. Mereka dengan lancar menjawab setiap pertanyaan lima panelis mengenai visi dan misi sebagai calon gubernur. Pasangan Akil-Mecer memiliki visi "Masyarakat Kalbar yang religius, menguasai pengetahuan, unggul, disiplin, bertanggung jawab dan sejahtera." Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang terdiri dari delapan poin.

Pasangan ini juga dengan lancar dapat menjawab pertanyaan panelis seputar persoalan "pemanasan global".

Namun survei yang dipublikasikan 12 November menunjukkan persentase pemilih terbesar pada calon urut satu (UJ-LHK) dan empat (CC).

Akil menyatakan dia sempat mengontak ketua lembaga survei tersebut guna mengonfirmasi kebenarannya. Dari perbincangan via telepon, ada pengakuan bahwa itu merupakan survei pesanan.

Tim Akil-Mecer akhirnya kembali bekerja keras, mengeluarkan surat bantahan di media massa agar masyarakat tidak memercayai survei tersebut. Namun upaya itu tidak begitu membantu. Calon wakil gubernur pasangannya, AR Mecer, bahkan membuat pidato singkat dan disiarkan secara berulang melalui RRI sejak malam sebelum pemungutan suara hingga pagi, tanggal 15 November. Upaya itu ditempuh agar pendukung pasangan ini tidak mengalihkan suara ke pasangan lain.

"Kami tidak bisa berbuat banyak," katanya. Apalagi setelah mendapat kontak dari pendukung AR Mecer di daerah. Mereka minta maaf terpaksa mengalihkan suara dukungan karena alasan sentimen agama dan etnis. "Pendukung Pak Mecer menyatakan saya (Akil Mochtar) tidak didukung umat Islam," katanya.

Anselmus Robertus Mecer adalah seorang tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Alasan Akil memilih berpasangan dengan AR Mecer untuk maju sebagai calon gubernur - wakil gubernur Kalbar, karena pria berusia 63 tahun itu sangat populer di masyarakat pedalaman dan memiliki basis massa yang kuat. Ia juga mantan anggota MPR utusan golongan (etnis Dayak) pada tahun 1999-2004.

Tampaknya, pada hari pencoblosan baik Akil maupun Mecer sama-sama sudah tahu pasti akan kalah. Walaupun kepada para wartawan saat pencoblosan, keduanya menyatakan yakin dan optimistis menang.

Tim sukses Akil-Mecer yang semula mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari pemilih di kabupaten wilayah pesisir pun pada akhirnya tertunduk lemas. Pendukung yang dibina selama beberapa tahun terakhir habis oleh "hujan" sehari karena adanya dugaan politik uang dari pasangan calon gubernur pesaing.

Sejumlah pemilih gubernur Kalbar yang ditemui mengaku terpaksa mengalihkan suara dukungan karena mereka terpengaruh kesepakatan 22 organisasi keagamaan dan hasil survei tersebut.

"Pada awalnya kami akan memilih Akil-Mecer, tetapi setelah lihat hasil survei, mereka sudah pasti kalah," kata seorang pegawai Pemerintah Provinsi Kalbar yang enggan disebut namanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan seorang dokter spesialis yang membuka praktek di Jl Tanjungpura, Kecamatan Pontianak Barat. "Akil lima tahun yang akan datang saja maju lagi. Pasti kita pilih," katanya.

Nomor empat
Lewat sepekan sudah pemilihan langsung digelar pada 14 kabupaten/kota di Kalbar. Namun Komisi Pemilihan Umum Provinsi belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur - wakil gubernur karena proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota belum selesai.

Namun, sebagian masyarakat Kalbar sudah mengetahui, pemenang pemilihan itu adalah pasangan urut empat, yakni pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC).

Cornelis adalah Bupati Kabupaten Landak. Ia juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan. Sementara Christiandy Sanjaya, adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Imanuel Pontianak sejak 2004.

Pasangan ini tidak lazim dalam tradisi perpolitikan di Kalbar -- pemilihan bupati/walikota secara langsung -- yang biasanya selalu mengakomodir pasangan calon dari etnis Melayu-Dayak atau Dayak-Melayu. Cornelis adalah putra Dayak kelahiran Sanggau. Sedangkan Christiandy Sanjaya, dari keturunan Cina Singkawang.

Dalam wawancara Minggu (18/11), Cornelis menyatakan keputusan berpasangan dengan Christiandy Sanjaya bukan karena pertimbangan etnis.

"Ia (Christiandy Sanjaya) adalah seorang pendidik dan menguasai masalah ekonomi. Sedangkan saya menguasai urusan pemerintahan dan politik. Dalam pemilihan, bukan hati nurani, tetapi berdasarkan tingkat rasionalitas yang tinggi," katanya.

Cornelis mengklaim menang di delapan kabupaten. Pasangan tersebut memeroleh dukungan suara mencapai 43,94 persen dari sekitar 2,9 juta pemilih. Angka tersebut jauh di atas pasangan UJ-LHK, OSO-Lyong, dan AM.

Seorang tim sukses Cornelis-Christiandy, Bride, menyatakan dia tidak menduga memeroleh suara dukungan sebesar itu. "Awalnya kami memperkirakan hanya akan mendapatkan 35 persen suara pendukung," katanya.

Hasil perolehan suara yang didata tim Kampanye Cornelis - Christiandy Sanjaya hingga Minggu (18/11) suara dukungan sudah mencapai 924.418 suara pemilih, sedangkan pasangan Usman Ja'far - LH Kadir 646.080 suara, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong 332.279 suara, dam M Akil Mochtar - AR Mecer 200.983 suara.

Pasangan itu menang di delapan daerah pemilihan yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Pasangan incumbent, UJ-LHK menang di tiga daerah pemilihan yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Satu daerah pemilihan lain, Kabupaten Ketapang, dikuasai oleh pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong).

"Menurut kami data tersebut sudah final, karena dalam pengumpulan data tidak hanya menggunakan satu sumber melainkan dari banyak sumber resmi," kata Cornelis.

Melihat kenyataan tersebut, Akil-Mecer berbesar hati dan mengikhlaskan kekalahan mereka. Putra kelahiran Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada 18 Oktober 1960 itu menyatakan dirinya akan kembali ke DPR RI dan menyelesaikan program doktor-nya yang tertunda karena kesibukan persiapan pemilihan gubernur. Sementara AR Mecer, tentu saja akan kembali ke masyarakat, membangun ekonomi kerakyatan melalui 'credit union'.

Akil Mochtar menyatakan, pada akhirnya dia mesti mengambil pelajaran dari kitab suci Alquran dan Injil. "Nabi itu tidak dihargai di negerinya sendiri. Mereka lebih dihargai di tanah orang," kata anggota DPR RI dari Partai Golkar itu.

KPU KALBAR: PEMILU SUSULAN SULIT DIREALISASIKAN

2007-11-23T00:13:00.001-08:00

Pontianak, 22/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyatakan tidak akan ada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur susulan meski banyak pemilih yang tidak terdaftar dan temuan pelanggaran yang dikemukakan sejumlah pihak.

Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Kamis, hal itu belum menjadi dasar hukum digelarnya pemilu susulan. Ia mengatakan, pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas (Panwas) setempat.

Karena, lanjut Aida, berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan.

Ia menambahkan, pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Aida mengatakan, jika ditemukan adanya pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakannya ke pengadilan.

KPU Provinsi Kalbar mendapat tekanan dari sejumlah pihak untuk menggelar Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur susulan karena banyak pelanggaran dan pemilih yang tidak terdaftar pada pemungutan suara 15 Nopember lalu.

Belasan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar misalnya, Kamis (22/11) siang melakukan unjuk rasa di kantor KPU Provinsi Kalbar menuntut Pemilu Gubernur susulan untuk pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat terkendala persoalan administrasi sebab kacaunya sistem pendataan penduduk.

MAHASISWA BUKA POSKO PENGADUAN PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR KALBAR

2007-11-23T00:12:00.000-08:00

Pontianak, 22/11 (ANTARA) - Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat membuka posko pengaduan di Bunderan Tugu Degulis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis, seputar penyelenggaraan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013.

Menurut Humas Solmadapar, Nur Hadi, usai bersama puluhan mahasiswa dari Solmadapar Kalbar berunjuk rasa di depan Kantor KPUD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, posko tersebut untuk menampung keluhan masyarakat yang selama ini tidak tersalurkan dengan baik melalui lembaga pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

"Banyak masyarakat yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), intimidasi terhadap rakyat, maupun kasus lain yang muncul tetapi tidak ada penyelesaiannya," kata Nur Hadi.

Solmadapar sendiri menyatakan untuk tidak memilih satupun dari empat pasang calon yang maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Salah satu alasan karena para calon tersebut terkait kasus hukum masalah korupsi.

Solmadapar juga menilai telah terjadi pendoktrinan primordialisme kepada rakyat yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) selama pelaksanaan Pemilu kepala daerah di Kalbar.

Visi misi yang disampaikan sulit dan terkesan membohongi masyarakat sehingga rakyat Kalbar tidak perlu reaktif terhadap siapa pun yang terpilih. "Sebaiknya, rakyat merapatkan barisan untuk oposisi selamanya kepada pemerintah terhadap siapapun yang terpilih," katanya.

Usai unjuk rasa Solmadapar, belasan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga melakukan aksi serupa di tempat yang sama.

Mereka menuntut Pemilu Gubernur susulan untuk pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat terkendala persoalan administrasi sebab kacaunya sistem pendataan penduduk.

Selain itu, AMPD Kalbar meminta adanya tindak lanjut dari KPUD Kalbar mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan mengingat angka tidak memilih yang tinggi serta masyarakat yang tidak terdata.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai partisipasi warga di kawasan pesisir Kalimantan Barat mengikuti Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 terbilang rendah, yakni berkisar 60-70 persen.

Menurut Ketua KIPP Kalimantan Barat, Johny Rudwin saat dihubungi, Rabu (21/11), hal itu terlihat dari kajian terhadap hasil sementara Pemilu Kalbar. Ia menambahkan, angka tersebut lebih rendah dibanding masyarakat di daerah pehuluan yang tingkat partisipasinya antara 90 - 95 persen.

HASAN KARMAN - EDY R YACOUB PEMENANG PEMILU KOTA SINGKAWANG

2007-11-22T23:52:00.000-08:00

Pontianak, 23/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Singkawang dalam rapat pleno di Singkawang, Jumat, menetapkan pasangan Hasan Karman - Edy R Yacoub sebagai pemenang Pemilu Walikota-Wakil Walikota Singkawang Periode 2007-2012.

Pasangan yang diusung Partai Indonesia Baru dan Partai Persatuan Pembangunan itu, mendapat 36.103 suara atau 41,8 persen dari total 86.294 suara sah. Angka itu lebih banyak dibanding incumbent Awang Ischak - Raymundus Sailan dengan 30.706 suara yang diusung Partai Golkar, PAN, PSI, PBR, PPDI dan PNBK.

Pemilu Walikota-Wakil Walikota Singkawang diikuti lima pasangan calon. Tiga pasangan lain yakni Darmawan-Ignatius Apui mendapat 13.716 suara, Suyadi Wijaya - Bong Wui Khong 3.006 suara, dan Syafei Djamil - Felix Periyadi 2.763 suara.

Anggota KPUD Kota Singkawang, Solling saat dihubungi mengatakan, pengajuan nama pasangan pemenang ke DPRD Kota Singkawang akan dilakukan pada Senin (26/11).

KPUD Kota Singkawang juga menunggu dalam tenggat waktu tujuh hari kemungkinan adanya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

"Kalau tidak ada masalah, DPRD Kota Singkawang akan menyampaikan nama terpilih ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalbar," katanya. Pelantikan Walikota-Wakil Walikota Singkawang dijadwalkan pada 17 Desember 2007.

Solling mengakui, menjelang masa penetapan cukup banyak tekanan dari massa terutama pendukung pasangan incumbent yang tidak puas dengan hasil tersebut.

Namun, lanjutnya, KPUD Kota Singkawang tetap berpegang kepada aturan perundang-undangan dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilu. "Termasuk tentang ketidakpuasan pasangan atau pihak lain terhadap hasil Pemilu," kata Solling.

Situasi Kota Singkawang yang berjarak 145 kilometer sebelah utara Kota Pontianak itu dilaporkan cukup kondusif meski sempat diramaikan dengan aksi massa menuntut pemilu ulang. Alasannya, diduga banyak terjadi kecurangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

CORNELIS - CHRISTIANDY MENANG DI DELAPAN KABUPATEN

2007-11-19T03:59:00.000-08:00

Pontianak, 18/11 (ANTARA) - Calon Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, di Pontianak, menyatakan berdasarkan penghitungan suara yang diperoleh dari beberapa sumber di lembaga pemerintah, ia dan pasangannya, Christiandy Sanjaya, telah menang di delapan kabupaten/kota dalam pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Sementara hasil perolehan suara yang didata tim Kampanye Cornelis - Christiandy Sanjaya, perolehan suara mencapai 924.418 suara pemilih, sedangkan pasangan Usman Ja'far - LH Kadir 646.080 suara, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong 332.279 suara, dam M Akil Mochtar - AR Mecer 200.983 suara.

"Kami sudah memeroleh dukungan suara mencapai 43,94 persen. Kami menang di delapan kabupaten/kota," kata Cornelis saat memberikan keterangan pers, Minggu. Delapan daerah pemilihan yang dimaksudkannya itu yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang.

Sedangkan pasangan incumbent, UJ-LHK menang di tiga daerah pemilihan yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Satu daerah pemilihan lain, Kabupaten Ketapang, dikuasai oleh pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong).

"Menurut kami data tersebut sudah final, karena dalam pengumpulan data tidak hanya menggunakan satu sumber melainkan dari banyak sumber resmi," kata Cornelis yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalbar periode 2005-2011.

Kepada wartawan ia menyatakan, kunci sukses meraih kemenangan itu, karena semangat dari jargonnya, "Bersatu Kita Menang". Jargon itu ia peroleh dengan memahami ideologi negara, Pancasila, dan UUD 1945. Makna dari sila-sila yang ada, sla pertama dan ketiga, kemudian menggali nilai yang terkandung dalam UUD 1945, yakni kesejahteraan rakyat.

"Itulah yang memunculkan kalimat 'bersatu kita menang'. Sehingga bukan asal saja," katanya.

Cornelis juga menyatakan, kemenangan Cornelis - Christiandy Sanjaya, merupakan kemenangan partai (PDI Perjuangan) dan koalisi rakyat.

"Kalau tidak ada dukungan partai dan rakyat, kami tidak akan mampu melawan incumbent," katanya, juga menyebut, kemenangan itu karena peran Tuhan yang sangat besar. "Kemenangan ini adalah mukjizat," katanya.

Ia kemudian berpesan berpesan kepada mendukung dan simpatisannya agar tetap menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi isu yang menyesatkan.

Pengalaman ia menangani 9 kali pemilihan umum, dan dua kali pemilihan kepala daerah membuat Cornelis mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Sementara keputusan untuk berpasangan dengan Christiandy Sanjaya yang beretnis Tionghoa, sehingga sangat berbeda dengan tiga pasangan calon gubernur lainnya, Cornelis menyatakan hal itu bukan menjadi landasannya.

"Ia (Christiandy Sanjaya) adalah seorang pendidik dan menguasai masalah ekonomi. Sedangkan saya menguasai urusan pemerintahan dan politik. "Dalam pemilihan, bukan hati nurani. Tetapi berdasarkan tingkat rasionalitas yang tinggi," katanya.

Pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang berlangsung 15 November lalu, diikuti oleh empat pasangan calon, terdiri dari urut satu (incumbent) Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, dua Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, tiga M Akil Mochtar - AR Mecer, empat Cornelis - Christiandy Sanjaya.

APARAT KEPOLISIAN BERSIAGA DI PEMILIHAN ULANG TPS 051

2007-11-17T03:42:00.000-08:00

Pontianak, 17/11 (ANTARA) - Puluhan aparat keamanan berseragam maupun tidak bersiaga di TPS 051, kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat, Sabtu, saat dilangsungkan pencoblosan ulang pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalimantan Barat karena pembengkakan jumlah pemilih.

Dari pengamatan ANTARA di Pontianak, pemilihan ulang tersebut masih berlangsung dan sudah sekitar 90 orang menggunakan hak suarannya. Sebanyak enma mobil patroli stand by di lokasi TPS tersebut di Jalan Pelabuhan Rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, setelah mendapat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu, memutuskan melakukan pemilihan ulang di TPS 051 RT01/RW27 tersebut karena terjadi pembengkakan data pemilih.

Pada pemilihan Kamis (15/11) sebanyak 380 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) telah menggunakan hak pilihnya, namun Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) memberikan izin 43 warga yang tidak memiliki kartu pemilih dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Ketua KPPS Khairuddin, mengaku telah keliru memahami pengumuman KPU bahwa pemilih yang telah masuk DPT namun tidak memiliki kartu pemilih dan undangan boleh menggunakan hak pilihnya, dan bukan warga yang tidak termasuk dalam DPT.

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KPUD Kota Pontianak, Sujadi di Pontianak, Kamis, mengatakan KPU Daerah Kota Pontianak mengeluarkan surat edaran No 270/327/KPU-Kota tanggal 12 Nopember 2007 salah satu isinya pemilih yang tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) tidak dapat/dilarang melakukan pemberian suara.

Menurut Sujadi, pemberian surat undangan terhadap warga yang tidak terdaftar itu karena ketidaktahuan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 051. "Ketua KPPS di TPS itu mengaku baru mengetahui surat edaran dari KPUD setelah diberitahu salah seorang pemantau," katanya.

Namun KPUD tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum karena dinilai tidak ada unsur kesengajaan. Ketua KPPS dimaksud merupakan pengganti dari ketua sebelumnya yang menjelang hari pemungutan suara mengundurkan diri.

Ketua KPPS yang baru itu tidak mengikuti pelatihan menjelang pemungutan suara dari KPU sehingga tidak mengetahui aturan lengkap seputar pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Menurut Sujadi pemungutan ulang disepakati dilakukan dua hari sesudahnya karena ada mekanisme yang harus dijalani. "KPPS harus mengundang kembali warga. Selain itu, besok (Jumat) waktu yang singkat sehingga disepakati supaya dilakukan pada Sabtu," katanya.

Tertundanya hasil di TPS 051 ikut mempengaruhi jadwal rapat pleno KPUD Kota Pontianak tentang rekapitulasi suara pemilih.

Sebelumnya, KPUD Kota Pontianak menjadwalkan rapat pleno akan dilakukan Jumat (16/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Jadwal tersebut kemudian diubah menjadi Minggu (18/11) pukul 09.00 WIB.

TIM CORNELIS - CHRISTIANDY NYATAKAN MENANGI PEMILU GUBERNUR KALBAR

2007-11-17T02:57:00.000-08:00

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Tim Kampanye Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) mengklaim hingga Jumat pukul 17.13 WIB pasangan tersebut telah mengumpulkan 871.826 suara atau 43,20 persen dari total 2,018 juta pemilih sehingga patut dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Sementara untuk pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) hanya mengumpulkan 633.042 suara atau 31,36 persen.

Ketua Tim Kampanye CC, Thomas Alexander kepada wartawan di Pontianak, Jumat malam, mengatakan, hasil itu diperoleh setelah melihat penghimpunan data yang dilakukan tim mereka, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul di delapan daerah pemilihan.

Delapan daerah pemilihan itu yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang.

Sedangkan UJ-LHK di tiga daerah pemilihan yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Satu daerah pemilihan lain, Kabupaten Ketapang, direbut oleh pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong). OSO - Lyong mengumpulkan 323.606 suara secara keseluruhan.

Pasangan Akil Mochtar - AR Mecer (AM), berada di nomor buncit dengan perolehan secara keseluruhan 189.866 suara.

"Angka rekapitulasi ini masih sementara karena terus diperbarui oleh tim kampanye yang ada di tiap TPS (tempat pemungutan suara)," katanya.

Anggota Tim Kampanye CC, Makarius Sintong mengatakan, untuk memperoleh data tersebut, mereka mengerahkan sedikitnya 30 ribu orang. Mekanismenya, satu orang ada di tiap TPS sebagai saksi, juga di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Data yang diperoleh di tiap TPS kemudian disampaikan ke seksi penghitungan suara tingkat desa, kecamatan untuk selanjutnya dikirim melalui faksimil ke tim kampanye tingkat provinsi.

"Mekanisme ini membuat data yang diperoleh lebih cepat diketahui dibanding KPU," kata Makarius Sintong.

Ia menambahkan, angka untuk pasangan CC kemungkinan terus bertambah karena masih ada TPS di basis pendukung yang belum mengirimkan datanya. Selain itu, kacaunya pendataan pemilih membuat banyak warga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

"Tetapi secara keseluruhan pelaksanaan pemilu gubernur secara langsung untuk pertama kalinya di Kalbar ini sudah cukup baik," kata Makarius Sintong.

Tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen dari total pemilih yang terdata sebanyak 2,93 juta orang. Menurut Mickael Jeno, anggota Tim Kampanye CC, angka tersebut cukup representatif mengingat kondisi Kalbar yang belum seluruhnya terjangkau serta terbatas infrastruktur.

"Dibanding DKI Jakarta yang jauh lebih lengkap dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 60 persen, untuk Kalbar angka itu telah mewakili," kata Mickael Jeno.

Ia berharap, KPU Daerah Kalbar tidak berlama-lama dalam menetapkan calon terpilih untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. KPU Daerah Kalbar menjadwalkan rapat pleno penetapan calon terpilih pada Senin, (27/11).

AKIL MOCHTAR LEGOWO HASIL PEMILU GUBERNUR KALBAR

2007-11-16T02:37:00.001-08:00

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Kandidat Gubernur Kalimantan Barat, M Akil Mochtar, menyatakan siap menghormati keputusan terhadap siapapun yang dipilih rakyat untuk menjadi kepala daerah selama lima tahun, 2008-2013.

"Menang harus bermartabat. Kalah pun harus terhormat," kata Akil di kediamannya, Pontianak, Jumat. Akil yang masih menjabat anggota Komisi III DPR RI itu berpasangan dengan aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Anselmus Robertus (AR) Mecer.

Ia mengatakan, bertarung di pemilihan kepala daerah ibarat sebuah pertandingan dimana harus ada yang menang dan kalah. Saat ini, lanjutnya, semua pihak harus menjaga nilai-nilai yang sudah dipupuk agar tidak terjadi konstraksi politik.

"Karena Kalbar merupakan bagian dari negara kesatuan yang harus dijaga dan dipelihara. Ini merupakan pesan moral yang harus dipertahankan," katanya.

Sementara terhadap calon terpilih, ia meminta agar pembangunan manusia lebih diutamakan mengingat Kalbar hingga kini masih miskin.

"Apapun program calon yang menang, kemampuan masyarakat harus ditingkatkan. Tetapi jangan mengutamakan pembangunan fisik," kata Akil Mochtar.

Menurut dia, pembangunan fisik seperti infrastruktur merupakan hal yang rutin. Namun pembangunan mental dan kerohanian sering dilupakan padahal keduanya harus seimbang.

Akil Mochtar dan AR Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB), yakni gabungan Partai Pelopor, PBB, PPDK, PNBK, PKPI, PPDI PPNUI dan PSI dengan total perolehan suara pada Pemilu 2004 sebesar 15,08 persen.

PASANGAN CORNELIS-CHRISTIANDY SEMENTARA UNGGUL DI PEMILU KALBAR

2007-11-16T02:24:00.000-08:00

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Hasil penghitungan sementara Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 hingga Jumat, pukul 15.00 WIB, pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) unggul dengan raihan 317.849 suara.

Sementara terbanyak kedua diraih pasangan Osman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong) dengan perolehan 111.013 suara, diikuti incumbent Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) 110.179 suara dan Akil Mochtar - AR Mecer (AM) 60.544 suara.

Secara keseluruhan, sudah terhimpun sebanyak 599.585 suara dari lima kabupaten yakni Bengkayang, Landak, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang. Untuk sementara, CC unggul di kelima kabupaten tersebut. Keunggulan mutlak pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu di daerah pemilihan Kabupaten Landak, tempat Cornelis menjabat sebagai bupati.

Di kabupaten tersebut, pasangan itu mendapat 154.812 suara, jauh di atas pesaingnya, UJ-LHK 8.692 suara, OSO-Lyong 9.284 suara dan AM 6.941 suara.

Namun versi Koalisi Harmoni, UJ-LHK masih memimpin sedikit di atas CC. "Dari 60 - 70 persen data yang sudah dihimpun Koalisi Harmoni, UJ-LHK masih unggul dengan kisaran 37,65 persen sedangkan CC 35,89 persen," kata Ketua Koalisi Harmoni, Zulfadhli.

Untuk dua pasangan lainnya yakni OSO-Lyong 16,96 persen dan AM 9,5 persen. Zulfadhli menambahkan, pihaknya masih mengharapkan penambahan suara dari sejumlah basis pendukung seperti Kabupaten Ketapang, Sambas, Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.

BANYAK WARGA PONTIANAK KECEWA TAK IKUT MEMILIH GUBERNUR

2007-11-16T00:54:00.002-08:00

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Sejumlah warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum 2004, menyatakan tidak bisa ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur yang berlangsung Kamis (15/11) karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan.

Andreas Acui Simanjaya, di Pontianak, Jumat, menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih tetap, tetapi ternyata tidak memeroleh kartu pemilih dan undangan saat hendak mengikuti pemilihan gubernur.

"Saya kecewa tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan gubernur," kata Acui yang juga Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kalbar.

Masalah serupa juga dialami seorang wartawan, Nur Iskandar. Pada pemilihan umum 2004 lalu, ia terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di Jalan KH Wahid Hasyim. Namun kemudian pindah rumah di Jalan Parit Haji Husin II.

Saat mengecek apakah telah terdaftar sebagai pemilih, ketua RT setempat menyatakan sudah lengkap. Namun pada kenyataannya, ia tidak memeroleh kartu pemilih dan undangan.

Kondisi yang sama juga dialami keluarga besar Muryadi yang tinggal di Jl Parit Haji Husin II. Sebanyak tujuh anggota keluarganya tidak dapat memilih karena tak memiliki kartu pemilih.

Sementara sehari menjelang pemilihan gubernur pada 15 November, Ketua KPUD Provinsi Kalbar, Aida Mochtar menyatakan sesuai Pasal 15 dan 16 ayat i sampai 13 Peraturan Pemerintah No. Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 3 ayat 1 sampai 3 Peraturan KPU No. 6 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pilkada yang isinya apabila wara yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak mendapat kartu pemilih dan undangan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Namun adanya pemberitahuan Ketua KPU tersebut, menurut warga sudah terlambat dan kurang sosialisasi. sehingga hanya sebagian kecil yang menggunakan hak pilihnya tanpa disertai kartu pemilih dan undangan.

Proses pemilihan gubernur Kalbar diikuti 2.925.018 pemilih dari sekitar 4,9 juta penduduk Kalbar. Penyelenggara pemilu kepala daerah menyediakan 9.654 tempat pemungutan suara (TPS) di 14 kabupaten/kota.

Pemilihan gubernur periode 2008-2013 tersebut diikuti empat pasangan calon, terdiri atas nomor urut satu Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, dua Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, tiga M Akil Mochtar - AR Mecer, dan empat Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Pasangan UJ-LHK dan Cornelis - Christiandy, hingga berita ini ditulis bersaing ketat dalam memeroleh dukungan suara pemilih.

PASANGAN UJ-LHK DAN CORNELIS-CHRISTIANDY BERSAING DALAM PEROLEHAN SUARA

2007-11-16T00:54:00.001-08:00

Pontianak, 16/11 (ANTARA) - Pasangan calon gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) dan Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) bersaing ketat dalam memeroleh dukungan suara dari 2.925.018 pemilih.

Data yang diperoleh ANTARA Pontianak, Jumat, melalui hasil penghitungan cepat (quick count) Koalisi Harmoni -- pengusung UJ-LHK -- pasangan tersebut memeroleh dukungan suara 39,58 persen.

Sementara tiga pasangan lainnya, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (Oso-Lyong) memeroleh 14,14 persen, M Akil Mochtar - AR Mecer (AM) memeroleh 9,66 persen dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya memeroleh 36,62 suara.

Perolehan suara melalui metoda cepat itu dengan menggunakan sampling acak pada 300 desa.

Sementara menurut penghitungan cepat versi Harian Equator Pontianak, pasangan CC lebih unggul dengan perolehan suara 47,91 persen, UJ-LHK 32,30 persen, OSO-Lyong 11,49 persen dan AM 8,31 persen.

Ketua Koalisi Harmoni, Zulfadhli kepada wartawan di Pontianak, Kamis malam menyatakan dengan hasil itu, mereka optimis pasangan yang mereka usung tersebut akan terpilih menjadi Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan delapan partai yakni Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, PBR, PDS dan Partai Merdeka yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir.
Zulfadhli mengatakan, perhitungan cepat tersebut mengambil data suara pemilih hingga pukul 17.00 WIB dari 300 desa yang tersebar di seluruh Kalbar baik di kawasan pesisir maupun pedalaman.

"Desa yang diambil datanya merupakan representasi dari kondisi Kalbar secara umum baik sosial, budaya dan politik," katanya.

Ia menegaskan, meski perhitungan cepat tersebut menunjukkan Usman Ja'far - LH Kadir unggul, namun Koalisi Harmoni tetap mengacu kepada keputusan KPU Kalbar dalam menetapkan pasangan terpilih.

Sementara data yang diperoleh dari Kabupaten Pontianak pada pukul 00.00 WIB, pasangan UJ-LHK memeroleh dukungan 112.274, OSO-Lyong 52.159, AM 18.498, CC 52.971 pemilih.

UJ-LHK SEMENTARA RAIH 52,87 PERSEN SUARA DI KABUPATEN SAMBAS

2007-11-16T00:49:00.000-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) untuk sementara meraih 52,87 persen suara di Kabupaten Sambas dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013.

Berdasarkan data dari Desk Pilkada Kabupaten Sambas, Kamis malam, sebanyak 123.739 suara dari total 361.323 pemilih tetap di kabupaten tersebut telah terhimpun.

UJ - LHK mengumpulkan 65.418 suara, kemudian Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO - Lyong) 26.567 suara (21,48 persen), Akil Mochtar - AR Mecer (AM) 16.903 suara (13,66 persen), Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC) 14.851 suara (12 persen).

Pengamatan ANTARA di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Tebas, UJ-LHK mendapat 8.818 suara, OSO - Lyong 2.950 suara, AM 2.579 suara dan CC 3.678 suara. Kertas suara rusak atau tidak sah 152 lembar.

Sedangkan di sejumlah TPS di Kota Sambas, antara UJ-LHK dan OSO-Lyong cukup merata. Di TPS 003 Desa Sebayam misalnya, OSO-Lyong mendapat 127 suara, diikuti UJ-LHK 116 suara, CC 17 suara dan AM 14 suara. Di TPS 002 Desa Tumuk Manggis, UJ-LHK 120 suara, OSO-Lyong 108 suara, AM 44 suara dan CC empat suara.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu "kantung gemuk" kandidat untuk meraih suara maksimal di Pemilu Kalbar. Kabupaten Sambas tercatat memiliki pemilih terbanyak ketiga setelah Kabupaten Pontianak (503.810 jiwa) dan Kota Pontianak (370.060 jiwa).

PEMUNGUTAN SUARA SATU TPS DI KOTA PONTIANAK DIHENTIKAN

2007-11-16T00:48:00.002-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pemungutan suara Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat di TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kamis pukul 12.00 WIB, dihentikan untuk diulang kembali pada Sabtu (17/11) pagi.

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KPUD Kota Pontianak, Sujadi di Pontianak, Kamis, mengatakan, terdapat 43 warga yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPT) namun mendapat surat undangan dan memberikan suaranya di TPS tersebut.

KPU Daerah Kota Pontianak sudah mengeluarkan surat edaran No 270/327/KPU-Kota tanggal 12 Nopember 2007 salah satu isinya pemilih yang tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) tidak dapat/dilarang melakukan pemberian suara.

Menurut Sujadi, pemberian surat undangan terhadap warga yang tidak terdaftar itu karena ketidaktahuan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 051. "Ketua KPPS di TPS itu mengaku baru mengetahui surat edaran dari KPUD setelah diberitahu salah seorang pemantau," katanya.

Namun KPUD tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum karena dinilai tidak ada unsur kesengajaan. Ketua KPPS dimaksud merupakan pengganti dari ketua sebelumnya yang menjelang hari pemungutan suara mengundurkan diri.

"Sayangnya, Ketua KPPS yang baru itu tidak mengikuti pelatihan menjelang pemungutan suara dari KPU sehingga tidak mengetahui aturan lengkap seputar pemungutan dan perhitungan suara di TPS," kata Sujadi.

Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan kemudian merekomendasikan agar dilakukan pemungutan ulang. Di TPS 051 Kelurahan Sungai Beliung terdapat 380 pemilih sesuai DPT yang diumumkan.

Ia menambahkan, pemungutan ulang akhirnya disepakati dilakukan dua hari sesudahnya karena ada mekanisme yang harus dijalani. "KPPS harus mengundang kembali warga. Selain itu, besok (Jumat) waktu yang singkat sehingga disepakati supaya dilakukan pada Sabtu," katanya.

Tertundanya hasil di TPS 052 ikut mempengaruhi jadwal rapat pleno KPUD Kota Pontianak tentang rekapitulasi suara pemilih. Sebelumnya, KPUD Kota Pontianak menjadwalkan rapat pleno akan dilakukan Jumat (16/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Jadwal tersebut kemudian diubah menjadi Minggu (18/11) pukul 09.00 WIB.

"Dengan catatan, tidak ada kendala dalam proses perhitungan suara di kecamatan," kata Sujadi. Sementara mengenai jumlah warga yang tidak dapat memilih, ia memperkirakan berkisar dua ribu hingga tiga ribu orang.

Menurut Sujadi, angka itu lebih rendah dari prediksi awal yakni 20 persen dari total pemilih di Kota Pontianak yang jumlahnya 370.060 jiwa yang tersebar di 754 PTS.

GOLPUT MENDOMINASI SEJUMLAH TPS DI PILGUB KALBAR

2007-11-16T00:48:00.001-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Kelompok yang tidak memberikan suaranya, mendominasi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Pontianak, Kamis, saat pemungutan suara Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Di TPS 013 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan, berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), terdapat 543 warga yang berhak untuk memilih. Namun, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 393 orang.

Kemudian di TPS 005 Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, dari 592 warga yang masuk dalam DPT, 299 di antaranya tidak memilih. Di TPS 16 Kelurahan Bangka Belitung, 149 dari 471 warga yang masuk dalam DPT, tidak memilih.

Begitu juga di TPS 002 Kelurahan Bangka Belitung, terdapat 223 warga yang memilih untuk tidak memilih dari total 589 warga yang tercantum di DPT.

Sementara di TPS 004 Kelurahan Sungai Bangkong Pontianak Kota, tempat Usman Ja'far memberikan suara, dari 528 total pemilih, sebanyak 156 warga tidak menggunakan haknya. Begitu juga di TPS 011 Kelurahan Sungai Bangkong, 99 warga abstain. Yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 312 orang.

Di TPS 019 Kelurahan Parit Tokaya, tempat Laurentius Herman Kadir mencoblos, 150 warga tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal itu menjadi ironi mengingat ribuan warga di berbagai daerah tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (UJ - LHK), dua Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO - Lyong), tiga Akil Mochtar - AR Mecer (AM), empat Cornelis - Christiandy Sanjaya (CC).

PERHITUNGAN CEPAT VERSI KOALISI HARMONI, USMAN JA'FAR TETAP GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Perhitungan cepat versi Koalisi Harmoni pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat menempatkan pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir meraih suara terbanyak dengan prosentase 39,58 persen.

Angka itu sedikit diatas perkiraan perolehan suara untuk pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Cornelis - Christiandy Sanjaya yakni 36,62 persen. Kemudian pasangan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong 14,14 persen, dan Akil Mochtar - AR Mecer 9,66 persen dengan tingkat kesalahan lebih kurang tiga persen.

Ketua Koalisi Harmoni, Zulfadhli kepada wartawan di Pontianak, Kamis malam menyatakan dengan hasil itu, mereka optimis pasangan yang mereka usung tersebut akan terpilih menjadi Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Koalisi Harmoni merupakan gabungan delapan partai yakni Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, PBR, PDS dan Partai Merdeka yang mengusung Usman Ja'far - LH Kadir.
Zulfadhli mengatakan, perhitungan cepat tersebut mengambil data suara pemilih hingga pukul 17.00 WIB dari 300 desa yang tersebar di seluruh Kalbar baik di kawasan pesisir maupun pedalaman. "Desa yang diambil datanya merupakan representasi dari kondisi Kalbar secara umum baik sosial, budaya dan politik," katanya.

Ia menegaskan, meski perhitungan cepat tersebut menunjukkan Usman Ja'far - LH Kadir unggul, namun Koalisi Harmoni tetap mengacu kepada keputusan KPU Kalbar dalam menetapkan pasangan terpilih.

"Ini masih sementara. Perhitungan cepat ini dikaji secara ilmiah tetapi bukan berarti Koalisi Harmoni mengklaim menang karena keputusan akhir tetap ada di KPU Kalbar," katanya. Ia menambahkan, perhitungan cepat juga merupakan pembelajaran kepada para kandidat maupun masyarakat untuk memperkirakan hasil akhir.

"Kalau ada yang suaranya jauh dibawah perkiraan tim kampanye masing-masing di awal kampanye, harus menerima dengan lapang dada seandainya hasilnya seperti perhitungan cepat," kata Zulfadhli.

Sedangkan KPU baru akan menetapkan hasil akhir sepekan setelah pemungutan suara. Ia mengatakan, tenggat waktu yang cukup lama itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hingga pukul 21.00 WIB, jumlah suara yang masuk ke pusat data Koalisi Harmoni mencapai 50 persen. Ia yakin, Jumat (16/11) malam angka tersebut akan mencapai 100 persen.

SEBAGIAN BESAR AKTIFITAS PERTOKOAN DI PONTIANAK TUTUP

2007-11-16T00:47:00.000-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013, sebagian besar aktifitas pertokoan yang berada di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Tanjungpura di Kota Pontianak tutup, sepanjang pagi hingga siang hari.

A Kiang (45) salah seorang pedagang seuvenir di Jalan Tanjungpura, Kamis, mengatakan, tidak membuka usaha dagangnya karena akan melakukan pemilihan calon gubernur. "Tetapi besok kami sudah melakukan aktifitas seperti biasa," katanya.

Sementara itu, dari pantauan ANTARA di beberapa TPS, warga sudah mulai mendatangi TPS-TPS sejak pukul 07.00 WIB hingga batas akhir pemungutan suara pukul 13.00 WIB.

Saat ini beberapa TPS, misalnya di TPS 37 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, para KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sudah selesai melakukan penghitungan, pasangan nomor urut satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir mendapat 92 suara, urut dua Oesman Sapta Oedang-Ignatius Lyong, 65 suara, urut tiga, Akil Mochtar - AR Mecer, 25 suara, Cornelis - Christiandy Sanjaya, 65 suara.

Sementara di TPS 42, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, perolehan suara di antaranya, pasangan nomor urut satu Usman Ja'far-LH Kadir mendapat 99 suara, urut dua Oesman Sapta Odang-Ignatius Lyong, 28 suara, urut tiga, Akil Mochtar - AR Mecer, 21 suara, Cornelis - Christiandy Sanjaya, 122 suara.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Dari pantauan di beberapa TPS yang ada, dua pasangan yaitu, pasangan urut satu, Usman Ja'far-Laurentius Herman dan nomor urut empat Cornelis - Christiandy Sanjaya, bersaing ketat untuk memperebutkan kursi kepemimpinan gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Hingga berita ini diturunkan situasi keamanan di beberapa daerah kabupaten/kota di Kalbar masih relatif aman.

Masih terdapat berbagai masalah seputar pendataan pemilih di antaranya alamat ganda, tidak terdaftar sebagai pemilih meski memenuhi syarat, kartu pemilih atas nama orang yang sudah meninggal dan berusia balita.

Secara keseluruhan, terdapat 9.654 TPS disiapkan mengakomodir pemilih pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang.

INCUMBENT UNGGUL DI TPS PARA KANDIDAT GUBERNUR KALBAR

2007-11-15T01:10:00.000-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pasangan incumbent calon Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, unggul di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Kota Pontianak, Kamis.

Dari pengamatan ANTARA di Pontianak, pasangan Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (UJ-LHK) mendapat suara terbanyak di TPS 04, Kelurahan Sungai Bangkong, dengan perolehan suara 240, disusul pasangan nomor urut 2 Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong (OSO-Lyong) 71 suara, urut 3 Akil Mochtar - AR Mecer (AM) 31 suara, urut 4. Cornelis - Christiandy (CC) 24 suara dan empat kertas suara rusak.

Di TPS 11 tempat pencoblosan calon wakil gubernur Ignatius Lyong, pasangan UJ-LHK memeroleh 152 suara, OSO-Lyong 120 suara Akil-Mecer 15 suara, Cornelis-Christiandy 22 suara dan tiga surat suara rusak.

Sementara TPS 19 tempat calon gubernur LH Kadir menyoblos, pasangan UJ-LHK memeroleh 168 suara, OSO-Lyong 32 suara, Akil-Mecer 41 suara, dan Cornelis-Christiandy 68 suara dengan surat suara rusak satu.

Di TPS 60, tempat calon gubernur Akil Mochtar menyoblos, pasangan UJ-LHK memeroleh 98 suara, OSO-Lyong 56 suara, Akil-Mecer 81 suara, Cornelis-Christiandy 98 suara, dan surat suara tak sah sembilan lembar.

TPS 10 di Komplek Untan, Kelurahan Bangka Belitung, yang juga menjadi tempat pencoblosan calon wakil gubernur AR Mecer, pasangan UJ-LHK memeroleh 345 suara, OSO-Lyong 50 suara, Akil-Mecer 58 suara, Cornelis - Christiandy Sanjaya 28 suara. Di TPS 13, Kelurahan Tengah, yang juga menjadi tempat pencoblosan calon gubernur Oesman Sapta Odang, pasangan UJ-LHK memeroleh 113 suara, OSO-Lyong 100 suara, Akil-Mecer - 24 suara, Cornelis - Christiandy Sanjaya 59 suara.

Di TPS 52, Perumahan Umum Nasional (Perumnas) I, Kelurahan Sungai Jawi Luar, dengan memeroleh dukungan suara 185 pemilih. Sementara tiga pasangan calon lainnya, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong memeroleh 105, Akil Mochtar - AR Mecer 105 dan Cornelis - Christiandy Sanjaya 77 suara. Dari 694 pemilih terdaftar hanya 470 yang menggunakan hak pilihnya.

"Rata-rata pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak suara itu adalah anak-anak berusia 3 - 5 tahun dan orang yang sudah meninggal," kata Bastian, warga setempat.

Sementara perolehan suara di sejumlah TPS Pecinan didominasi dukungan kepada pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Pasangan UJ-LHK didukung oleh Koalisi Harmoni terdiri dari Partai Golkar, PPP, PKs, PAN, PKB, PBR, Partai Merdeka, PDS dengan dukungan suara 52,39 persen. Pasangan Oesman Sapta Odang-Ignatius Lyong diusung Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera yang terdiri dari Partai Demokrat, PPD, Partai Patriot Pancasila, PNI Marhaenisme, PBSD, PPIB, PKPB dengan dukungan suara 15,45 persen.

Pasangan HM Akil Mochtar-AR Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu terdirid ari Partai Pelopor, PBB, PPDK, PNBK, PKPI, PPDI PPNUI, PSI dengan dukungan suara 15,08 persen, dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

AKIL MOCHTAR DAN MECER YAKIN MENANG

2007-11-14T23:03:00.001-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pasangan calon Gubernur Kalimantan Barat, HM Akil Mochtar dan Anselmus Robertus Mecer sama-sama menyatakan yakin akan menang dalam pemilihan gubernur Kalbar periode 2008-2013 yang berlangsung Kamis.

Akil Mochtar yang ditemui wartawan seusai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Kelurahan Parit Tokaya, Kota Pontianak menyatakan yakin menang dalam pemilihan tersebut. "Sebagai seorang yang beragama, saya tentu saja yakin akan menang," kata Akil Mochtar yang tampak didampingi istrinya Ratu Rita Akil.

Namun jika pun pada akhirnya kalah, ia menyatakan akan kembali berkiprah sebagai anggota DPR RI atau kembali menjadi pengacara dan membela rakyat kecil.

Saat Akil Mochtar melakukan pencoblosan, TPS yang Jl Karya Baru tersebut mendapat kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ia sempat berbicara dengan anggota KPU Provinsi Kaltim, Ir Elvyani NH Gaffar M.Si.

Pembicaraan mengenai banyaknya penduduk yang tidak memiliki kartu pemilih, diakui Akil Mochtar karena lemahnya data kependudukan yang dimiliki Kalbar.

Sementara di tempat terpisah, AR Mecer yang ditemui bersama istri dan lima anaknya sedang melakukan pencoblosan di TPS 10 Kompleks Universitas Tanjungpura, menyatakan prihatin dengan banyaknya warga Kalbar yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. "Semoga yang akan datang, data kependudukan kita semakin baik," katanya.

Pasangan calon gubernur tersebut, sama-sama menyatakan yakin dan optimis akan menang dalam pemilihan gubernur 2008 - 2013. "Saya tentu saja optimis menang," katanya.

Pasangan tersebut diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu yang di dalamnya tergabung Partai Pelopor, PBB, PPDK, PNBK, PKPI, PPDI PPNUI dan PSI dan prosentase dukungan suara 15,08 persen.

Akil Mochtar berlatar belakang partai politik dan duduk sebagai anggota DPR RI dua periode dari Partai Golkar, sementara AR Mecer, selain sebagai mantan anggota MPR utusan etnis Dayak, mantan dosen di Untan, juga sebagai tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pemilihan Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur, terdiri dari Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

PARTAI POLITIK, PILIHAN USMAN JA'FAR KALAU GAGAL TERPILIH

2007-11-14T23:02:00.001-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Usman Ja'far, mengaku telah berancang-ancang berkiprah di partai politik seandainya ia tidak lagi terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

"Latar belakang saya kan pengusaha. Ya bisa jadi berkiprah di politik nanti," kata Usman Ja'far yang didampingi sang istri, Maya Damayanti usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kamis.

Mengenai partai apa yang akan digandengnya, Usman Ja'far mengaku belum menentukan. "Tetapi itu nanti setelah lima tahun ke depan," kelitnya. Ia juga bertekad untuk tetap tinggal di Pontianak meski tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah.

"Membangun daerah kan tidak harus dari satu sisi saja. Masih banyak cara lain yang dapat digunakan," katanya.

Usman Ja'far memilih untuk tetap berpasangan dengan Laurentius Herman (LH) Kadir saat maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013. Keduanya diusung Koalisi Harmoni, gabungan dari delapan partai besar seperti Golkar dan PPP.

Saat mencoblos, Usman Ja'far dan Maya Damayanti dengan berjalan kaki diiringi sejumlah kerabat, teman dekat dan tim kampanye. Kediaman Usman Ja'far hanya berjarak sekitar 50 meter dari TPS 4.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Usman Ja'far sebelum menjabat sebagai gubernur tidak memiliki latar belakang di bidang politik. Ia merupakan pengusaha di bidang ritel dengan jabatan terakhir direksi di sejumlah perusahaan A Latief Group.

KANDIDAT PDI PERJUANGAN SIAP KALAH TERHORMAT DI PILGUB KALBAR

2007-11-14T23:01:00.002-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013, Christiandy Sanjaya menyatakan siap menerima kekalahan secara terhormat asal tidak terjadi kecurangan selama tahapan berlangsung.

"Kami siap menang secara terhormat. Tetapi kami mendapat laporan bahwa banyak pendukung kami yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih," kata Christiandy usai mencoblos di TPS 34 Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kamis.

Basis pendukung Christiandy yang berpasangan dengan Bupati Landak, Cornelis itu diklaim tersebar di berbagai daerah di Kalbar seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Menurut dia, gagalnya warga menggunakan hak pilih patut disesali karena sesuai undang-undang, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia memperkirakan, sekitar 20 persen warga di Kalbar terutama di basis pendukung mereka yang tidak mendapat kartu pemilih.

Keputusan KPUD Kalbar yang memungkinkan warga dapat memilih cukup dengan mengajukan identitas diri ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) namun harus syaratnya terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga minim sosialisasi.

Akibatnya, pihak Cornelis-Christiandy terpaksa ikut membantu menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat. "Tidak hanya di kantong-kantong suara kami, juga di elemen masyarakat lainnya," kata Christiandy.

Ia menyatakan, dengan pertimbangan tersebut, mereka siap mengajukan protes sesuai peraturan perundang-undangan kalau kacaunya pendataan pemilih amat merugikan pihaknya.

Ia berharap, untuk masa mendatang tidak terjadi lagi kesimpangsiuran data sehingga menghilangkan hak warga dalam memberikan suara.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

PENDATAAN PEMILIH KACAU, PEMPROV KALBAR ENGGAN DISALAHKAN SEPENUHNYA

2007-11-14T23:01:00.001-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat enggan disalahkan sepenuhnya seputar masih banyaknya kekacauan dalam pendataan pemilih pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013.

"Pendataan pemilih dilakukan bersama antara pemerintah dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kalbar sebagai pelaksana. Pemerintah juga luas artiannya, termasuk kabupaten/kota," kata Gubernur Kalbar, Usman Ja'far, usai mencoblos di TPS 4 Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Selatan, Kamis.

Ia mengatakan, sesuai mekanisme yang berlaku, ada tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama yang termasuk dalam daftar pemilih sementara.

Menurut dia, meski warga tidak memiliki kartu pemilih, namun ada kebijakan dari KPUD bahwa yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan identitas diri.

"Yang penting namanya tercantum di daftar pemilih tetap," kata Usman Ja'far yang berpasangan dengan Laurentius Herman Kadir untuk menjadi gubernur dua periode.

Ia juga menilai, beragam kekurangan dalam proses pendataan pemilih seolah-olah telah menjadi kebiasaan pada saat menjelang pemungutan suara.

Kekacauan pendataan pemilih menimbulkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan Pemilihan Gubernur (FPMK-Pilgub) Kalimantan Barat, Selasa (13/11), mendatangi kantor KPUD Kalbar, guna meminta kartu pemilih.

Koordinator FPMK-Pilgub Kalbar, Irineus Kadim, mengatakan, sekitar 80 persen pemuda maupun mahasiswa dari berbagai daerah yang bekerja dan melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Pontianak, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilgub mendatang.

Sementara di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, terdata 7.678 nama sebagai pemilih, padahal penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun jumlahnya kurang enam ribu orang dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

2,9 JUTA WARGA KALBAR MULAI GUNAKAN HAK PILIHNYA

2007-11-14T23:00:00.001-08:00

Pontianak, 15/11 (ANTARA) - Sekitar 2,9 juta warga Kalimantan Barat, Kamis ini, akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan secara langsung Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013.

Sejak pukul 07.00 WIB, warga terlihat antusias untuk mengikuti pemilihan langsung tingkat provinsi yang baru pertama kalinya digelar itu.

Di TPS 54 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota misalnya, warga dengan sabar mengantri sebelum mendapat giliran mencoblos. Hal serupa juga terlihat di TPS 55 yang berseberangan dengan TPS 54.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Usman Ja'far dijadwalkan mencoblos di TPS 4 Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota. Oesman Sapta Odang di TPS 13 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota. Akil Mochtar di TPS 60 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Cornelis di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Sedangkan LH Kadir di TPS Jalan Suhada, Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan. Ignatius Lyong di TPS 11 Kelurahan Sungai Bangkong Pontianak Selatan, AR Mecer di TPS 10 Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, Christiandy Sanjaya di TPS 34 Kelurahan Sungai Bangkong Pontianak Kota.

Secara keseluruhan, terdapat 9.654 TPS disiapkan mengakomodir pemilih pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang.

Masih terdapat berbagai masalah seputar pendataan pemilih diantaranya alamat ganda, tidak terdaftar sebagai pemilih meski memenuhi syarat, kartu pemilih atas nama orang yang sudah meninggal dan berusia balita.

RIBUAN NAMA MELEBIHI JUMLAH PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DI SUNGAI RAYA

2007-11-14T22:59:00.000-08:00

Pontianak, 14/11 (ANTARA) - Sekitar 7.678 nama terdata sebagai pemilih di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, padahal penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun jumlahnya kurang enam ribu orang dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Ketua panitia pemungutan suara (PPS) Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Dimiati Salim, Rabu, mengatakan, banyak warga yang mempertanyakan hak pilih mereka dalam pemilu langsung untuk memilih gubernur di Kalbar itu.

Sesuai mekanisme, data pemilih diserahkan dari pihak RT berupa daftar pemilih sementara lalu ditambah daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. Verifikasi menjadi kewajiban meski kemungkinan tidak semua warga mengikuti proses tersebut.

Ia menambahkan, meski sebagian masyarakat protes, namun pihaknya tidak ingin disalahkan karena melanggar aturan yang berlaku. PPS, lanjutnya, hanya akan melayani warga yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap. Ia memperkirakan, sekitar 10 persen warga desa itu yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Sementara Kepala Desa Teluk Kapuas, Tangkir Adenan mengatakan, salah satu korban kerancuan pendataan pemilih adalah dirinya dimana ia terdaftar di dua TPS. Menurut Tangkir, belasan kerabatnya yang menetap di desa itu tidak terdaftar sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Ia juga menemukan kartu pemilih atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelum ini.

Sementara untuk daerah, KPU optimis pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur pada Kamis (15/11) berlangsung lancar. Di Kabupaten Bengkayang misalnya, Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Bengkayang, Tarmizi mengatakan, distribusi logistik di kabupaten tersebut sudah 100 persen tertangani. Termasuk untuk desa-desa terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat maupun air kecuali berjalan kaki dan pesawat terbang.

Secara keseluruhan, terdapat 9.654 TPS disiapkan untuk mengakomodir pemilih pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

KANDIDAT JUGA TERKENA DAMPAK KACAUNYA ADMINISTRASI DATA PEMILIH

2007-11-14T22:58:00.002-08:00

Pontianak, 14/11 (ANTARA) - Kekacauan dalam administrasi data pemilih untuk Pemilu gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 tidak hanya menimpa rakyat biasa namun juga para kandidat yang akan dipilih.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu, sejumlah calon gubernur juga mengalami kekacuan tersebut. Cagub Usman Ja'far, sebelumnya dikabarkan terdata di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan.

Namun ia juga terdata di TPS 4 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Usman Ja'far kemudian memilih untuk mencoblos di TPS 4 karena sesuai dengan alamat kediaman yang saat mendaftar ke KPU Kalimantan Barat (Kalbar).

Kemudian, cagub Oesman Sapta Odang (OSO). Sesuai keterangan saat mendaftar menjadi kandidat ke KPU Kalbar, pengusaha sukses ini beralamat di Jalan Karang Asem Utara No 34, Jakarta Selatan. Namun, OSO yang berpasangan dengan Ignatius Lyong itu juga terdata sebagai pemilih di TPS 13 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota.

Menurut keterangan Husin, Ketua RT 1/II Kelurahan Tengah, pemberian kartu pemilih kepada OSO dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di wilayah itu.

"Kalau dia mempunyai identitas diri di tempat lain, itu di luar kewenangan saya," kata Husin. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tengah, Nasa'i, OSO sudah lama terdaftar sebagai warga kelurahan tersebut. Pemberian kartu pemilih kepada pengusaha itu berdasarkan salinan daftar pemilih tetap.

Cagub dari PDI Perjuangan, Cornelis sempat dikabarkan akan mencoblos di salah satu TPS di Jalan Danau Sentarum, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota. Namun berdasarkan keterangan salah seorang kerabatnya, Cornelis mencoblos di salah satu TPS di Kota Ngabang, Kabupaten Landak. Saat mendaftar, Cornelis beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No 1, Dusun Hilir Tengah II RT 003/RW002 Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Sementara Ketua Pokja Pencalonan KPU Kalbar, Nazirin, mengatakan, sejumlah kerancuan seperti tempat tinggal ganda, salah satunya harus dieliminir sehingga pemilih hanya mencoblos di satu TPS saja.

Ia menambahkan, alamat kandidat sewaktu mendaftar menjadi acuan untuk KPU Kalbar dalam proses administrasi kependudukan. "Dengan sistem administrasi kependudukan yang baik, sebenarnya memang warga negara Indonesia dilarang memiliki alamat ganda," kata Nazirin. Ia mengakui, tempat tinggal ganda menunjukkan administrasi kependudukan di Indonesia kacau.

Kepala Seksi (Kasi) Tramtib Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Rusdi mengatakan, Kota Pontianak sejak tiga bulan terakhir telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK mencegah terjadinya identitas ganda dari seseorang.

"Jadi, kalau seseorang sudah memiliki kartu identitas di kota lain yang menerapkan SIAK, secara otomatis akan langsung terdeteksi di kota tujuan," katanya.

Sementara untuk cagub M Akil Mochtar, mencoblos di TPS 60 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Pasangannya, AR Mecer, mencoblos di TPS 10 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan.

Pasangan Usman Ja'far, LH Kadir, di TPS Jalan Syuhada, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Ignatius Lyong dan Christiandy Sanjaya masing-masing di TPS 11 dan 34 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota.

DELAPAN TPS DI KABUPATEN KETAPANG DIEVAKUASI KARENA BANJIR

2007-11-14T22:58:00.001-08:00

Pontianak, 14/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang akan mengevakuasi delapan tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, yang terkena banjir, Rabu siang.

Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Juardani saat dihubungi, Rabu, mengatakan, TPS-TPS tersebut sebelumnya telah disiapkan untuk pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/11). "Tetapi berdasarkan laporan dari polisi di kecamatan, kondisi TPS itu sudah tidak memungkinkan untuk difungsikan sehingga kemungkinan akan dipindahkan," katanya.

Menurut Juardani, sesuai mekanisme, apabila TPS dimaksud sudah ditetapkan maka perlu disepakati seluruh pihak kalau harus dipindahkan. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, TPS harus di lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU daerah.

Terkait dengan peristiwa di Jelai Hulu, KPU Kabupaten Ketapang meminta pihak kepolisian untuk berkoordinasi dengan Muspika setempat supaya pemilihan tetap berlangsung tanpa hambatan.

Ketua Pokja Sosialisasi KPU Kalbar, Nazirin mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari KPU Kabupaten Ketapang mengenai TPS yang terkena banjir di Kecamatan Jelai Hulu. "Untuk teknis pelaksanaannya, KPU Kabupaten Ketapang yang akan mengambil langkah lebih lanjut," katanya.

Secara keseluruhan, terdapat 9.654 TPS disiapkan mengakomodir pemilih pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) -

KAPOLDA KALBAR HIMBAU MASYARAKAT TIDAK MUDAH TERPROVOKASI

2007-11-14T22:57:00.000-08:00

Pontianak, 14/11 (ANTARA) - Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak, menghimbau masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak menginginkan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar, 15 November mendatang berjalan dengan lancar.

"Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan Kamtibmas masing-masing, agar tidak mudah dipengaruhi dan disusupi oleh isu-isu yang bisa menyebabkan masyarakat terpecah belah. Kalau ada oknum tertentu yang sengaja berbuat untuk membuat lingkungan tidak kondusif, secepatnya dilaporkan kepada aparat terdekat," kata Zainal Abidin Ishak, di Pontianak, Rabu.

Ia berharap, kerukunan dalam multi etnis masyarakat Kalbar saat ini yang sudah terjalin jangan sampai berantakan, hanya karena ulah segelintir orang yang tidak mau demokrasi di Kalbar berjalan maju.

Himbauan tersebut, untuk menepis banyaknya isu-isu dan pesan singkat melalui telepon genggam yang isinya bisa mengundang emosi masyarakat, kalau masyarakat yang membacanya tidak bisa menahan emosinya.

"Kalau ada mendapat SMS yang isinya menyudutkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 15 November besok, silakan laporkan ke kepolisian terdekat atau SMS tersebut dihapus, agar tidak tersebar lagi. Kita juga telah bekerja sama dengan pihak PT Telkom untuk melacak setiap SMS yang bernada provokasi," katanya.

Sebelumnya, Kapolda juga telah memerintahkan kepada aparatnya untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," katanya menegaskan.

Karena dalam melumpuhkan pelaku anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap), yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam dari bagian paha hingga kaki pelaku. Polda Kalbar, saat ini sudah berstatus status Siaga I, Rabu, mulai pukul 00.00 WIB menjelang Pilgub hingga penetapan tersebut dicabut.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

POLDA SIAGA SATU MENJELANG PILGUB KALBAR

2007-11-14T22:52:00.000-08:00

Pontianak, 14/11 (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak, menetapkan status Siaga I, Rabu, mulai pukul 00.00 WIB menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat pada 15 November mendatang.

"Semua personel Polda Kalbar tanpa terkecuali dalam keadaan siap-siaga dan waspada, terhadap segala ancaman gangguan keamanan menjelang dan sesudah pemilihan gubernur," kata Zainal Abidin Ishak, di Pontianak, Rabu.

Ia menyatakan, dalam Siaga I tidak ada satupun personel Polri Kalbar yang diperbolehkan meninggalkan tempat tugasnya yang telah ditentukan, kalau ternyata ada yang membandel akan diberikan sanksi tegas.

Siaga I tidak akan berakhir sampai ketetapan tersebut dicabut oleh Kapolda Kalbar. Ketetapan tersebut sudah disampaikan di setiap jajaran Polda Kalbar.

"Siaga dalam artian, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan personel siap digerakkan kapanpun dan dimanapun," katanya menegaskan.

Polda Kalbar telah mengerahkan 6.936 personel mengamankan tahapan Pemilihan Gubernur periode 2008-2013. Sebelumnya Kapolda Kalbar, memerintahkan kepada aparat untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam Pemilihan Umum Gubernur 15 November mendatang.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," kata Zainal Abidin Ishak.

Dalam melumpuhkan pelaku tindakan anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap), yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam pada bagian paha hingga kaki pelaku.

"Setiap polisi sudah mengetahui kapan harus menggunakan peluru karet atau peluru tajam dalam pengamanan," katanya menambahkan.

Kapolda juga berharap, pemilihan gubernur tidak ternoda oleh perbuatan yang kurang dewasa dalam berdemokrasi. Tetapi berdasarkan pengalaman dari pemilihan bupati di delapan kabupaten yang berjalan dengan sukses, mudah-mudahan Pilgub juga bisa berjalan dengan lancar.

Untuk menghadapi gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, pihaknya tetap menjalankan proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan tindakan preventif dengan menjunjung tinggi yuridis prosedural, secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Sementara itu, Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar mengemukakan, jumlah pemilih untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berkurang dari rencana awal 10.858 unit menjadi 9.654 unit.

Data dari KPU kabupaten/kota berbeda dibanding Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4), dimana jumlah pemilih sebanyak 2.915.565 orang.

"Kita berharap, Pilgub Kalbar bisa berjalan aman dan sukses, sehingga proses demokrasi tidak tercoreng akibat ulah segelintir oknum yang tidak ingin melihat Kalbar maju," kata Aida Mochtar.

Sebanyak empat pasangan calon siap bertarung pada Pilkada kali ini, terdiri atas urut 1. Usman Ja'far (gubernur sekarang)-Laurentius Herman Kadir, 2. H Oesman Sapta Odang-Ignatius Lyong, 3. HM Akil Mochtar-AR Mecer dan 4. Cornelis-Christiandy Sanjaya.

MUI KALBAR CABUT DUKUNGAN KE KANDIDAT

2007-11-13T02:44:00.000-08:00

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) akhirnya menarik dukungan dari kesepakatan bersama 21 organisasi Islam terhadap pasangan nomor urut satu dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Ketua MUI Kalbar, Ustad H A Rahim Dja'far kepada wartawan di Pontianak, Selasa sore mengatakan, sikap itu diambil dengan berbagai pertimbangan.

"Salah satunya karena permintaan dari Panitia Pengawas (Panwas)," kata Rahim Dja'far di kediamannya.

Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Ia mengakui tidak hadir dalam musyawarah berbagai organisasi Islam yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama karena tengah mengidap sakit.

Ia ikut menandatangani atas nama MUI Kalbar karena musyawarah tersebut diikuti salah satu ketua.

Rahim Dja'far juga menegaskan bahwa kesepakatan bersama dimana MUI Kalbar ikut menandatangani sebelumnya bukanlah fatwa. "Itu bukan fatwa dari MUI," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian MUI Amidhan, Senin (12/11) menegur MUI Kalbar yang menyerukan warga memilih pasangan nomor urut satu dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat pada 15 November nanti.

Menurut Amidhan, MUI tidak boleh terlibat politik praktis. Hal itu sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional MUI 2001 di Jakarta.

Keterlibatan MUI Kalbar dalam upaya mendukung salah satu figur dalam pemilihan kepala daerah menimbulkan reaksi keras dan bertentangan dengan semangat MUI sendiri.

Bahkan usai pengukuhan pengurus MUI Kota Pontianak Periode 2006-2011, di Pontianak, Selasa (14 Nopember 2006), A Rahim Dja'far pernah menyatakan agar pimpinan MUI kabupaten/kota dan kecamatan senantiasa mewaspadai terhadap penggunaan fatwa-fatwa keagamaan sebagai "fatwa politik".

Saat itu ia mengatakan, berkaitan dengan akan dilaksanakannya Pilkada Gubernur secara langsung tahun 2007, maka semua kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI, baik tingkat kecamatan, kota maupun provinsi, harus senantiasa berpijak pada tuntunan ajaran agama dan diorientasikan pada kemaslahatan umat Islam, bukan kepada salah satu pemimpin ataupun golongan politik tertentu.

"MUI adalah institusi keagamaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah politik praktis. Sikap tegas dan netral harus tergambar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, baik berupa fatwa, pernyataan sikap, ataupun himbauan (taushiah) berkaitan dengan Pilkada 2007," kata A Rahim Dja?far, waktu itu.

Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan). Pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis (15/11). Masa kampanye dimulai pada 29 Oktober dan berakhir 11 Nopember.

NAHDLATUL ULAMA HARUS MENJADI PEREKAT PILKADA KALBAR

2007-11-13T02:26:00.000-08:00

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat harus menjadi perekat dalam proses pemilihan gubernur dan tidak boleh melakukan pembelaan terhadap calon gubernur.

"NU tidak bisa berpolitik praktis. Pembelaan itu bukan porsi NU, tetapi menjadi porsi partai politik. Jika ada pembelaan, itu adalah kesalahan institusional," kata Ketua PBNU Dr Andi Jamaro, kepada ANTARA di Pontianak menyikapi keputusan Pengurus Wilayah NU Kalbar yang memberikan dukungan kepada salah satu calon gubernur.

Tujuan dari pendirian NU pada 13 Januari 1926, adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut khittahnya, NU harus memfokuskan diri kepada politik kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI dan politik kerakyatan membela rakyat. Bukan memfokuskan diri pada politik kekuasaan atau politik praktis.

Menurut ia, ulama harus menjadi perekat dalam pemilihan kepala daerah. Ulama mesti mengayomi masyarakat, memberikan taushiyah, nasihat untuk saling menghargai. "Tugas ulama bukan membela salah satu calon gubernur," katanya.

Andi menyatakan pada hari ini juga (Selasa) akan mengecek kebenaran adanya dukungan PWNU Kalbar kepada salah satu calon gubernur periode 2008-2013.

"Insya Allah kalau itu memang betul dilakukan PWNU, pasti kami akan mengoreksi," katanya.

Ketua PBNU itu menyatakan bisa saja dukungan PWNU terhadap salah satu calon gubernur Kalbar itu hanya klaim dari pihak tertentu, sementara pengurus PWNU tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya sebanyak 22 organisasi keagamaan, termasuk PWNU Kalbar menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon Gubernur Kalbar yang akan mengikuti pemilihan umum 15 November mendatang. Selebaran mengenai dukungan kepada salah satu calon gubernur itu menyebar hingga ke daerah kabupaten/kota di wilayah Kalbar.

Empat pasangan calon gubernur akan maju dalam Pemilu 15 November terdiri dari H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (incumbent), H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, HM Akil Mochtar - AR Mecer dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Setelah melaksanakan kampanye pada 29 Oktober - 11 November, kini empat pasangan calon tersebut sedang menjalani masa tenang sebelum proses pencoblosan yang diikuti sekitar 2,9 juta pemilih pada 15 November.

MUHAMMADIYAH TEGASKAN TIDAK BERPIHAK KE SALAH SATU CALON

2007-11-13T01:38:00.001-08:00

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Persyarikatan Muhammadiyah menegaskan kenetralannya dan organisasi tersebut tidak boleh berpihak atau mendukung salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah karena Muhammadiyah merupakan lembaga dakwah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Kasmir Tri Putra, kepada ANTARA di Pontianak, Selasa, mengenai sikap Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan kandidat dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013.

Menurut Kasmir yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Lampung itu, Muhammadiyah tidak melarang dukungan dari warga Muhammadiyah terhadap siapapun yang maju dalam pemilihan kepala daerah.

"Warga Muhammadiyah dapat menyalurkan aspirasinya kepada calon secara bebas. Namun sebagai organisasi formal, Muhammadiyah jelas tidak berpihak," kata Kasmir.

Ia menambahkan, sebagai persyarikatan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah harus menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan lembaga politik. Untuk itu, Muhammadiyah harus mendukung pemilihan kepala daerah dan semua calon.

Sedangkan setiap warga Muhammadiyah bebas mendukung calon dan calon bebas meminta dukungan terhadap warga Muhammadiyah.

"Warga yang akan menentukan suaranya dibilik suara. Dengan didasari siapa calon yang memiliki rekam jejak baik dan bermanfaat bagi kepentingan dakwah," kata Kasmir.

Sementara terhadap sikap PWM Kalbar terkait Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, Kasmir menyatakan, akan ada tindakan lebih lanjut sesuai garis organisasi. "Kemungkinan, akan ada teguran tertulis," katanya.

Sikap sejumlah organisasi Islam di Kalbar yang mendukung salah satu calon menuai protes dari masyarakat karena dituding telah terlibat dalam politik praktis.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

Pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis (15/11) dengan jumlah pemilih sekitar 2,9 juta orang.

TIGA PASANGAN CAGUB KALBAR TIDAK LAPORKAN DANA KAMPANYE

2007-11-13T01:37:00.000-08:00

Pontianak, 13/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menyatakan hingga masa kampanye Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 berakhir, dari empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur hanya satu pasangan yang melaporkan sumbangan dana kampanye.

"Tiga pasangan calon gubernur belum melapor hingga hari ini. Hanya pasangan nomor urut tiga yang telah melaporkan sumbangan dana kampanye," kata Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU Kalbar, MS Budi di Pontianak, Selasa.

Pemilu Gubernur Kalbar diikuti empat pasangan calon yakni sesuai nomor urut, satu Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent), dua Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), tiga Akil Mochtar (anggota DPR RI) - AR Mecer (mantan dosen), empat Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan). Pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis (15/11). Masa kampanye dimulai pada 29 Oktober dan berakhir 11 Nopember.

Berdasarkan pasal 83 ayat (6) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pasangan calon menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye ke KPU dalam waktu satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari setelah masa kampanye berakhir.

Pelaporan dana kampanye tersebut berkaitan dengan sumber sumbangan dana atau bantuan saat kampanye sesuai pasal 85 UU No 32 tahun 2004 yang ancamannya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU daerah.

Pasangan calon dilarang menerima dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, warga negara asing, pemerintah, BUMN dan BUMD, serta penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.

MS Budi sendiri mengakui, dengan tidak dilaporkannya dana kampanye KPU oleh pasangan calon termasuk pelanggaran. "Tetapi nanti akan KPU cek kembali. Untuk rekening dana kampanye, semua pasangan calon sudah memiliki," katanya.

VISI MISI KANDIDAT BELUM SENTUH MASALAH POKOK MASYARAKAT KALBAR

2007-11-11T20:28:00.001-08:00

Pontianak, 12/11 (ANTARA) - Visi misi kandidat Gubernur - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 terhadap sejumlah masalah pokok di provinsi itu seperti korupsi, pendidikan dan lingkungan hidup dinilai belum memberikan solusi kongkrit dalam penanganannya di masa mendatang.

Hal itu dinyatakan sejumlah panelis dari akademisi usai debat publik empat kandidat Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013 yang digelar KPU Kalbar di Hotel Santika, Pontianak, Minggu malam.

"Belum ada kandidat yang menjawab secara jelas mengenai masalah korupsi, baik penanganan maupun antisipasinya," kata salah seorang panelis, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Prof DR Redatin Parwadi.

Padahal, untuk Indonesia, korupsi merupakan isu global. Salah satu tolok ukur masyarakat internasional karena penilaian indeks penanganan korupsi yang cenderung menurun. Menurut dia, korupsi menjadi salah satu penyebab masyarakat menjadi tidak makmur.

"Begitu banyak proses yang harus dilakukan sebelum hak publik dalam hal ini uang pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan tepat waktu," kata Redatin.

Sementara Guru Besar Fakultas Kehutanan Untan, Prof Dr Herujono Hadisuparto MSc mengatakan, dari visi misi yang disampaikan para kandidat, sebagian besar masih sekedar retorika belaka.

Selain itu, lanjutnya, pemahaman para kandidat terhadap isu pemanasan global (global warming) masih minim. "Seharusnya disadari bahwa Indonesia sudah dituduh negara-negara maju sebagai penyebab pemanasan global nomor tiga terbesar di dunia," katanya.

Terhadap jawaban para kandidat, ia hanya memberi nilai antara enam hingga tujuh untuk penanganan masalah lingkungan. Namun ia mengaku cukup gembira karena masalah lingkungan yang selama ini masih berada di nomor "buntut" dari program pemerintah, mulai mendapat perhatian.

Pakar pendidikan, DR Aloysius Mering M Pd menambahkan, visi misi yang disampaikan para kandidat di bidang pendidikan juga cenderung mengutamakan kuantitas, bukan kualitas.

"Kualitas seharusnya menjadi tolok ukur supaya anak didik tidak khawatir dengan standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah," kata Aloysius Mering, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan itu.

Sedangkan DR Fariastuti dari Fakultas Ekonomi Untan menilai, angka statistik masih menjadi patokan untuk menentukan syarat kemiskinan. Penanganan secara parsial tanpa mencari akar penyebab kemiskinan belum mendapat perhatian penuh para kandidat.

"Perlu dicari solusi kongkrit terhadap masalah kemiskinan, tidak sekedar memberi hasil seperti beras keluarga miskin atau program bantuan langsung tunai," kata Fariastuti,
Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013 diikuti empat pasangan calon yakni berdasarkan penetapan nomor urut para calon, urut 1, H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir (keduanya calon incumbent), urut 2. H Oesman Sapta Odang (pengusaha)- Ignatius Lyong (birokrat), urut 3. HM Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - AR Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan) dan urut 4. Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (aktivis pendidikan).

EMPAT PASANGAN CALON GUBERNUR KALBAR IKUTI DEBAT PUBLIK

2007-11-11T20:26:00.000-08:00

Pontianak, 12/11 (ANTARA) - Empat pasangan calon gubernur Kalimantan Barat, mengikuti acara debat publik visi dan misi sebagai calon pemimpin periode 2008-2013, Minggu malam.

Acara debat publik itu dimulai pukul 20.00 WIB di Hotel Santika Pontianak dengan panelis lima akademisi dari Universitas Tanjungpura dan dipandu presenter Sandrina Malakiano.

Keempat pasangan calon tersebut adalah H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, HM Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Chistiandy Sanjaya.

Para panelis terdiri dari, Prof. DR. Hj. Redatin Parwadi, MA, DR. Aloysius Mering, DR Fariastuti, Prof DR Herujono, dan DR Hermansyah.

Panelis mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan secara bergilir dan langsung dijawab oleh para calon dengan waktu menjawab 2 menit.

Beberapa calon sempat mengajukan protes karena waktu yang terlalu singkat untuk menjawab setiap pertanyaan.

Calon gubernur Usman Ja'far menyatakan, waktu dua menit tidak cukup untuk menjawab dua pertanyaan. "Semestinya ada penambahan waktu," katanya.

Sementara Oesman Sapta menyatakan, hendaknya moderator tidak memberikan toleransi kepada para calon dengan menambah waktu menjawab pertanyaan.

Presenter Sandrina menyatakan waktu yang singkat itu sudah disesuaikan dengan lamanya acara tersebut, yakni 2 jam.

Selain mempersoalkan waktu menjawab, para calon yang tampil juga tampak mengalami perubahan intonasi suara, karena kelelahan setelah berkampanye selama 12 hari.

Para panelis mengajukan pertanyaan seputar isu pendidikan, lingkungan, kemiskinan, konflik di masyarakat, dan persoalan gender.

Sebanyak 2,9 juta pemilih dari sekitar 4,9 juta penduduk Kalbar akan mengikuti proses pemilihan yang berlangsung para 15 November mendatang.

KPU KALBAR SESALKAN KETIADAAN PENGAWAS SIARAN KAMPANYE GUBERNUR

2007-11-11T20:25:00.001-08:00

Pontianak, 10/11 (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Nazirin, menyesalkan maraknya siaran kampanye calon gubernur Kalbar 2008-2013 melalui media elektronik namun tidak diawasi oleh lembaga berwenang semisal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Sayang sekali saat pemilihan gubernur ini berlangsung, KPI belum terbentuk," kata Nazirin, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Mengawal Pilkada Damai" di Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu.

Ia menyatakan, banyak siaran atau kampanye calon gubernur Kalbar periode 2008-2013 melalui media elektronik seperti radio dan televisi melebihi jam tayang dan tidak terkontrol. Ada calon yang berlebihan dalam berkampanye di media elektronik tersebut.

"Kampanye tidak berimbang. Sangat tergantung siapa yang kaya yang mengisi ruang di media massa," katanya. Ada jam tayangan tertentu yang diisi oleh calon, dan itu bisa terjadi karena ketiadaan lembaga berwenang yang melakukan pengawasan.

Selain itu, dalam kampanye terbuka yang berlangsung di empat zona, Nazirin menilai lebih banyak mengedepankan acara hiburan dengan menampilkan artis.

"Jika besok (debat calon) ada calon yang tidak hadir, apakah akan berpengaruh terhadap perolehan suara dukungan? Jika di negara maju, ratingnya bisa turun," katanya. Namun jika calon gubernur tidak hadir tetapi dalam pemilihan umum 15 November mendatang suara pendukung kepada calon yang bersangkutan, maka kondisi itu mencerminkan proses demokrasi yang terjadi di Kalbar.

Dijadwalkan pada Minggu (11/11) malam, empat pasangan calon gubernur, H Usman Ja'far - LH Kadir, H Osman Sapta Odang - Ignatius Lyong, HM Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjaya akan mengikuti debat publik yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalbar.

Pemilihan gubernur Kalbar yang akan berlangsung 15 November mendatang, diikuti sekitar 2,9 juta pemilih dari sekitar 4,9 juta jiwa penduduk Kalbar.

Menanggapi model berpolitik para elit di Kalbar, anggota KPU tersebut menyatakan untuk proses pendidikan politik pihaknya hanya bisa "angkat tangan", tidak bisa melakukan, dan itu hendaknya juga menjadi tanggung jawab setiap partai politik.

Ia berpendapat, proses pembelajaran politik dapat dimulai sejak masih kanak-kanak dan sekolah dasar.

Sejak kecil anak-anak dapat diberikan pendidikan politik dengan mengunjungi lembaga legislatif. "Tetapi itu sangat jarang, bahkan sama sekali tidak pernah ada. Sehingga sampai saat ini isu bahwa politik itu kotor semakin mengemuka dalam pendidikan politik," katanya.

HARI TERAKHIR KAMPANYE TERBUKA PILGUB KALBAR

2007-11-11T20:22:00.000-08:00

Pontianak, 10/11 (ANTARA) - Hari terakhir pelaksanaan kampanye terbuka calon gubernur-wakil gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Sabtu, diwarnai dengan konvoi ratusan kendaraan simpatisan pasangan Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ignatius Lyong.

Dengan mengenakan atribut yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan nomor urut dua itu, mereka secara terpisah maupun bersama-sama terlihat menyusuri jalan-jalan utama di Kota Pontianak.

OSO dan Ignatius Lyong sendiri akan mengakhiri masa kampanye terbuka mereka dengan menyampaikan orasi politik di Stadion Sultan Syarif Abdurrachman Pontianak mulai pukul 14.00 WIB. Sejumlah artis yang dijadwalkan akan mengisi acara tersebut yakni Rhoma Irama, Dewi Persik, Erni Johan, Johan Untung dan grup band Jamrud.

Sementara pasangan incumbent nomor urut satu, Usman Ja'far dan Laurentius Herman (LH) Kadir mengakhiri kampanye terbuka di Kabupaten Sambas. LH Kadir memilih untuk tidak berkampanye karena sesuai kesepakatan akan dilakukan secara bergantian sesuai pengajuan cuti diluar tanggungan negara ke Menteri Dalam Negeri.

Dua pasangan lain, yakni nomor urut tiga Akil Mochtar dan AR Mecer, serta nomor urut empat, Cornelis dan Christiandy Sanjaya, masing-masing berkampanye di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Landak.

Massa simpatisan di dua daerah itu diperkirakan mencapai puncaknya karena Akil Mochtar yang juga anggota Komisi III DPR RI kelahiran Putussibau, ibukota Kapuas Hulu. Sedangkan Cornelis hingga kini masih menjabat sebagai Bupati Landak.

Pelaksanaan kampanye akan diakhiri dengan acara debat publik yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (11/11) pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB. KPU selaku fasilitator mendatangkan Sandrina Malakiano sebagai pemandu acara.

Sementara untuk penyaluran logistik Pemilu, Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar optimis dapat sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu sebelum pelaksanaan pencoblosan, yakni Kamis, tanggal 15 Nopember 2007.

Menurut dia, permintaan tambahan kertas suara dari KPU kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 50 ribu lembar juga telah didistribusikan. Tambahan itu karena kerusakan kertas suara dan jumlah cetakan yang kurang.

Namun Aida Mochtar menjamin tidak ada duplikasi secara ilegal terhadap kertas suara karena telah melalui pengamanan yang ketat.

RIBUAN UMAT ISLAM BERMUNAJAT AGAR PILGUB KALBAR AMAN DAN DAMAI

2007-11-10T04:02:00.002-08:00

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Ribuan Umat Islam baik, laki-laki maupun kaum perempuan, bermunajat atau berdoa di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jumat, dipimpin Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, LC, memohon agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat, 15 November mendatang berjalan aman dan damai.

"Umat Muslim harus berjuang sekuat tenaga baik dengan doa maupun dengan ikhtiar agar Pilgub mendatang terpilih seorang pemimpin yang satu akidah dengan kita," kata Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, LC, saat memberikan Tausiah dan Doa Bersama Dalam Rangka Pilgub Kalbar Aman dan Damai.

Ia mengatakan, umat Islam harus bersatu untuk menentukan pilihannya, yaitu memilih pemimpin yang satu akidah. "Meskipun kita terasa berat, untuk memilih salah satu dari calon pemimpin yang akan maju dalam Pilgub mendatang, tetapi kita harus menentukan nasib kita sendiri dan pilihlah yang rendah dampak negatifnya bagi umat Islam," katanya.

Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, LC, menjelaskan, kalau sebuah negara atau daerah mayoritas penduduknya berakidah Islam, tetapi dipimpin yang berlainan akidah maka, kehancuran bagi umat Islam.

"Oleh karena itu, mari kita memilih salah satu pemimpin yang satu akidah. Ada rasa ketakutan dan cemas dari umat Islam kalau dipimpin oleh seorang pemimpin tidak seakidah," katanya.

Bersabar, berdoa serta ikhtiar salah satu jalan bagi umat Islam menjelang Pilgub, agar alam demokrasi bisa berjalan dengan aman dan damai.

Ia menilai semua calon yang akan maju dalam Pilgub mendatang sangat jauh dari kriteria yang ditetapkan oleh Allah SWT. "Tetapi kita dihadapkan dalam satu pilihan dan tidak boleh tidak harus memilih, oleh karena itu pilihlah pemimpin yang sedikit berdampak negatif bagi kita," katanya.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon, urut 1, H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

KPU Provinsi Kalbar menetapkan jadwal kampanye untuk empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang akan berlangsung mulai 29 Oktober - 11 Nopember 2007. Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Zona II Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Zona III meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan Zona IV Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi.

Sementara waktu kampanye terbagi menjadi empat periode yakni 30 Oktober - 1 Nopember, 2 - 4 Nopember, 5 - 7 Nopember, dan 8 - 10 Nopember. Untuk kampanye tanggal 29 Oktober, setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi misinya di Gedung DPRD Kalbar.

Kemudian tanggal 11 Nopember kampanye debat publik di media massa.

Berdasarkan hasil cabut undi yang dilakukan masing-masing tim kampanye calon, periode pertama kampanye untuk pasangan nomor urut 1 di Zona I, nomor urut 2 Zona IV, nomor urut III Zona III, dan nomor urut IV Zona IV.

Periode kedua, nomor urut 1 di Zona IV, nomor urut 2 Zona III, nomor urut 3 Zona II, dan nomor urut 4 di Zona I. Kemudian periode ketiga, nomor urut 1 di Zona III, nomor urut 2 di Zona II, nomor urut 3 Zona I, dan nomor urut 4 Zona IV.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III.

Saat ini Jadwal Kampanye, dari empat pasangan calon sudah memasuki putaran terakhir, dan akan berakhir besok, Sabtu (10/11) setelah itu empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan kampanye debat publik yang disiarkan secara langsung oleh TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan Radio Republik Indonesia Cabang Pontianak.

PERHITUNGAN SUARA SEMENTARA HARUS DILENGKAPI DOKUMEN TERTULIS

2007-11-10T04:02:00.001-08:00

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Menghindari kerancuan jumlah suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah diminta untuk tidak menyampaikan ke publik hasil perhitungan sementara yang tidak dilengkapi dokumen tertulis.

"Mengacu pengalaman di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, sebaiknya rekapitulasi suara dilakukan secara manual dan dilengkapi berita acara resmi. Hindari penggunaan pesan layanan singkat untuk menerima rekapitulasi suara dari daerah yang jauh," kata I Gusti Putu Artha, Koordinator Wilayah (Korwil) KPU wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, saat bertemu anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, berita acara tersebut akan menjadi panduan KPU kalau terjadi penolakan dari masyarakat karena dalam perhitungan sementara angka yang muncul masih simpang siur keakuratannya.

Namun, lanjutnya, rekapitulasi suara secara cepat dari panitia pemilih kecamatan (PPK) tetap memungkinkan asalkan KPU mengeluarkan keputusan.

"Misalnya setelah 10 TPS (tempat pemungutan suara) menyelesaikan perhitungan, hasilnya segera disampaikan ke KPU Provinsi," kata Putu Artha. Penyampaian dokumen tertulis dapat dilakukan melalui fasilitas faxcimile.

Sebelumnya, KPUD Maluku Utara (Malut) mulai hari Kamis (8/11) menghentikan publikasi hasil sementara pemilihan gubernur (pilgub) Malut, dengan alasan, KPUD kabupaten/kota mulai melakukan pleno penetapan hasil pilgub di wilayah masing-masing.

Saling klaim soal jumlah suara juga terjadi pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Untuk Kalbar, jadwal pemungutan suara pada Kamis (15/11) dengan jumlah calon sebanyak empat pasang yakni sesuai nomor urut Usman Ja'far - LH Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjay

PERHITUNGAN SUARA SEMENTARA HARUS DILENGKAPI DOKUMEN TERTULIS

2007-11-10T04:01:00.001-08:00

KPU DAERAH ANTISIPASI MELONJAKNYA DAPIL PADA PEMILU 2009

2007-11-10T04:00:00.000-08:00

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, I Gusti Putu Artha di Pontianak, Jumat, meminta KPU tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk melakukan persiapan guna mengantisipasi melonjaknya jumlah daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik yang tengah disiapkan DPR RI, dua partai besar yakni Golkar dan PDI Perjuangan mengusulkan Dapil "pola kecil" yakni 3 - 7 kursi. Sementara mengacu Pemilu Legislatif 2004, satu Dapil yakni untuk 6 - 12 kursi.

"Mengingat dua partai tersebut memiliki suara terbanyak, kalau pun terjadi voting saat penentuan mengenai Dapil, KPU sebagai penyelenggara sudah siap," kata Putu Artha saat bertemu dengan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalbar.

Berdasarkan hal itu, jumlah Dapil untuk Pemilu Legislatif 2009 akan bertambah menjadi sekitar 4 ribu atau naik 100 persen dibanding tahun 2004. Karena Dapil mencakup wilayah administratif daerah dan atau bagian wilayah administratif daerah.

"Misalnya saja di provinsi A sekarang ada 10 anggota DPR RI dari satu Dapil, kalau rancangan tersebut disetujui, akan ada dua Dapil di provinsi tersebut," kata Putu Artha. Ia juga mengingatkan agar KPU di seluruh tingkatan tidak masuk ke ranah politik terkait dengan penentuan Dapil tersebut.

Pada kesempatan itu, Putu Artha menyatakan bahwa KPU akan meningkatkan disiplin kerja anggota KPU di seluruh tingkatan. "KPU Pusat mendapat laporan adanya anggota KPU di daerah yang masuk kerja tanggal 1 - 5 saja. Setelah itu tidak masuk kerja," katanya.

Kinerja anggota KPU yang seperti itu akan menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dijadwalkan mulai berlangsung tahun depan.

Putu Artha merupakan koordinator wilayah (Korwil) KPU untuk Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (Malut).

Ia juga menghimbau agar anggota KPU tidak terlibat dalam tender logistik. "Ada sejumlah aturan tender yang mungkin perlu dihilangkan seperti keharusan perusahaan 'security printing' untuk mencetak surat suara," katanya.

Menurut dia, penggunaan perusahaan security printing bukan menjadi kewajiban karena sah tidaknya surat suara berdasarkan tanda tangan petugas pemilu. Kewajiban menggunakan security printing cenderung menimbulkan monopoli sehingga faktor efisiensi menurun.

AKIL MOCHTAR: JANGAN MEMPOLITISASI AGAMA

2007-11-10T03:59:00.000-08:00

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Salah satu calon gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013, HM Akil Mochtar mengharapkan agar semua elemen agama di daerah tersebut tidak mempolitisasi agama dalam pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan 15 November mendatang.

"Jika ingin menggunakan agama sebagai upaya menyatukan suara, mengapa baru saat ini? Secara moral, perkataan dukungan atau pun upaya mempolitisasi agama itu adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Dan itu bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004, karena jelas dalam ketentuannya tidak boleh membawa isu agama," kata Akil Mochtar yang sedang berkampanye di Sintang, Jumat petang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul kesepakatan sejumlah organisasi keagamaan yang memberikan dukungan suara kepada calon gubernur incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir. "Jika mau fair, mengapa tidak memberikan kesetaraan kepada calon seagama lainnya," kata Akil lagi.

Ia menyatakan, selama tiga tahun belakangan telah mengunjungi 1700 rumah ibadah yang ada di Kalbar. Namun sebagai salah satu calon gubernur, tidak pernah mengklaim sebagai calon yang mewakili umat tertentu. "Saya menyesalkan sikap mereka sebagai pemimpin umat. Jika calon yang memperoleh dukungan itu tidak menang, mereka mau apa? Apakah melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah?" katanya setengah bertanya.

Akil yang maju dalam pilkada gubernur Kalbar berpasangan dengan tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Anselmus Robertus Mecer menyatakan, tidak marah dengan adanya dukungan tersebut. "Saya tidak marah karena tidak didukung oleh mereka (orman keagamaan), tetapi saya marah karena mereka telah mempermainkan umat untuk kepentingan politik mereka semua," katanya.

Apalagi menurut ia, untuk mengeluarkan pernyataan dukungan tersebut, tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan umat. "Mereka semestinya netral saja. Mereka telah menzalimi calon yang lain," kata Akil yang akan mengakhiri kampanye pilkada di kota kelahirannya, Putussibau.

Selain Akil Mochtar - AR Mecer dan pasangan Usman Ja'far - LH Kadir, terdapat dua pasangan calon gubernur lainnya yang maju dalam pilkada 2008-2013, yakni pasangan H Oesman Sapta - Ignatius Lyong dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya. Pada Minggu (11/11) malam, para calon tersebut akan mengikuti debat calon gubernur yang dipandu presenter Sandrina Malakiano.

KPU: CALON PERSEORANGAN SULIT TERAKOMODIR HINGGA PERTENGAHAN 2008

2007-11-10T03:58:00.000-08:00

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memperkirakan hingga Juni 2008 sulit untuk mengakomodir calon perseorangan yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut anggota KPU Pusat, I Gusti Putu Artha di Pontianak, Jumat, hal itu disebabkan hingga kini rancangan untuk mengatur calon perseorangan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru mencapai 85 persen.

"Kalau draft selesai pada Desember 2007, harus dilihat kembali apakah PP (Peraturan Pemerintah) yang selama ini mengatur aturan sebelumnya ikut direvisi atau tidak," kata Putu Artha yang sebelumnya menjadi anggota KPU Bali itu.

Ia menambahkan, revisi untuk PP terkadang membutuhkan waktu minimal dua bulan atau terkadang lebih lama. Revisi PP harus diikuti oleh KPU untuk membuat peraturan guna melakukan penyesuaian.

"KPU sendiri butuh waktu sekitar dua bulan untuk membuat peraturannya," kata Putu Artha. Namun, permasalahan tidak selesai sampai disitu karena akan berdampak terhadap revisi Permendagri No 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Terakhir, di dalam APBD 2008 yang dibahas pada 2007 belum memasukkan perhitungan anggaran untuk calon perseorangan. Salah satu solusinya, melalui APBD Perubahan," katanya.

Dengan pertimbangan tersebut, sejumlah daerah yang akan menggelar Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur seperti Bali, Jawa Tengah maupun Jawa Timur tahun 2008, sulit untuk mengakomodir calon perseorangan.

Dalam draf revisi UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Baleg DPR menyepakati besar dukungan untuk calon perseorangan adalah 3-15 persen dari jumlah penduduk. Angka itu dibagi dalam tujuh kategori, yaitu tiga persen, lima persen, tujuh persen, sembilan persen, 11 persen, 13 persen, dan 15 persen. Penentuan besar dukungan bergantung pada jumlah penduduk setiap daerah.

AKIL-MECER BERJANJI SEJAHTERAKAN MASYARAKAT KALBAR

2007-11-07T03:36:00.001-08:00

Mempawah, 6/11 (ANTARA) - Calon Gubernur Kalimantan Barat 2008-2013, pasangan HM Akil Mochtar - AR Mecer berjanji akan mensejahterakan masyarakat jika terpilih memimpin daerah tersebut.

Kampanye terbuka pasangan HM Akil Mochtar - AR Mecer berlangsung di Stadion Opu Daeng Manambon di Kecamatan Mempawah Hilir, Kota Mempawah, Kabupaten Pontianak, Selasa.

Dalam orasi politiknya, Akil Mochtar yang juga anggota DPR RI, menyatakan telah berkunjung ke 1300 desa dari 1446 desa yang ada di wilayah Kalbar.

Dalam setiap kunjungannya selama 3 tahun terakhir itu, ia melihat kemiskinan masih menjadi pemandangan hari-hari di masyarakat. "Saya melihat kemiskinan masih terjadi dimana-mana," katanya.

Karena itu, bersama pasangannya, Anselmus Robertus Mecer yang juga tokoh ekonomi kerakyatan di Kalbar, menyatakan siap membangun Kalbar dan masyarakatnya menjadi lebih baik, sejahtera.

AR Mecer, menurut Akil adalah orang yang telah bekerja membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama 20 tahun. "Pak Mecer sudah 20 tahun bekerja tanpa bicara," katanya.

Sebagai anggota DPR, Akil mengaku malu melihat kemiskinan yang dialami masyarakat Kalbar. "Jangan jadikan rakyat miskin di rumahnya sendiri," katanya.

Kedua orang itu menyatakan, jika tidak dapat menepati janji-janji jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut, dipersilakan mendatangi kantor Gubernur Kalbar dan menuntut mereka turun dari jabatan.

Sementara AR Mecer, menyatakan visi pasangan tersebut jelas untuk kepentingan masyarakat. "Perjuangan kami jelas melalui CU. Apakah sudah kenal dengan CU? Mereka yang sudah menjadi anggota CU, telah mendapatkan manfaatnya," katanya.

Kedua calon yang tampak mengenakan kaos yang sama dengan tulisan "Pilih Gubernur Baru" itu, menyatakan dalam membangun Kalbar memprioritaskan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Apalagi mengingat dari 4,9 juta penduduk Kalbar, ada sekitar 3 juta yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Upaya yang akan dilakukan, membangun sekolah dan memperbaiki yang rusak, meningkatkan kesejahteraan guru, dan penyediaan buku-buku pelajaran.

Massa peserta kampanye dari beberapa kecamatan di wilayah tersebut, semisal Sungai Pinyuh, Sungai Purun, Semudun, dan lainnya.

Kampanye calon gubernur urut 3. Akil-Mecer berlangsung di zona I, meliputi Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara dan Kota Pontianak.

Sementara tiga pasangan calon gubernur lainnya, urut 1. Usman Ja'far - Laurentiuas Herman Kadir, urut 2 Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya, berkampanye di zona terpisah.

Kampanye calon gubernur Kalbar berakhir 11 November mendatang, dalam bentuk debat publik yang disiarkan langsung TVRI Kalbar dan RRI Pontianak.

KPU ANCAM HENTIKAN KAMPANYE CALON YANG LIBATKAN PEJABAT NEGARA

2007-11-07T03:35:00.001-08:00

Pontianak, 5/11 (ANTARA) - Kampanye putaran terakhir pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat terancam dibatalkan karena ada indikasi keterlibatan dan kehadiran pejabat negara (kepala daerah) tingkat kabupaten/kota dalam kampanye pasangan calon.

"KPU masih menunggu hasil klarifikasi dari Panwas (Panitia Pengawas) mengenai indikasi itu karena cukup banyak laporan yang masuk," kata Wakil Ketua Pokja Kampanye KPU Kalbar, MS Budi di Pontianak, Senin.

Menurut MS Budi, berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat negara seperti walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati, diwajibkan untuk cuti pada masa kampanye ketika mengikuti pemilu.

Namun, lanjut dia, untuk pejabat negara yang bukan calon, tidak diperkenankan mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye. Aturan itu di antaranya tertuang di Pasal 78, 79 dan 80 UU No 32 tahun 2004 dengan ancaman pidana (pengadilan) maupun administratif (KPU).

Pasal 79 salah satunya menyebutkan bahwa kampanye dilarang melibatkan hakim di semua jenjang peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa.

Pada Pasal 80 disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon saat kampanye.

Sedangkan ancaman terhadap pelanggaran pasal 79 itu berupa sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

"KPU mengenakan sanksi administratif sedangkan untuk pidana akan diteruskan Panwas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penghentian kampanye, bisa juga berupa peringatan tertulis," kata MS Budi.

Ketua Panwas Kalbar, Achyar Asmu'ie saat dihubungi mengatakan, dalam waktu dekat akan ada hasil pleno mengenai untuk mengklarifikasi indikasi tersebut sesuai hukum.

"Panwas banyak menerima laporan adanya keterlibatan pejabat daerah dalam kampanye pasangan calon termasuk berita di media massa," kata Achyar Asmu'ie.

Pelanggaran selama masa kampanye di antaranya melibatkan anak-anak, menghina suku atau agama pasangan calon lain, mengadu domba dan menggunakan cara-cara kekerasan. Sedangkan tata cara kampanye yang kerap tidak dipatuhi seperti merobek atribut pasangan calon lain atau melibatkan pejabat negara, pegawai negeri fungsional dan struktural serta kepala desa.

Panwas Kalbar, kata Achyar, menerima banyak laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut dari berbagai daerah. "Panwas masih melakukan klarifikasi agar tindakan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata dia.

Saat ini, lanjutnya, Panwas telah memberikan peringatan tertulis kepada seluruh pasangan calon terkait pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye. "Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang paling banyak dilakukan para calon karena dipasang di tempat-tempat yang dilarang," katanya.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon dalam Pemilu Kalbar, urut 1, pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

MASYARAKAT KALBAR DIHARAPKAN PILIH GUBERNUR PEDULI LINGKUNGAN

2007-11-05T00:01:00.000-08:00

Pontianak, 5/11 (ANTARA) - Masyarakat Kalimantan Barat hendaknya memilih pasangan calon gubernur yang peduli terhadap lingkungan hidup dalam Pemilihan Gubernur Kalbar untuk periode 2008-2013 pada 15 November mendatang.

"Kita berharap pemimpin Kalbar mendatang adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, bukan seorang pemimpin yang hanya bisa mengeruk sumber daya alam yang ada tanpa mempedulikan dampak terhadap lingkungan sekitar," kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalimantan Barat, Tri Budiarto, di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan, pada era tahun 1980 lalu Kalbar terkenal sebagai provinsi penghasil kayu, tetapi karena dieksploitasi tanpa perencanaan dan hanya memikirkan keuntungan sesaat, kegiatan itu berdampak pada rusaknya hutan Kalbar.

"Padahal Indonesia memiliki hutan tropis yang cukup luas dan sebagai paru-paru dunia, salah satunya hutan Kalbar, kenyataannya sekarang hutan yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida (CO2) saat ini kondisinya sangat memprihatinkan," kata Tri Budiarto.

Kalau dari sekarang kerusakan hutan tidak ditanggulangi secara serius bukan tidak mungkin hutan Kalbar akan semakin rusak. "Oleh karena itu mari kita pilih salah satu pasangan calon gubernur yang peduli lingkungan hidup," ujar Tri Budiarto seolah kampanye.

Angka kerusakan hutan sudah mencapai titik kritis di Kalbar yaitu sekitar lima juta hektare, tersebar di areal bekas pembalakan liar dan penambangan emas tanpa izin (PETI). Sebagian besar berada di luar kawasan hutan yakni seluas 2,9 juta hektar sedangkan sisanya, 2,1 juta hektar, di dalam areal kawasan hutan.

Sementara Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Komisariat Daerah (Komda) Kalbar dalam sebuah lokakarya mengungkapkan bahwa sekitar 864 ribu meter kubik kayu glondongan masuk ke negeri jiran dalam kurun waktu setahun akibat kegiatan penebangan liar dan perdagangan kayu di Kalbar.

Kerusakan hutan Kalbar hampir seluas 165.000 hektare/tahun, atau sama dengan 23 kali luas lapangan bola.

Perekonomian negara dirugikan Rp220 Milyar (dari royalti PSDH, DR dan PBB).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalbar, telah penetapan nomor urut para calon, urut satu, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir,nomorf urut dua H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, nomor urut tiga HM Akil Mochtar - AR Mecer dan nomor urut empat Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Dari empat pasangan calon gubernur yang akan maju memmpin Kalbar periode 2008-2013, hanya pasangan HM Akil Mochtar - AR Mecer yang memaparkan isu kelangsungan lingkungan hidup sebagai program pembangunan Kalbar mendatang yang peduli lingkungan hidup, sementara tiga pasangan lainnya rata-rata mengangkat isu pembangunan kebutuhan dasar masyarakat.

"Pembangunan suatu wilayah apabila mengesampingkan pemeliharaan lingkungan hidup dengan baik, akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan masyarakatlah yang akan menerima akibatnya," kata HM Akil Mochtar.

Ia mengatakan, Kalbar sebagai paru-paru dunia secara dini harus memiliki seorang pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang tidak semata-mata meningkatkan pembangunan di bidang apa saja dengan mengabaikan kelangsungan lingkungan hidup.

RIBUAN ORANG SAKSIKAN KAMPANYE CALON GUBERNUR CORNELIS-SANJAYA

2007-11-04T00:00:00.000-07:00

Pontianak, 4/11 (ANTARA) - Ribuan orang menyaksikan kampanye pasangan calon gubernur Kalimantan Barat 2008-2013, Cornelis-Christiandy Sanjaya di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Minggu, yang dihibur dengan penampilan Trio Macan dan Inul Daratista.

Suasana kawasan Stadion SSA tampak semarak, dengan "merahnya" lokasi tersebut karena massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memadati beberapa sudut tempat tersebut.

Tidak sedikit dari warga yang hadir, bertengger di atas batang pohon Ketapang, menara lampu, dan bangunan balkon stadion yang masih dalam tahap renovasi dan disangga balok cerucuk.

Seperti tidak peduli dengan keamanan dan keselamatan jiwa, puluhan orang berjejal di balkon stadion terbesar di Pontianak itu guna menyaksikan kampanye terbuka dari pasangan calon gubernur bernomor urut empat.

Hujan yang turun saat kampanye pun, tidak menyurutkan kerumunan orang yang datang menggunakan angkutan truk, bus kota, dan kendaraan pribadi mobil dan motor tersebut.

Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya, telah mengakhiri putaran kedua kampanye. Sebelum ini, pasangan tersebut berkampanye di zona II, meliputi Singkawang, Sambas, dan Bengkayang. Pada putaran kedua, selain Kota Pontianak, mereka juga telah kampanye di Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang dan Kayong Utara (2-4/11).

Calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP tersebut, membawa serta artis ibukota semisal Inul Daratista, Trio Macan dan Utha Likumahua. Aksi panggung mereka memukau warga yang hadir. Apalagi seorang dari personel Trio Macan, memanjat tiang besi penyangga panggung setinggi tiga meter.

Aksi tersebut disambut sorak sorai massa yang berada di bawahnya. Celetukan lucu pun bermunculan, mulai dari membahas soal pakaian yang dikenakan, hingga lagu hits grup musik tersebut, yakni "Kucing Garong".

Selain itu, para penyanyi itu pun mengajak massa mengelu-elukan kedua calon tersebut dan mengajak massa mencoblos nomor4, sebagai nomor urut pasangan tersebut.

Seorang personel Trio Macan, juga memancing pembicaraan dengan menanyakan "Apakah calon gubernur Cornelis seorang yang rasialis?" Pertanyaan itu dijawab Cornelis dengan sanggahan dan menyebut sejumlah orang yang terlibat dalam kampanye tersebut, mewakili etnis yang ada di Kalbar.

"Di sini ada Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak (Eka Kurniawan.red), ia seorang muslim," kata Cornelis yang juga Bupati Landak.

Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya, diduga oleh banyak pihak memiliki peluang besar memeroleh suara mayoritas dalam pemilihan gubernur Kalbar 15 November mendatang. Keduanya dari etnis Dayak dan Tionghoa.

Mereka juga disebut-sebut sebagai pasangan kontroversi, bila dibandingkan dengan tiga pasangan calon gubernur lainnya.

Menurut Cornelis, jika ia terpilih sebagai gubernur Kalbar, ia tidak akan membeda-bedakan antara satu etnis dan agama lainnya.

"Semuanya sama dengan semangat nasionalis," katanya.

Dalam pemilihan gubernur Kalbar, pasangan itu membawa visi masyarakat Kalimantan Barat yang cerdas, sehat, dan sejahtera.

Cornelis lahir di Sanggau (Kabupaten Sanggau) pada 27 Juli 1953. Menjabat sebagai Bupati Kabupaten Landak dua periode 2001-2005 dan 2006-2011. Sementara Christiandy Sanjaya kelahiran Singkawang, 29 Maret 1964. Saat ini bekerja sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Imanuel Pontianak sejak 2004 lalu.

Pasangan ini diusung PDIP dengan perolehan suara pada Pemilu 2004 lalu sebesar 17,07 persen pemilih di Kalbar.

Selain pasangan ini, pasangan incumbent, dengan nomor urut 1. H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir yang diusung delapan partai, tergabung dalam Koalisi Harmoni dan suara dukungan 53,39 persen. Urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong yang diusung tujuh partai dan suara dukungan 15,45 persen. Pasangan urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer yang diusung delapan partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu dan suara dukungan 15,08 persen.

Keempat pasangan calon tersebut sama-sama memiliki basis massa yang tersebar pada 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat.

DISHUB PROTES SEMRAWUTNYA POSTER CAGUB KALBAR

2007-11-03T23:59:00.000-07:00

Pontianak, 3/11 (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Muhammad Akip, memprotes pemasangan poster, baliho dan umbul-umbul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013, d sarana rambu-rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya.

"Kita berharap para kandidat dan tim kampanye masing-masing pasangan calon gubernur Kalbar, tidak memasang poster gambar salah satu calon di sarana rambu lalu lintas, karena selain merusak pemandangan juga membahayakan keselamatan pengguna jalan," kata Muhammad Akip, di Pontianak, Sabtu.

Ia mengatakan, akibat ditempelnya berbagai poster pasangan calon yang akan maju 15 November mendatang. Setiap tiang rambu pengatur lalu lintas dan petunjuk lalu-lintas di Kota Pontianak dan sekitanya menjadi berwarna-warni.

"Padahal banyak di antara rambu-rambu pengatur lalu lintas baru saja dipasang dan dicat," keluhnya.

Muhammad Akip, menambahkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas ulah tim sukses pasangan calon yang semena-mena memasang berbagai poster dan atribut partai, karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur itu.

Hal senada juga dikeluhkan, Manajer PT (Persero) PLN Cabang Pontianak, Indradi Setiawan, malah pihaknya jauh hari sebelum kampanye pasangan calon Pilgub telah mengirimkan surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalbar, agar memperingatkan para pasangan calon gubernur agar tidak memasang ataupun menempel baliho, umbul-umbul dan stiker di fasilitas PLN.

Sebelumnya, Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai penertiban baliho dan umbul-umbul kampanye, karena tidak ada Undang-undang secara khusus yang mengaturnya.

Berbagai umbul-umbul, baliho, dan poster banyak terpasang di tempat-tempat yang dinilai oleh tim sukses pasangan calon gubernur strategis, seperti, di persimpangan jalan protokol Kota Pontianak, tiang-tiang listrik, jembatan penyeberangan umum, tiang rambu dan lampu traffic light, tembok rumah milik warga dan lain-lain.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon, urut 1. Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Saat ini, empat pasang calon gubernur Kalbar, sedang melakukan tahapan kampanye, 29 Oktober hingga 11 Nopember.

JURU KAMPANYE NASIONAL TURUT KAMPANYE GUBERNUR KALBAR

2007-10-31T00:13:00.000-07:00

Pontianak, 30/10 (ANTARA) - Juru kampanye partai politik tingkat nasional, ikut serta berkampanye dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) 2008-2013 di Pontianak, Selasa.

Juru kampanye nasional itu, semisal Ali Wongso Sinaga dari Partai Golkar dan Uray Faisal Hamid dari Partai Persatuan Pembangunan. Kedua orang tersebut bersama-sama juru kampanye daerah, ikut serta mengelu-elukan calon gubernur Kalbar 2008-2013, pasangan nomor urut 1. H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, di halaman Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak.

Ali Wongso Sinaga, dalam kampanye sekitar 5 menit, mengingatkan masyarakat yang hadir dalam kampanye putaran pertama tersebut agar memilih pasangan nomor 1, UJ-LHK yang sudah terbukti berhasil memimpin Kalbar selama lima tahun terakhir. "UJ dan LH Kadir sudah terbukti memimpin Kalbar dengan aman. Coba bandingkan dengan yang dulu, sekarang Kalbar menjadi aman," kata Ali Wongso Sinaga berjaket kuning.

Ia menyatakan, Partai Golkar akan mendorong dan membantu secara penuh pasangan Usman Ja'far dan LH Kadir memimpin dan membangun Kalbar. Bukti-bukti keberhasilan yang dicapai selama kepemimpinan UJ-LHK, amannya Kalbar, terjadinya pembangunan, harus ditingkatkan terus agar rakyat Kalbar sejahtera," katanya.

Sementara Uray Faisal Hamid yang jug tokoh PPP asal Kalbar, berpesan agar masyarakat kembali memilih pasangan UJ-LHK karena untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan selama ini.

Selain kedua orang tersebut, tampak ikut serta berkampanye, di antaranya, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie, Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kalbar, Muda Mahendrawan. Pasangan UJ-LHK diusung delapan partai meliputi Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka, dengan perolehan suara dalam Pemilu 2004 mencapai 53,39 persen.

Kampanye hari pertama tersebut, diisi hiburan pedangdut A Rafiq, Elvi Sukaesih dan Siti KDI. Warga yang hadir tampak berjoget sambil mengibarkan bendera partai-partai. Di pentas kampanye, Uray Faisal Hamid, Usman Ja'far, para ketua partai pengusung, juga tampak berjoget sambil memberikan simbol angka satu pada jari telunjuk masing-masing.

Selain di Kota Pontianak, tiga pasangan calon gubernur lain juga sedang mengadakan kampanye di daerah kabupaten/kota di wilayah Kalbar sesuai jadwal kampanye yang diputuskan melalui pencabutan undian. Pasangan nomor urut 2. Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong berkampanye di Sintang, urut 3. Pasangan M Akil Mochtar - AR Mecer di Sanggau, urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya di Singkawang.

PILGUB KALBAR RAWAN INTIMIDASI DAN POLITISASI ETNIS

2007-10-31T00:10:00.000-07:00

Pontianak, 30/10 (ANTARA) - Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat (Kalbar), dalam aksinya di tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Selasa, memperingatkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang berlangsung 15 November mendatang rawan intimidasi, politisasi etnis dan politik uang.

"Kalau memang diperlukan, masyarakat jangan ikut memilih dalam pemilihan gubernur, karena hanya menguntungkan salah satu pasangan calon yang tidak sesuai dengan kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalbar," kata Koordinator aksi mahasiswa, Dedy Armayadi, saat melakukan aksi "Golput" (golongan putih) di Tugu Digulis Untan, Jl Ahmad Yani.

Akibat aksi tersebut, lalu lintas di sekitar kawasan tersebut menjadi macet, meskipun puluhan aparat Kepolisian Kota Besar Pontianak sudah bersusah payah mengatur lalu lintas agar tidak sampai macet.

Mulai hari ini, empat pasangan calon gubernur Kalbar berkeliling wilayah setempat guna berkampanye hingga 11 November mendatang.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon, urut 1, pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya. Empat psangan calon tersebut akan maju dalam Pilgub Kalbar 2008-2013.

Dedy Armayadi mengatakan, masyarakat hendaknya tidak mudah dibuai oleh janji para pasangan calon yang akan maju dalam Pilgub nanti, karena janji tersebut hanya diucapkan saat kampanye. Tetapi pada saat menjabat nanti para pemimpin yang terpilih hanya sibuk mengurus bagaimana mengembalikan modal yang telah ia keluarkan selama kampanye.

"Mari kita golput saja, daripada pemimpin yang kita pilih nantinya hanya akan mengecewakan kita," katanya.

Hal senada juga diserukan oleh Suud (24) salah seorang peserta aksi, mengatakan, daripada bersusah payah memilih pemimpin yang belum tentu benar, lebih baik tidak memilih satu pun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Ia menuding, pesta demokrasi yang diselenggarakan secara besar-besaran di Kalbar hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. "Kita sepertinya dihipnotis oleh pesta demokrasi itu, padahal masih banyak penindasan, intimidasi dan perpecahan yang sering terjadi menjelang pemilu gubernur nanti," katanya.

Suud juga mempertanyakan, seusai Pilkada nanti kehidupan masyarakat Kalbar yang masih banyak di bawah garis kemiskinan, dan rendahnya pelayanan kesehatan serta minimnya sarana dan prasarana infrastruktur, bisa dipenuhi oleh pemimpin baru?

Dalam aksinya para mahasiswa menolak anti inkonsistensi gerakan mahasiswa dan pemuda Kalbar, menolak politik uang, intimidasi dan politisasi etnisitas pada Pilkada. Mereka juga mengingatkan pentingnya prioritas pelayanan umum dan jangan mabuk Pilkada.

KPU Provinsi Kalbar menetapkan jadwal kampanye untuk empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang akan berlangsung mulai 29 Oktober - 11 Nopember. Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Zona II Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Zona III meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan Zona IV Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi.

Sementara waktu kampanye terbagi menjadi empat periode yakni 30 Oktober - 1 Nopember, 2 - 4 Nopember, 5 - 7 Nopember, dan 8 - 10 Nopember. Untuk kampanye tanggal 29 Oktober, setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi misinya di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak. Kemudian tanggal 11 Nopember kampanye debat publik di media massa.

Berdasarkan hasil cabut undi yang dilakukan masing-masing tim kampanye calon, periode pertama kampanye untuk pasangan nomor urut 1 di Zona I, nomor urut 2 Zona IV, nomor urut III Zona III, dan nomor urut IV Zona II.

Periode kedua, nomor urut 1 di Zona IV, nomor urut 2 Zona III, nomor urut 3 Zona II, dan nomor urut 4 di Zona I. Kemudian periode ketiga, nomor urut 1 di Zona III, nomor urut 2 di Zona II, nomor urut 3 Zona I, dan nomor urut 4 Zona IV.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III.

OESMAN SAPTA AKAN PERJUANGKAN PENAMBAHAN APBD KALBAR

2007-10-31T00:05:00.000-07:00

Pontianak, 29/10 (ANTARA) - Pasangan calon gubernur Kalimantan Barat 2008-2013 Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong dalam penyampaian visi dan misinya di ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin, menyatakan, akan memperjuangkan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dari Rp1,1 triliun menjadi Rp5 triliun hingga Rp10 triliun/tahun.

"Saat ini para pemimpin tidak hanya menyampaikan wacana-wacana, melainkan apa yang telah ia perbuat selama memimpin," kata Oesman Sapta Odang dengan lantang saat menyampaikan visi dan misinya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Zulfadli.

Dalam visi dan misinya pasangan yang maju melalui Koalisi Kalbar Maju Adil Sejahtera (MAS) itu, akan konsen memperjuangkan pendidikan dan kesehatan gratis. Karena dua hal tersebut sangat menentukan bagi kemajuan Kalbar mendatang.

"Suatu daerah tidak akan bisa maju kalau dua hal tersebut tidak bisa didongkrak. Bagaimana suatu daerah bisa maju kalau Sumber Daya Manusia (SDM)-nya tidak mendukung," katanya setengah bertanya.

Ia mengatakan, bagaimana Kalbar bisa maju kalau APBD pertahunnya hanya Rp1,1 triliun, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk 4,5 juta dan luas wilayah sekitar 146.807 kilometer persegi.

"Kalau tidak diperjuangkan mulai sekarang, mungkin seratus tahun lagi Kalbar baru bisa maju untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Maka dari itu mari kita bersama-sama mendorong uang masuk melalui relasi, lobi-lobi serta partner yang langsung datang dari luar negeri ke Kalbar. Sehingga tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat," katanya.

Ia juga menambahkan, akibat masih rendahnya dukungan dari APBD, bidang pendidikan di Kalbar menjadi semakin tertinggal, masih banyak masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah.

"Kami akan memperjuangkan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, dan kalau dalam tiga tahun tidak berhasil memimpin Kalbar, saya siap turun dari jabatan gubernur kalau nanti terpilih," katanya lagi.

Selain itu, dalam visi dan misinya Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong juga akan memperjuangkan dan meningkatkan pelayanan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi kemitraan dan lain-lain.

Oesman Sapta - Ignatius Lyong diusung oleh tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Kalbar MAS. Tujuh partai itu adalah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot. Jumlah suara ketujuh partai tersebut dalam Pemilu 2004 adalah 15,45 persen.

Sementara pasangan incumbent Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmonis yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 lalu mencapai 52,41 persen.

Sedangkan Akil Mochtar - AR Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB) yang terdiri delapan partai, yakni Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Syarikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Porsi suara delapan partai gurem ini 15,08 persen.

Sementara Cornelis - Christiandy Sanjaya diusung oleh PDI Perjuangan dengan porsi suara yang diraih PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 lalu 17,07 persen.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon, urut 1, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

CORNELIS PERJUANGKAN PEMBANGUNAN LANGSUNG SENTUH MASYARAKAT

2007-10-30T23:55:00.001-07:00

Pontianak, 29/10 (ANTARA) - Pasangan calon gubernur Kalimantan Barat 2008-2013, Cornelis - Cristiandy Sanjaya, dalam penyampaian visi dan misinya di ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin, menyatakan, akan memprioritaskan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

"Sudah saatnya masyarakat bisa menikmati langsung hasil pembangunan yang selama ini masih terkesan lebih banyak dinikmati oleh segelintir masyarakat yang tinggal di perkotaan," kata Cornelis saat menyampaikan visi dan misinya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli.

Saat penyampaian visi dan misinya, Cornelis mendapat sambutan sorak sorai dari puluhan pendukung fanatiknya yang berada di luar gedung DPRD Kalbar.

Ia mengatakan, yang mendasar saat ini yaitu, keinginan masyarakat akan adanya peningkatan supremasi hukum, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, suasana yang aman, damai, tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu masyarakat sangat menginginkan terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang, bidang ekonomi, sosial menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Sendainya terpilih, ia mengatakan akan memprioritaskan pembangunan kebutuhan mendasar yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kecerdasan dan sumberdaya manusia, meningkatkan derajat kesehatan manusia, peningkatan sumberdaya aparatur dan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai dan ketahanan budaya.

Ia menambahkan, Kalbar saat ini masih belum bisa dikatakan merdeka, karena masih banyak sektor ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang jauh tertinggal dari daerah lain.

"Mari kita bersama-sama memajukan Kalbar yang akan datang, dengan revolusi, yaitu memilih pemimpin yang peduli dengan kemajuan Kalbar," katanya.

Meski hanya didukung oleh satu partai politik yaitu PDIP, Cornelis - Christiandy Sandjaya, memiliki porsi suara yang diraih PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 sekitar 17,07 persen.

KPU Provinsi Kalbar menetapkan jadwal kampanye untuk empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang akan berlangsung mulai 29 Oktober - 11 Nopember 2007. Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Zona II Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Zona III meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan Zona IV Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi.

Sementara waktu kampanye terbagi menjadi empat periode yakni 30 Oktober - 1 Nopember, 2 - 4 Nopember, 5 - 7 Nopember, dan 8 - 10 Nopember. Untuk kampanye tanggal 29 Oktober, setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi misinya di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak. Kemudian tanggal 11 Nopember kampanye debat publik di media massa.

Berdasarkan hasil cabut undi yang dilakukan masing-masing tim kampanye calon, periode pertama kampanye untuk pasangan nomor urut 1 di Zona I, nomor urut 2 Zona IV, nomor urut III Zona III, dan nomor urut IV Zona II.

Periode kedua, nomor urut 1 di Zona IV, nomor urut 2 Zona III, nomor urut 3 Zona II, dan nomor urut 4 di Zona I. Kemudian periode ketiga, nomor urut 1 di Zona III, nomor urut 2 di Zona II, nomor urut 3 Zona I, dan nomor urut 4 Zona IV.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III.

PASANGAN INCUMBENT PERTAHANKAN KALBAR HARMONIS DALAM ETNIS

2007-10-30T23:51:00.000-07:00

Pontianak, 29/10 (ANTARA) - Pasangan incumbent, Usman Ja'far dan Laurentius Herman Kadir, calon gubernur Kalimantan Barat 2008-2013 , dalam menyampaikan visi dan misinya di ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin, akan tetap mempertahankan Kalbar ke depan, terwujudnya masyarakat yang harmonis dalam etnis, maju dalam usaha, tertib dalam pemerintahan menuju Kalbar sejahtera dan terbuka.

Meskipun dalam penyampaian visi dan misinya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Zulfadli, pasangan UJ-LHK terkesan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), tetapi pasangan tersebut dengan semangat menyampaikan apa saja yang telah berhasil dibangun selama lima tahun pemerintahan.

"Tanpa harmonis dalam etnis, Kalbar ke depan tidak akan bisa maju, karena berdasarkan pengalaman pahit Kalbar masa lalu, pertikaian antar etnis sangat berdampak pada merosotnya pembangunan di segala bidang. Banyak investor enggan menanamkan investasinya akibat pertikaian itu," kata Usman Ja'far.

Ia menjelaskan, harmonis dalam etnis yaitu membangun rasa aman, hidup berdampingan secara damai, rukun dalam rumah tangga, antartetangga, warga RT/RW dalam bingkai NKRI tanpa memandang suku, golongan dan kepercayaan dengan masyarakat yang terbuka, yaitu membangun kerjasama dan sinergi di bidang kebudayaan serta masyarakat.

Selain itu, pasangan bernomor urut 1 itu juga akan tetap mempertahankan visi maju dalam usaha, meningkatkan ekonomi rumah tangga menuju keluarga sejahtera, membangun infrastruktur dasar, memperkuat sektor keuangan daerah dengan konsep pasar terbuka, yaitu membangun "home industry", memperluas jaringan pemasaran di tingkat pasar global, serta membangun infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.

Serta tertib dalam pemerintahan, yaitu membangun ketertiban masyarakat agar taat kepada negara, tertib birokrasi, pembinaan akhlaq, peningkatan sumber daya manusia, serta meningkatkan pelayanan publik, dengan menerapkan menajemen pemerintahan yang terbuka, yaitu membangun admisnistrasi pemerintah standar secara regional, meningkatkan pelayanan publik hingga tingkat kecamatan, membangun desa-desa mandiri sesuai dengan potensinya.

Usman Ja'far mengatakan, syarat Kalbar terbuka yaitu, situasi keamanan kondusif, sehingga bisa menjamin keamanan modal para investor. "Kalau keamanan Kalbar sudah kondusif seperti sekarang, para investor akan berdatangan untuk berinvestasi. Apalagi Kalbar kaya akan sumber daya alam," ujar Usman Ja'far.

Adapun bentuk langkah konkrit yang akan dilakukan pihaknya kedepan, yaitu memberikan penyuluhan kepada tokoh masyarakat agar bisa menciptakan keamanan yang kondusif. Apabila ada permasalahan, secepatnya diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, dan tidak dengan main hakim sendiri.

Dalam pemilihan kepala daerah 15 November mendatang, Usman Ja'far didukung delapan partai yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka.

Pasangan Usman Ja'far dan LH Kadir Kadir optimis mampu meraih 60 persen suara dalam Pilgub Kalbar periode 2008-2013 tersebut. Porsi suara delapan partai tersebut dalam Pemilu 2004 mencapai 52,39 persen atau 1,002 juta pemilih.

Ia mengakui, setelah memimpin Kalbar sejak dilantik pada 13 Januari 2003, masih terdapat pembangunan yang belum tuntas. Ia tetap akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur terutama jalan, pendidikan, kesehatan serta bidang persemakmuran seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan untuk mendukung peningkatan ekonomi Kalbar.

Sementara pasangan urut 2, H Oesman Sapta Odang (pengusaha) - Ignatius Lyong (asisten I Sekretaris Daerah Kalbar) diusung tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Kalbar Maju Adil Sejahtera (MAS) serta Partai Demokrat dengan jumlah suara dukungan 15,45 persen. Pasangan urut 3, HM Akil Mochtar - AR Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB) yang terdiri delapan partai yakni Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Syarikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Porsi suara delapan partai gurem ini 15,08 persen.

Urut 4, Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sandjaya diusung oleh PDI Perjuangan jumlah porsi suara yang diraih pada Pemilu 2004 17,07 persen.

HANYA PASANGAN AKIL MOCHTAR - AR MECER ANGKAT ISU LINGKUNGAN

2007-10-30T00:08:00.000-07:00

Pontianak, 29/10 (ANTARA) - Dari empat calon gubernur yang menyampaikan visi dan misi di ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalimantan Barat, Senin, hanya pasangan nomor urut 3 HM Akil Mochtar-AR Mecer yang memaparkan isu kelangsungan lingkungan hidup.

"Pembangunan suatu wilayah apabila mengesampingkan pemeliharaan lingkungan hidup dengan baik, akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan masyarakatlah yang akan menerima akibatnya," kata HM Akil Mochtar, di Pontianak, saat penyampaian visi dan misi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar, di Pontianak.

Ia mengatakan, Kalbar sebagai paru-paru dunia secara dini harus memiliki seorang pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang tidak semata-mata meningkatkan pembangunan di bidang apa saja dengan mengabaikan kelangsungan lingkungan hidup.

Selain mengangkat isu lingkungan, visi dan misi pasangan Akil Mochtar dan AR Mecer lainnya, yaitu menciptakan masyarakat Kalbar yang religius, menguasai pengetahuan, unggul, disiplin dan bertanggung jawab.

Misinya yaitu mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meletakkan perekonomian yang berlandaskan perekonomian daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan, mencegah kejahatan transnasional di wilayah hukum Kalbar, menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain itu, Akil Mochtar, juga akan memperjuangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun, perbaikan kesejahteraan guru, sarana sekolah.

Sementara di bidang kesehatan, meliputi peningkatan kualitas gizi ibu dan anak, penanggulangan HIV/AIDS dengan perlindungan terhadap masyarakat yang belum tertular. Bidang pengentasan kemiskinan, berupa pemberian kredit bergulir, mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Bidang infrastruktur, meliputi peningkatan kebutuhan dasar serta pengembangan kawasan perbatasan dengan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, industri, perdagangan antarnegara dan meningkatkan sektor pertanian, pangan dan agroindustri.

Proses pemilihan gubernur secara langsung di Kalbar akan berlangsung pada 15 November, dan diikuti sekitar 2,9 juta pemilih.

Sebanyak empat pasangan calon siap bertarung pada pilkada kali ini, terdiri atas urut 1 Usman Ja'far (gubernur sekarang) - Laurentius Herman Kadir, urut 2 H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3 HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4 Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Kalbar, Ahmad Husaini, mengatakan, dari empat pasangan calon gubernur yang telah menyampaikan visi dan misinya, hanga pasangan HM Akil Mochtar dan AR Mecer yang mengangkat isu hak asasi manusia (HAM).

"Padahal kita ketahui isu HAM saat ini sangat penting dalam menarik minat investor asing menanamkan modalnya. Bagaimana investor mau menanamkan modalnya apabila masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM di Kalbar," katanya setengah bertanya.

Ia mengatakan, akibat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi, tidak mustahil Kalbar akan semakin dikucilkan dan dianggap sepele oleh pihak asing, bahkan untuk memantau pelanggaran HAM, pihak asing tidak sungkan-sungkan mengirim langsung orangnya.

"Kalau pelanggaran HAM masih marak, maka bantuan-bantuan asing juga susah mau masuk ke Kalbar. "Oleh karena itu sudah sepantasnya orang yang mengangkat isu HAM memimpin Kalbar kedepan," kata Ahmad Husaini, seolah berkampanye.

IZIN CUTI KAMPANYE CALON GUBERNUR KALBAR BELUM TURUN

2007-10-29T23:33:00.000-07:00

Pontianak, 28/10 (ANTARA) - Izin cuti untuk mengikuti tahapan kampanye pemilihan gubernur yang ditetapkan KPUD Provinsi Kalimantan Barat, mulai Senin (29/10) hingga 11 November, bagi pasangan calon incumbent, yaitu Usman Ja'far dan Laurensius Herman Kadir hingga kini masih belum dikeluarkan Mendagri Mardiyanto .

Usman Ja'far, di Pontianak, Minggu, mengatakan, dirinya dan pasangannya LH Kadir mulai Senin siap melakukan kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilih Umum Provinsi Kalbar.

"Mulai besok, Senin (29/10) jadwal kita yaitu penyampaian visi dan misi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar yang rencananya akan diikuti oleh semua calon pasangan," katanya.

Usman Ja'far menjelaskan, pada 30 Oktober mulai berkampanye di Kota Pontianak, 31 Oktober di Kabupaten Pontianak, 1 November di Kabupaten Ketapang, 2 November di Kabupaten Kapuas Hulu, 3 November di Kabupaten Sintang.

Kemudian 4 November di Kabupaten Melawi, 5 November di Kabupaten Sekadau, 6 November di Kabupaten Sanggau, 7 November di Kabupaten Landak, 8 November di Kabupaten Bengkayang, 9 November di Kota Singkawang, dan 10 November di Kabupaten Sambas.

Namun begitu, ia mengakui hingga saat ini izin cuti kampanye yang telah diajukannya kepada Mendagri belum keluar.

"Kita sudah mengajukan izin cuti ke Mendagri, tetapi hingga saat ini belum turun, biasanya izin tersebut akan menyusul. Yang penting kami sudah mengajukan izin yang disertai dengan jadwal kampanye," katanya.

Untuk menghindari bias dari pemanfaatan fasilitas negara, saat salah satu di antara mereka (Usman Ja'far dan LH Kadir) tidak kampanye, maka yang bersangkutan akan tetap berada di kantor.

Sebelumnya, KPUD Kalbar menetapkan jadwal kampanye untuk empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang akan berlangsung mulai 29 Oktober - 11 Nopember 2007.

Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Zona II Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Zona III meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan Zona IV Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi.

Sementara waktu kampanye terbagi menjadi empat periode yakni 30 Oktober - 1 November, 2 - 4 November, 5 - 7 Nopember, dan 8 - 10 November.

Untuk kampanye tanggal 29 Oktober, setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi misinya di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak. Kemudian tanggal 11 November kampanye debat publik di media massa.

Rapat pleno di KPUD Kalbar pada Senin (24/9), nomor urut satu untuk pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Berdasarkan hasil cabut undi yang dilakukan masing-masing tim kampanye calon, periode pertama kampanye untuk pasangan nomor urut 1 di Zona I, nomor urut 2 Zona IV, nomor urut III Zona III, dan nomor urut IV Zona IV.

Periode kedua, nomor urut 1 di Zona IV, nomor urut 2 Zona III, nomor urut 3 Zona II, dan nomor urut 4 di Zona I. Kemudian periode ketiga, nomor urut 1 di Zona III, nomor urut 2 di Zona II, nomor urut 3 Zona I, dan nomor urut 4 Zona IV.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III. (K-AL/

DEKLARASI "SIAP MENANG SIANG KALAH" PILGUB KALBAR GAGAL

2007-10-29T23:30:00.000-07:00

Pontianak, 28/10 (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Barat, Aida Mochtar, kecewa acara "Launching Pilgub Damai" dan penandatanganan deklarasi "Siap Menang Siap Kalah" oleh pasangan calon gubernur 2008-2013 gagal dilaksanakan karena dua pasangan calon tidak menghadiri acara tersebut, Minggu.

Dua pasangan calon tidak hadir, HM Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjaya. Sementara dua pasang calon lainnya, H Usman Ja'far(gubernur sekarang) - Laurentius Herman Kadir dan Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, akhirnya memutuskan meninggalkan tempat acara, Gedung Olahraga Pangsuma Pontianak, sebelum acara tersebut sempat dibuka.

Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar, mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang keputusan adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang meninggalkan tempat acara "Launching Pilgub Damai" karena kecewa tidak lengkapnya pasangan calon gubernur yang hadir.

Namun ia mengatakan, acara tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan pemilihan gubenur mendatang berjalan dengan aman dan damai tanpa harus mengorbankan masyarakat kecil untuk satu tujuan yaitu menang.

"Sebenarnya kita telah menyusun acara, dimana setiap calon pasangan akan menyampaikan komitmen menciptakan kondisi pemilihan yang aman dan damai. Dan komitmen itu akan didengarkan oleh masyarakat. Selain itu para pasangan calon juga akan mendengar harapan dari masyarakat itu sendiri ketika terpilih dalam Pilgub mendatang," kata Aida Mochtar.

Ketua KPUD itu juga menyatakan penyesalannya mengenai ketidakhadiran dua pasangan calon yang tidak memberikan konfirmasi.

"Padahal KPUD telah melakukan 'tehnical meeting' dengan tim kampanye dari pasangan calon dan meminta ketegasan mereka untuk hadir dalam deklarasi. Pada waktu itu mereka menyatakan siap hadir," katanya.

Mengenai kegiatan yang berakhir tanpa kesepakatan bersama dan deklarasi "Siap Menang Siap Kalbar" itu, Aida Mochtar menyatakan KPU menganggarkan sekitar Rp100 juta, melibatkan sekitar 1000 orang.

Aida Mochtar menambahkan selaku penyelenggara pemilihan gubenur, pihaknya merasa kurang dihargai karena ketidakhadiran para calon tanpa konfirmasi.

"Hari ini pasangan calon kita harapkan bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai komitmen yang sama untuk sebuah pilgub yang damai. Komitmen yang sama dan disaksikan masyarakat untuk bisa menerima kekalahan dan kemenangan. Namun yang penting dari itu, mereka bisa mendengar harapan perwakilan dari elemen masyarakat yang sengaja kita undang," katanya.

Bukan pelanggaran
Aida Mochtar menampik pendapat yang menyatakan pertemuan yang digelar KPUD Kabar sebelum masuk jadwal kampanye 29 Oktober itu, merupakan pelanggaran kampanye. Karena acara tersebut diadakan oleh KPU yang memang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan gubernur.

"Kegiatan ini adalah program sosialisasi yang sudah direncanakan oleh KPU. Jadi pertemuan ini bukan kampanye. Yang dikenakan aturan kampanye itu pasangan calon," katanya.

Begitu pula dengan rencana akan adanya pawai keliling seusai acara tersebut, tidak bisa dimasukkan dalam kampanye, karena dilaksanakan oleh KPUD Kalbar.

"Karena tujuan diadakan sosialisasi Pilgub damai adalah agar para calon pasangan bisa memahami bagaimana kampanye yang benar agar tidak rusuh, karena empat pasangan itu berbeda-beda karakternya," katanya.

Sementara sebelumnya, salah satu calon gubernur, H Usman Ja'far menyatakan terpaksa meninggalkan tempat acara karena kecewa karena tidak lengkapnya pasangan calon tersebut.

Seorang calon wakil gubernur, Ignatius Lyong menyatakan, tidak lengkapnya pasangan calon menandakan ketidaksediaan para calon untuk membuat kesepakatan damai.

"Ini artinya tidak mau pilkada damai," katanya, sambil bergegas memasuki kendaraan pribadinya.

Sementara itu, salah satu calon lainnya, Oesman Sapta Odang, mengatakan, gagalnya acara tersebut akibat ketidaktegasan dari KPUD Kalbar dan Panwaslu, semestinya semua pasangan bisa hadir tidak hanya dua.

"Sikap saya sendiri, tetap patuh pada aturan yang telah ditentukan oleh KPUD Kalbar untuk hadir dalam acara. Tetapi ketika acara sudah dimulai dua pasangan lain tidak hadir maka saya harus mempunyai sikap, tidak ikut hadir karena kecewa pasangan lain tidak hadir," kata Oesman Sapta Odang.

Kampanye pemilihan gubernur Kalbar dimulai 29 Oktober dan berakhir pada 11 November. Sementara proses pemilihan langsung dengan empat pasangan calon yang akan dipilih sekitar 2,9 juta pemilih, berlangsung pada 15 November. (K-AL/

Jadwal Kampanye

2007-10-29T03:45:00.000-07:00

KAMPANYE PILGUB KALBAR DIMULAI DENGAN PENYAMPAIAN VISI DAN MISI

2007-10-29T03:00:00.000-07:00

Pontianak, 29/10 (ANTARA) - Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat 2008-2013 hari Senin( 29/10) dimulai, diawali dengan penyampaian visi dan misi para calon gubernur di gedung DPRD Kalbar di ibu kota Pontianak, .

Acara penyampaian visi dan misi dibuka Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhlie, di ruang Balairung Sari, yang ditandai dengan pembacaan sambutan di depan empat pasangan calon gubernur dan para anggota DPRD dan undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD meminta agar pemilihan gubernur dapat berjalan secara aman, tertib, lancar, jujur dan adil.

"Kita harapkan pilkada ini berjalan lancar, aman, tertib, jujur dan adil," katanya.

Proses pemilihan gubernur secara langsung di Kalbar akan berlangsung pada 15 November, dan diikuti sekitar 2,9 juta pemilih.

Sebanyak empat pasangan calon siap bertarung pada pilkada kali ini, terdiri atas urut 1, Usman Ja'far (gubernur sekarang) - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Penyampaian visi dan misi pada setiap pasangan calon gubernur berlangsung selama 30 menit, diawali calon gubernur urut 1 H Usman Ja'far didampingi calon wakil gubernur LH Kadir.

Saat berita ini ditulis, Usman Ja'far masih membacakan visi dan misinya, yakni mewujudkan Harmonis Dalam Etnis, Maju Dalam Usaha, Tertib Dalam Pemerintahan Menuju Masyarakat Kalbar yang Sejahtera. Terbuka dan Maju.

Ratusan warga masyarakat juga tampak meramaikan suasana hari pertama kampanye itu dengan menyaksikan siaran langsung di televisi yang terpasang di sisi kiri dan kanan teras depan gedung DPRD Kalbar.

CALON GUBERNUR KALBAR TINGGALKAN LAUNCHING PILGUB DAMAI

2007-10-28T23:25:00.000-07:00

Pontianak, 28/10 (ANTARA) - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, Minggu, meninggalkan acara "Launching Pilgub Damai" di Gedung Olahraga Pangsuma Pontianak, karena kecewa tidak lengkapnya pasangan calon gubernur yang hadir.

Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang meninggalkan pertemuan tersebut, pasangan H Usman Ja'far(gubernur sekarang) - Laurentius Herman Kadir dan H Oesman Sapta Odang - Drs Ignatius Lyong, MM.

Sementara dua pasangan yang tidak hadir, H Akil Mochtar SH, MH - Drs Anselmus Robertus Mecer dan Cornelis, SH, MH dan Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM.

Acara yang dijadwalkan dibuka puku 09.00 WIB, baru dimulai pukul 10,00 WIB diawali dengan sejumlah tarian tradisional etnis besar, Dayak, Melayu dan Madura.

Namun seusai lagu "Pemilihan Gubernur Damai" dinyanyikan oleh enam orang penyanyi, dua pasangan calon gubernur - wakil gubernur tersebut meninggalkan tempat acara.

Salah satu calon gubernur, H Usman Ja'far menyatakan terpaksa meninggalkan tempat acara karena kecewa karena tidak lengkapnya pasangan calon tersebut.

Seorang calon wakil gubernur, Ignatius Lyong menyatakan, tidak lengkapnya pasangan calon menandakan ketidaksediaan para calon untuk membuat kesepakatan damai.

"Ini artinya tidak mau pilkada damai," katanya, sambil bergegas memasuki kendaraan pribadinya.

Para pasangan calon tersebut menyatakan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalbar, tidak bisa terus berada di tempat acara dan tidak akan menandatangani kesepakatan damai tersebut.

Sementara dalam sambutan seusai perginya dua pasangan calon gubernur, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalbar, Aida Mokhtar menyatakan dua pasangan calon yang tidak hadir, sebelumnya tidak memberikan pemberitahuan.

"Walau begitu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dua pasangan calon gubernur yang telah hadir," katanya.

Saat berita ini disiarkan, sebagian tamu dan undangan telah meninggalkan lapangan Gedung Olahraga Pangsuma. Namun anggota KPU dan sejumlah tamu lainnya masih tetap bertahan di gedung berkapasitas 15 orang tersebut. (L. K-AL*N005/

KAPOLDA KALBAR: PELAKU ANARKIS TEMBAK DI TEMPAT

2007-10-27T23:49:00.000-07:00

Pontianak, 26/10 (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), Brigadir Jenderal (Pol) Zainal Abidin Ishak, memerintahkan kepada aparatnya untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalbar, 15 Nopember mendatang.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," kata Zainal Abidin Ishak, seusai Gelar Pasukan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2007 di Halaman Korem 121 Alambhana Wanawwai, Jumat.

Ia mengatakan, dalam melumpuhkan pelaku anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap) yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam dari bagian paha hingga kaki pelaku.

"Setiap polisi sudah mengetahui kapan harus menggunakan peluru karet atau peluru tajam dalam pengamanan," katanya.

Dari jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar, tahapan kampanye Pilkada Kalbar akan dimulai pada 29 Oktober sampai dengan 11 Nopember. Kemudian masa tenang selama tiga hari, dan pemungutan suara, 15 Nopmeber, penghitungan suara, penetapan pasangan gubernur terpilih, pengesahan hasil Pemilu, dan pelantikan gubernur terpilih.

"Kita saat ini sedang mengumpulkan informasi apapun dari masyarakat, mengenai isu-isu maupun gangguan kamtibmas menjelang Pilkada Kalbar," kata Kapolda lagi.

Ia berharap pemilihan gubernur mendatang tidak ternoda oleh perbuatan yang kurang dewasa dalam berdemokrasi,. Tetapi berdasarkan pengalaman dari pemilihan bupati di delapan kabupaten yang berjalan dengan sukses, mudah-mudahan Pilgub juga bisa berjalan dengan lancar.

Untuk menghadapi gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, pihaknya tetap menjalankan proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan tindakan preventif dengan menjunjung tinggi yaitu yuridis prosedural, secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Sementara sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menyatakan menerima laporan sementara dari KPU tingkat kabupaten/kota mengenai jumlah pemilih untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang. (K-AL/

POLDA KALBAR KERAHKAN 6.936 PERSONEL AMANKAN PILGUB

2007-10-27T23:47:00.000-07:00

Pontianak, 26/10 (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), Brigadir Jenderal (Pol) Zainal Abidin Ishak, di Pontianak, mengatakan, Polda Kalbar mengerahkan 6.936 personel untuk mengamankan tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, 15 Nopember mendatang.

"Kita tidak main-main dalam pengamanan Pilgub Kalbar, yang sebentar lagi akan mulai dilaksanakan yang dimulai tahapan kampanye, 29 Oktober - 11 Nopember, disusul masa tenang tiga hari, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan gubernur terpilih, pengesahan hasil pemilu, dan pelantikan gubernur terpilih," kata Zainal Abidin Ishak, seusai Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Gubernur Kalbar tahun 2007.

Gelar pasukan diikuti oleh Brigade Mobil lengkap dengan pasukan pemukul, Airud, Tim Gegana Polda Kalbar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Hansip yang dilakukan di depan markas Komando Resort Militer 121 Alambhana Wanawwai Pontianak.

"Kita melakukn gelar pasukan untuk mengecek secara langsung kesiapan perorangan, kesiapan kesatuan, kesiapan data maupun kesiapan operasional dalam pengamanan Pilgub mendatang," ujarnya.

Selain mempersiapkan pasukannya, Polda Kalbar juga telah melakukan pertemuan dengan kandidat calon gubernur, tim kampanye, Ketua KPUD Kalbar, Ketua Panwaslu, LSM, wartawan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakn situasi yang kondusif selama pemilu gubernur berlangsung.

Zainal Abidin perpesan kepada personelnya agar segera melakukan identifikasi antisipasi terhadap setiap kerawanan yang sewaktu-waktu bisa muncul, mempersiapkan diri melakukan pengamanan, koordinasi yang baik antarinstansi, memberdayakan seluruh komponen masyarakat, membantu pendistribusian logistik Pemilu gubernur.

"Mulai hari ini saya sudah memerintahkan seluruh Polisi Resort untuk melakukan identifikasi titik-titik rawan gangguan kamtibmas menjelang Pemilu Gubernur Kalbar," kata Zainal Abidin Ishak.

Sementara itu, Ketua KPUD Kalbar, Aida Mochtar, mengatakan, jumlah pemilih untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur periode 2008-2013 sebanyak 2.925.018 orang. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berkurang dari rencana awal 10.858 unit menjadi 9.654 unit.

Data dari KPU kabupaten/kota berbeda dibanding Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) dimana jumlah pemilih sebanyak 2.915.565 orang.

"Kita berharap Pilgub Kalbar bisa berjalan aman dan sukses sehingga proses demokrasi tidak tercoreng akibat ulah segelintir oknum yang tidak ingin melihat Kalbar maju," kata Aida Mochtar. (K-AL/

GUBERNUR KALBAR MINTA MASYARAKAT TAK MUDAH TERPROVOKASI

2007-10-27T23:36:00.000-07:00

Pontianak, 27/10 (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Usman Ja'far, mengingatkan masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi isu yang tidak menginginkan situasi kondusif menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 15 Nopember mendatang.

"Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kamtibmas masing-masing agar tidak mudah dipengaruhi dan disusupi oleh isu-isu yang bisa menyebabkan masyarakat terpecah belah kepentingan penyebar isu yang tidak benar. Kalau ada oknum tertentu yang sengaja berbuat untuk membuat lingkungan tidak kondusif, secepatnya dilaporkan kepada aparat terdekat," kata Usman Ja'far, seusai mengikuti acara Silaturahmi dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu.

Ia mengatakan, kerukunan dalam multi etnis masyarakat Kalbar saat ini yang sudah terjalin jangan sampai berantakan hanya karena ulah segelintir orang yang tidak mau demokrasi di Kalbar berjalan maju. "Biasanya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak sekali isu yang membuat perpecahan antara kita, kalau tidak ditangani secepatnya maka bukan tidak mungkin hal terburuk bisa terjadi," kata Usman Ja'far.

Ia menambahkan, para calon gubernur yang maju dalam menyampaikan kampanye nantinya diharapkan tidak membawa isu yang dapat membahayakan keharmonisan masyarakat Kalbar. Masih banyak isu menarik yang bisa dikembangkan untuk membangun Kalbar ke depan.

Usman Ja'far berpesan, masyarakat jangan mudah terbuai oleh janji-janji manis balon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilgub mendatang. "Pilihlah Cagub sesuai hati nurani masing-masing, karena Cagub terpilih nanti yang akan menentukan maju tidaknya Kalbar," kata Usman Ja'far yang juga akan maju dalam pilkada Kalbar.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigadir Jenderal (Pol) Zainal Abidin Ishak, memerintahkan kepada aparatnya untuk tidak segan-segan menembak di tempat bagi pelaku anarkis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalbar, 15 Nopember mendatang.

"Asal sesuai prosedur, tidak ada masalah seorang anggota polisi menembak (melumpuhkan bukan menembak mati) seorang pelaku anarkis dalam kampanye, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain," kata Zainal Abidin Ishak.

Ia mengatakan, dalam melumpuhkan pelaku anarkis, kepolisian mempunyai prosedur tetap (Protap) yaitu boleh melumpuhkan asal menembak dengan peluru karet atau peluru tajam dari bagian paha hingga kaki pelaku.

Sementara untuk penyelenggaraan Pemilu, polisi mengidentifikasi kerawanan sesuai dengan karakteristik daerah dan massa pendukung calon yang berpotensi menimbulkan konflik baik antarpendukung calon maupun dengan penyelenggara Pemilu serta aparat di lapangan.

"Polisi bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran seperti tidak adanya pemberitahuan kampanye maka pelaksanaannya akan dihentikan," katanya.

Selain itu, disiapkan pula tim khusus dengan melibatkan TNI AD untuk dikirim ke lokasi yang rawan.

Polda Kalbar saat ini juga telah berbenah secara internal diantaranya meningkatkan kemampuan negosiasi, pelatihan menembak, pengamanan very important person (VIP), mempersiapkan buku saku mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Berdasarkan rapat pleno KPU Kalbar di Pontianak, Senin (24/9), urutan dari pasangan yang akan maju dalam pemilu Kalbar yakni, nomor satu incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya. (K-AL/

JARINGAN PPR PANTAU PILKADA DI 16 KELURAHAN

2007-10-25T21:21:00.000-07:00

Kamis, 25 Oktober
Pontianak Post

Pontianak,- Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kota Pontianak akan menurunkan sebanyak 52 orang relawannya yang tersebar di tiga daerah kecamatan yang ada di Kota Pontianak untuk memantau Pilkada Gubernur, 15 November mendatang.

Pantauan JPPR meliputi Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Barat dan Pontianak Utara. Menurut koordinator JPPR Kota Pontianak, Samsuddin SE MSi mengatakan relawannya sudah siap ikut serta melakukan proses pendidikan dan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pilkada. Wilayah kelurahan yang dipantau sebanyak 16 kelurahan.

Pelaksanaan pilkada yang bersifat langsung seperti ini menuntut juga peran yang lebih besar dari masyarakat dalam turut mensukseskan sekaligus mengawal kebersihan pelaksanaannya.

“Kita di JPPR sebagai salah satu organisasi pemantau yang memiliki jaringan kerjasama dengan 30 organisasi sosial kemasyarakatan memiliki peran cukup besar mensukseskan sekaligus mengawal proses pelaksanaannya. Sehingga pilkada tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan berbagai persiapan juga telah dilakukan JPPR Kota Pontianak dalam mendukung proses pendidikan dan pemantauan pilkada. Jelasnya, mulai dari tahap ToT untuk para koordiantor kecamatan sampai kepada pendistribusian dan pembagian wilayah kerja para relawan.

“Saat ini kita terus memantau tahap demi tahap pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh KPU, apakah telah sesuai dengan aturan atau tidak. Disamping itu, banyaknya baliho dan spanduk-spanduk yang terpasang diberbagai sudut kota saat ini yang mengusung figur-figur calon gubernur Kalbar juga terus kita pantau, apakah para calon tersebut telah melanggar aturan kampanye atau tidak,” paparnya.

Samsuddin mengatakan kalau memang ditemukan adanya tindakan penyimpangan dari aturan yang berlaku, maka akan dilaporkan kepada Panwaslu untuk dilakukan tindakan. Sambung dia, keberhasilan pilkada yakni pada kelancaran program-program pembangunan dilakukan oleh gubernur terpilih nanti.

“Siapapun nanti yang tampil sebagai pemenang, jika proses pemilihan telah terlaksana sesuai aturan yang berlaku, maka masing-masing calon dan juga para pendukung calon tersebut harus legowo untuk menerimanya. Sebagai pengalaman baru dalam proses pembelajaran demokrasi, maka keberhasilan penyelenggaraan Pilkada nanti, diharapkan dapat menjadi pilar dalam proses pendewasaan politik,” harapnya. (riq)

FAPM DAYAK KALBAR USUNG PASANGAN CORNELIS-CHRISTIANDY JELANG PILKADA GUBERNUR KALBAR

2007-10-25T21:12:00.000-07:00

Jumat, 2 Februari
Pontianak Post

Pontianak,- Forum Aspirasi Pemuda Mahasiswa (FAPM) Dayak Kalimantan Barat secara tegas mengusung pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya berkompetisi maju dalam pelaksanaan pilkada Gubernur Kalbar yang dihelat pertengahan November 2007.

Sekretaris FAPM Dayak Kalbar Edy Alex Serayox mengatakan, Dayak dan Tionghoa merupakan bagian dari masyarakat Kalbar yang harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan di berbagai sektor. "Momentum pilkada haruslah direspon dan dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak dan Tionghoa untuk ikut berperan serta," kata Edy di Pontianak, Kamis (2/1).

Menurut dia, keduanya adalah tokoh terbaik dari masyarakat Dayak dan Tionghoa yang memiliki peluang untuk ikut dalam suksesi kepemimpinan Kalbar mendatang. "Sebagai ketua partai politik, Cornelis memiliki dukungan politik dari masyarakat," kata Edy.

Tak hanya itu, sebagai birokrat dan politisi yang sudah teruji dan berpengalaman pada saat memimpin Kabupaten Landak yang kondisi sumber daya alamnya minim, konidisi sosial masyarakat yang keras.

"Sebagai putra daerah, Cornelis sangat mengerti karakteristik budaya masyarakat Dayak, Melayu, Tionghoa sehingga pemahaman serta penghayatan dalam menjawab hambatan, tantangan dan ancaman pembangunan Kalbar di era globalisasi dan pemekaran daerah ke depan dapat di atasi sebaik-baiknya," paparnya.

Edy juga berpendapat Cornelis merupakan calon gubernur yang bebas dari tuntutan masalah hukum. Berpasangan dengan Christiandy Sanjaya, yang merupakan presentasi masyarakat Tionghoa telah memosisikan keadaan power sharing yang adil karena Ketua DPRD Kalbar dan Sekda Kalbar berasal dari kalangan masyarakat Melayu.

Ia menilai Christiandy Sanjaya adalah satu-satunya tokoh masyarakat Tionghoa yang didukung masyarakat luas. Christiandy juga salah satu mantan anggota DPRD Kota Pontianak yang bersih dan bebas dari isu skandal keuangan daerah. "Selaku pendidik, Christiandy Sanjaya merupakan figur yang diharapkan bisa memperbaiki sistem pendidikan di Kalbar," katanya.

Edy menambahkan, sejumlah kriteria yang dimiliki pasangan calon tersebut diyakini mampu membawa masyarakat Kalbar dalam kondisi aman, sejahtera, dan bermartabat. (mnk/

HUJAN DERAS DIPERKIRAKAN "HANTUI" MASA KAMPANYE CAGUB KALBAR

2007-10-25T01:50:00.000-07:00

Pontianak, 24/10 (ANTARA) - Tim kampanye calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 tampaknya harus mempertimbangkan faktor cuaca selama masa kampanye yang dijadwalkan berlangsung 29 Oktober hingga 11 November mendatang.

Menurut Kepala Seksi Observasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Meteorologi Bandar Udara Supadio Pontianak, Hazaim di Pontianak, Rabu, sepanjang Oktober hingga Desember, curah hujan di Kalbar rata-rata di atas 300 milimeter per bulan dengan 15-22 hari hujan.

"Bahkan untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, curah hujan Oktober hingga hari ini sudah di atas normal yakni mencapai 514 milimeter dan 17 hari hujan," katanya.

Namun untuk kawasan pehuluan masih normal. Seperti Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, tercatat curah hujan 314 milimeter dan 14 hari hujan; Kota Ketapang, Kabupaten Ketapang, curah hujan 200 milimeter dan 14 hari hujan.

Hujan terutama terjadi pada sore hari mulai pukul 13.00 WIB hingga malam hari diselingi angin kencang dan petir. Kecepatan angin berkisar antara 5 - 12 knot per jam. Arah angin untuk pagi hari umumnya dari arah selatan lalu menjadi barat daya ke arah barat pada siang hari.

Dengan kondisi itu, Hazaim mengharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari membawa perlengkapan antisipasi hujan seperti jas hujan dan payung.

Rapat pleno di KPU Kalbar pada Senin (24/9), nomor urut satu untuk pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Zona II Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Zona III meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan Zona IV Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi.

Sementara waktu kampanye terbagi menjadi empat periode yakni 30 Oktober - 1 Nopember, 2 - 4 Nopember, 5 - 7 Nopember, dan 8 - 10 Nopember. Untuk kampanye tanggal 29 Oktober, setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi misinya di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak. Kemudian tanggal 11 Nopember kampanye debat publik di media massa.

Berdasarkan hasil cabut undi yang dilakukan masing-masing tim kampanye calon, periode pertama kampanye untuk pasangan nomor urut 1 di Zona I, nomor urut 2 Zona IV, nomor urut III Zona III, dan nomor urut IV Zona IV.

Periode kedua, nomor urut 1 di Zona IV, nomor urut 2 Zona III, nomor urut 3 Zona II, dan nomor urut 4 di Zona I. Kemudian periode ketiga, nomor urut 1 di Zona III, nomor urut 2 di Zona II, nomor urut 3 Zona I, dan nomor urut 4 Zona IV.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III. (T011/

Foto-foto calon gubernur Kalbar 2008-2013

2007-10-24T02:12:00.001-07:00

1. Pasangan H Usman Ja'far - Drs Laurentius Herman Kadir

2. Pasangan H Oesman Sapta Odang - Drs Ignatius Lyong, MM

3. Pasangan HM Akil Mochtar, SH, MH - Drs Anselmus Robertus Mecer

4. Pasangan Cornelis, SH,MH - Drs Cristiandy Sanjaya, MM

INCUMBENT CUTI BERGILIRAN SELAMA KAMPANYE PEMILU KALBAR

2007-10-20T22:11:00.000-07:00

Pontianak, 22/10 (ANTARA) - Pasangan incumbent, Usman Ja'far dan Laurentius Herman (LH) Kadir, tidak mengajukan cuti penuh selama masa kampanye Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 yang dijadwalkan mulai 29 Oktober mendatang.

Wakil Gubernur Kalbar, LH Kadir di Pontianak, Senin, mengatakan, cuti yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri itu waktunya disesuaikan dengan jadwal kampanye.

"Misalnya kalau saya kampanye, Pak Usman (Usman Ja'far -red) tidak cuti. Begitu juga sebaliknya," kata LH Kadir.

Ia mengaku tidak ingat secara pasti jadwal kampanye untuknya, namun salah satunya pada tanggal 29 - 31 Oktober. Menurut LH Kadir, pembatasan masa cuti untuk kampanye dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan di jajaran pimpinan pemerintahan provinsi Kalbar.

Untuk menghindari bias dari pemanfaatan fasilitas negara, saat salah satu di antara mereka tidak kampanye, maka yang bersangkutan akan tetap di kantor.

Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman menambahkan, Menteri Dalam Negeri belum memberikan izin cuti kepada Usman Ja'far dan LH Kadir selama masa kampanye.

"Suratnya sudah diajukan tetapi izin dari Menteri Dalam Negeri belum ada," kata Syakirman. Ia mengatakan, cuti secara bergiliran itu untuk menghindari kevakuman dalam pemerintahan.

Dengan tenggat waktu kampanye tiga minggu, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pemerintah daerah kalau Gubernur-Wakil Gubernur cuti bersamaan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar menetapkan jadwal kampanye untuk empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang akan berlangsung mulai 29 Oktober - 11 Nopember 2007. Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Rapat pleno di KPU Kalbar pada Senin (24/9), nomor urut satu untuk pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III.

(T011/

Oesman Sapta Disambut Bak Selebriti

2007-10-20T22:07:00.000-07:00

Pontianak Post
Sabtu, 20 Oktober 2007

Show Rhoma Irama di Kendawangan dan Teluk Batang Sukses

Pontianak,- BANYAK orang mengira, puluhan ribu rakyat datang ke tampat acara halal bi halal di Kendawangan dan Teluk Batang, justru karena ada raja dangdut Rhoma Irama. Ternyata dugaan itu salah. Jika orang terhibur dan ingin menyaksikan show-nya penyanyi dangdut tenar itu, tak bisa disangkal. Kejadian yang terjadi di Kendawangan pada Rabu sore dan Teluk Batang pada Kamis sore (18/10) menunjukkan bukti tersebut.

Di Kendawangan, kabupaten Ketapang, setelah rakyat mendengarkan salam silaturahmi Oesman Sapta, tak lama kemudian banyak rakyat ke luar lapangan meninggalkan acara, padahal baru saja Rhoma Irama memulai lantunan lagu-lagu dangdut kejayaannya.

Hal tersebut juga terjadi di lapangan bola kecamatan Teluk Batang, kabupaten Kayung Utara pada Kamis sore. Salam silaturahmi dan halal bi halal masyarakat bersama Oesman Sapta disambut puluhan ribu rakyat yang mengelu-elukan namanya bak bagai selebriti setara Rhoma Irama. Betapa tidak, ia memang tokoh yang dipuja oleh pencinta dan pendukungnya.

Belum lagi ketika kandidat gubernur Kalbar bernomor urut 2 ini singgah di sebuah restoran di tepian sungai Kapuas di desa Kubu. Kamis malam itu, Oesman Sapta berlayar mengarungi sungai sehabis bersilaturahmi dengan masyarakat Teluk Batang untuk kembali ke Pontianak.

Kedatangan Oesman Sapta secara tiba-tiba itu, kontan saja dibanjiri anak-anak kecil, anak muda dan ibu-ibu serta orangtua, kendati malam hari. Mereka berjubel di tepian sungai ingin menyalami bintang pujaan mereka, sang meteor Oesman Sapta. Mereka senyum dan tertawa girang dapat bersalaman dengan calon pemimpin mereka.

Dalam posisi demikian, membuat Oesman Sapta tak sempat makan malam di restoran itu. Setelah semua masyarakat yang menghampirinya puas dengan bertatap muka, barulah ia melanjutkan perjalanan dan mencari restoran lain yang agak sepi dari kerumunan massa.

"Hidup Oesman Sapta," teriak masyarakat itu sembari mengacungkan dua jari bertanda victory. (mco*).

Jadwal Kampanye Ditetapkan Lewat Cabut Undi

2007-10-20T22:01:00.000-07:00

Pontianak Post
Sabtu, 20 Oktober 2007

Pontianak,- Penetapan jadwal kampanye Pemilu Gubernur Kalimantan Barat melalui mekanisme cabut undi. Tim kampanye pasangan calon yang mencabutnya dalam rapat pleno di KPU Kalbar.

Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mokhtar di Pontianak, kampanye secara resmi akan dimulai 29 Oktober dan berakhir pada 12 November mendatang. “Hari pertama kampanye, pasangan calon akan menyampaikan visi misinya di DPRD Kalbar. Hari terakhir, akan digelar debat kandidat di media elektronik,” kata Aida.

KPU Kalbar membagi wilayah kampanye menjadi empat zona. Zona pertama di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Zona kedua: Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang. Kemudian zona ketiga: Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau. Sementara zona keempat: Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Awalnya tim kampanye Cornelis-Christiandy Sanjaya menolak mekanise cabut undi tersebut. Sebab otoritas penetapan jadwal kampanye berada di tangan KPU Kalbar. “Tim kampanye hanya memberi masukan saja,” kata Ketua Tim Kampanye Cornelis-Christiandy, Thomas Alexander.

“KPU sudah menetapkan dalam rapat pleno sebelumnya, kalau mekanisme penetapan jadwal kampanye dilakukan melalui cabut undi,” ujar Aida menjawab penolakan dari tim kampanye salah satu kontestan pilkada tersebut.

Setelah semuanya bersepakat, maka cabut undipun digelar. Proses pencabutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon. Tim kampanye Usman Jafar-LH Kadir yang pertama, disusul tim Oesman Sapta-Ignatius Lyong, kemudian tim Akil Mochtar-AR Mecer, ditutup tim Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Setiap gulungan kertas memiliki satu huruf yang menandakan zona kampanye: A untuk zona satu, B untuk zona dua, C untuk zona tiga, dan D untuk zona empat. Setiap zona ada tiga hari yang menjadi kesempatan bagi pasangan calon untuk berkampanye. “Semua kandidat diberi kesempatan yang sama untuk berkampanye di zona yang telah ditentukan,” ujar Aida.

Usai tim kampanye mengambil gulungan kertas, secara serempak mereka membukanya. Pasangan UJ-LHK memiliki huruf A yang berarti zona satu, pasangan OSO-Lyong memiliki huruf D yang berarti zona empat, pasangan Akil-Mecer dengan huruf C yang berarti zona tiga, dan pasangan Cornelis-Sanjaya dengan huruf B yang berarti zona dua.

Jadwal kampanye terbuka maupun tertutup sesuai zona akan dimulai 30 Oktober hingga 11 November 2007. Selama masa itu, pasangan calon memanfaatkannya. Diharapkan juga bisa menjaga kondusifitas dengan menggelar kampanye damai. (mnk)

HNW: PILGUB BUKAN UNTUK PERTIKAIKAN ANTAR UMAT

2007-10-19T20:47:00.000-07:00

Pontianak, 19/10 (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemilihan gubernur Kalimantan Barat mendatang (15/11) bukan bertujuan untuk menciptakan pertikaian antar umat, melainkan guna mencari pemimpin yag mampu memajukan Kalbar.

"Sekarang bukan jamannya lagi orang berlomba-lomba untuk menciptakan pertikaian antara kelompok agamis dan kelompok nasionalis, karena berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan bersama," kata Hidayat Nur Wahid, di Pontianak, Jumat, saat Halal Bihalal Bersama Keluarga Besar Partai Keadilan Sejahtera Kalbar.

Ia khawatir dimunculkannya asas tunggal sebagai langkah untuk mengembalikan politik ke jaman represif dimana pemeluk agama Islam dicurigai untuk ikut berpolitik.

"Jika ini terjadi lagi, proses demokratisasi tidak bisa berjalan dengan benar," katanya.

Hidayat Nur Wahid menambahkan, seandainya Pancasila dijalankan dengan benar, kehidupan berpolitik berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, perilaku politik yang tidak suka memecah belah, memfitnah, tidak mengadu domba antar umat beragama dan suku bangsa.

"Mari kita bangun perilaku politik yang tidak menggunakan kekerasan, arogan, premanisme, serta tidak menghadirkan nuansa politik yang biadab," katanya.

Hidayat Nur Wahid menyerukan agar masyarakat ataupun kelompok elit politik bisa berpolitik untuk satu tujuan yaitu menjaga persatuan dan kesatuan.

"Kita khawatir adanya wacana untuk membentuk Liga Nasional akan berdampak terpecah-belahnya bangsa," katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak kembali pada fitrah bangsa Indonesia yang sejak dahulu tidak mempertentangkan perbedaan antar agama, karena kemerdekaan bangsa Indonesia terwujud berkat kerjasama yang luar biasa antar umat beragama dan segenap suku bangsa yang ada.

Pada Pilgub, 15 Nopember mendatang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar telah menetapkan empat pasang calon yang akan maju dalam Pilgub mendatang.

Pasangan incumbent Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmonis yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Oesman Sapta - Ignatius Lyong diusung oleh tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Kalbar Maju Adil Sejahtera (MAS). Tujuh partai itu adalah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot. Jumlah suara ketujuh partai tersebut dalam Pemilu 2004 adalah 15,45 persen.

Sedangkan Akil - Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB) yang terdiri delapan partai yakni Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Syarikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Porsi suara delapan partai gurem ini 15,08 persen.

Sementara Cornelis - Christiandi Sanjaya diusung oleh PDI Perjuangan dengan porsi suara yang diraih PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 yakni 17,07 persen. (K-AL)

Foto by: Nurul Hayat

OESMAN SAPTA KANDIDAT GUBERNUR KALBAR TERKAYA

2007-10-10T22:02:00.000-07:00

Pontianak, 10/10 (ANTARA) - Pengusaha Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi kandidat calon Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 yang memiliki harta kekayaan terbanyak dibanding calon lain dengan nilai Rp185,608 miliar dan 182.484 dolar AS.

Berdasarkan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Pontianak, Rabu, kekayaan OSO meningkat lebih dari 2,5 kali dibanding lima tahun lalu yang nilainya Rp54,044 miliar dan 122.484 dolar AS.

Sementara calon gubernur incumbent yang juga mantan Direktur Utama Lativi Media Karya, Usman Ja'far, harta kekayaannya per 5 September 2007 menurun dibanding tahun lalu dari Rp25,384 miliar menjadi Rp25,189 miliar.

Penurunan tersebut karena berkurangnya nilai harta bergerak dan harta bergerak lainnya serta giro dan setara kas lainnya kandidat yang diusung Koalisi Harmoni, gabungan delapan partai politik itu.

Anggota Komisi III DPR RI, M Akil Mochtar, pada Desember 2006, harta kekayaannya tercatat sebanyak Rp8,408 miliar dan 194.257 dolar AS, meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2002 senilai Rp3,463 miliar dan 4.514 dolar AS.

Kandidat dari PDI Perjuangan, Cornelis, harta kekayaannya paling sedikit dibanding calon lain yakni Rp873,237 juta.

Sedangkan untuk calon wakil gubernur, pasangan Akil Mochtar, Anselmus Robertus (AR) Mecer memiliki harta kekayaan terbanyak yakni Rp3,316 miliar. Figur incumbent yang berpasangan dengan Usman Ja'far, Laurentius Herman (LH) Kadir, tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp2,314 miliar.

Calon wakil gubernur paling muda, Christiandy Sanjaya, yang berpasangan dengan Cornelis, harta kekayaannya Rp746,586 juta. Berbanding terbalik dengan pasangannya, OSO, calon wakil gubernur Ignatius Lyong sebagai kandidat dengan harta kekayaan paling sedikit yakni Rp753,938 juta.

LH Kadir mengatakan, harta kekayaan yang diperoleh terutama berasal dari harta tidak bergerak seperti tanah yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Selain itu, juga hasil kerja kerasnya sebagai pegawai negeri sipil dan wakil gubernur dengan total waktu 44 tahun masa kerja.

Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menambahkan, data yang disampaikan itu merupakan hasil verifikasi dari KPK. "Kejujuran dari masing-masing figur dan hasil verifikasi KPK sehingga diperoleh nilai kekayaan mereka," katanya.

KPU, lanjut Aida, sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib mengumumkan harta kekayaan dari setiap figur yang akan bertarung dalam pemilu kepala daerah sesuai tingkatan kerja. (T011/

Gambar Pasangan Calon Gubernur KALBAR 2007

2007-10-09T00:19:00.001-07:00

Klik pada gambar untuk melihat lebih besar

Oesman Sapta Urutan Kedua Pilkada Kalbar

2007-10-05T00:47:00.000-07:00

ANTARNUSA

Sinar Harapan, 25 September

Pontianak - Paket incumbent Gubernur H Usman Jafar–Wakil Gubernur Laurentius Herman Kadir berada di nomor urut pertama dalam penentuan nomor urut paket peserta Pemilihan Langsung Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2013, di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar, Senin (24/9).

Peserta nomor urut kedua, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) H Oesman Sapta – Ignatius Lyong, ketiga anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M Akil Mochtar – Anselmus Robertus Mecer dan nomor peserta keempat Bupati Landak, Cornelis–Christiandy Sanjaya.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, dengan ditetapkan nomor urut, setiap paket calon sudah diperbolehkan melakukan sosialisasi, dengan menggunakan atribut sesuai nomor urut. Masa kampanye dijadwalkan dimulai 29 Oktober hingga 11 November 2007 dan pemilihan pada Kamis, 15 November. (aju)

Calon Kepala Daerah Kalbar Antisentimen Etnis

2007-09-28T23:12:00.000-07:00

Media Indonesia online

Penulis: Arismunandar

PONTIANAK--MEDIA: Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat berkomitmen tidak mengeksploitasi persoalan etnis dan perbedaan agama dalam upaya meraih dukungan pemilih.

Selain itu, tidak menggunakan yel-yel atau slogan yang memicu munculnya fanatisme sempit karena dapat

menimbulkan konflik antaretnis dan agama.

Komitmen itu tertuang dalam kesepakatan bersama

antara calon gubernur dan wakil gubernur serta tim kampanye dan pimpinan partai politik, di Pontianak, Jumat (28/9). Kesepakatan yang diprakarsai Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar tersebut bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang aman dan damai. Sebelumnya, kesepakatan serupa antartim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar se-Kota dan Kabupaten Pontianak telah dilakukan pada awal September lalu.

Kepala Polda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak mengatakan suhu politik di Kalbar menjelang kampanye pilkada pada 29 Oktober mendatang semakin menghangat. Hal ini ditandai munculnya selebaran gelap berisikan sentimen terhadap agama dan etnis tertentu, yang berpotensi memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, Kalbar termasuk daerah yang rentan terhadap konflik etnis.

“Berdasarkan catatan di kepolisian, sejak 1952 hingga 2000 terdapat 16 kali konflik horizontal di Kalbar. Dampak dari konflik itu hingga kini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat karena menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan,” kata Zainal.

Untuk menghindari konflik tersebut, Zainal berharap tim kampanye dapat menjunjung tinggi etika dan mengemas materi kampanye sehingga tidak memicu konflik di masyarakat.

“Isi kesepakatan (memang) bersifat normatif tetapi mengikat semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Mulai dari penyelenggara dan pengawas hingga masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar Aida Mokhtar menambahkan konflik dalam pilkada kini bukan lagi hanya sebuah potensi, tetapi telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, harus ada kesadaran kuat dari semua lapisan masyarakat Kalbar untuk tidak terpancing dengan isu etnis dan agama yang dapat menghancurkan kehidupan demokrasi.

“Daerah kita memang pernah mengalami konflik etnis. Namun kini mari tunjukan bahwa kita masih masih bisa berdamai dalam keberagaman yang kita miliki,” katanya. (AR/OL-1)

POLDA KALBAR "ALL OUT" KERAHKAN 9.616 PERSONEL AMANKAN PEMILU

2007-09-28T02:49:00.000-07:00

Pontianak, 28/9 (ANTARA) - Potensi konflik yang cukup tinggi di Kalimantan Barat membuat Kepolisian Daerah (Polda) akan "all out" dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2008-2013 dengan mengerahkan 9.616 personel.

"Di dalam tahapan Pemilu ada kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi bersama terutama saat kampanye dan pemungutan suara," kata Kepala Polda Kalbar, Brigjend (Pol) Zainal Abidin Ishak disela penandatanganan kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye dan ketua partai politik dalam memelihara keamanan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Kalbar, lanjutnya, termasuk daerah di Indonesia yang rentan dengan konflik. Kepolisian mencatat, sejak tahun 1952 hingga 2000 terjadi 16 kali konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini.

Ia mengatakan, konflik-konflik tersebut memberikan "luka psikologis" yang sulit disembuhkan.

Sementara untuk penyelenggaraan Pemilu, polisi mengidentifikasi kerawanan sesuai dengan karakteristik daerah dan massa pendukung calon yang berpotensi menimbulkan konflik baik antarpendukung calon maupun dengan penyelenggara Pemilu serta aparat di lapangan.

"Polisi bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran seperti tidak adanya pemberitahuan kampanye maka pelaksanaannya akan dihentikan," kata Kapolda Brigjend Zainal.

Selain itu, disiapkan pula tim khusus dengan melibatkan TNI AD untuk dikirim ke lokasi yang rawan.

Polda Kalbar saat ini juga telah berbenah secara internal diantaranya meningkatkan kemampuan negosiator, pelatihan menembak, pengamanan very important person (VIP), mempersiapkan buku saku mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Sedangkan terhadap tim kampanye masing-masing calon, dalam mengemas materi kampanye sebaikan tidak mengeksploitasi etnis, mengangkat perbedaan agama, menjelekkan figur lain serta membuat slogan atau yel-yel yang dapat memancing emosi pendukung tiap calon sehingga memunculkan fanatisme yang sempit tentang etnis maupun agama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, potensi konflik dapat terakumulasi dalam konflik sosial, tindakan destruktif dan anarkis sehingga harus ada upaya antisipasi.

Terkait dengan hal itu, Polda Kalbar memotori kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye dan ketua partai politik untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai, santun dan bermartabat.

Penandatanganan dilakukan oleh keempat pasangan calon gubernur-wakil gubernur, ketua dan sekretaris tim kampanye masing-masing calon, serta unsur Muspida Kalbar.

Isi kesepakatan tersebut diantaranya sepakat untuk memantapkan kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif guna terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Serta siap untuk menerima dan mendukung kepada calon terpilih, mengamankan massa pendukung dan tidak melakukan perbuatan anarkis, bekerjasama dengan aparat keamanan dalam mewujudkan pemilu damai di Kalbar.

Berdasarkan rapat pleno KPU Kalbar di Pontianak, Senin (24/9), urutan dari pasangan yang akan maju dalam pemilu Kalbar yakni, nomor satu incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandy Sanjaya. (T011/

WAGUB KALBAR LANTIK ASISTEN I SEKDA PENGGANTI LYONG

2007-09-25T01:50:00.000-07:00

Pontianak, 25/9 (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Laurentius Herman Kadir, Selasa, melantik Mahfud Suhendro sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kalbar, menggantikan Ignatius Lyong yang maju sebagai calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Oesman Sapta Odang (OSO).

Wakil Gubernur LH Kadir, di Pontianak, mengatakan, pelantikan Asisten I sengaja dilakukan secepat mungkin agar tugas-tugas penting dan strategis seperti pemekaran wilayah, termasuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Nopember mendatang bisa tertangani dengan baik.

"Banyak yang harus ditangani Asisten I terkait dengan pelaksanaan Pemilu di Kalbar selain masalah-masalah rutin sesuai bidang kerjanya," kata LH Kadir.

Ia menambahkan, mengingat hal tersebut, jabatan Asisten I tidak dapat diserahkan ke pelaksana tugas melainkan pejabat penuh (definitif). Posisi Mahfud sebagai Sekretaris DPRD Kalbar akan digantikan Ibnu Setiawan, Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta. Sedangkan Kepala Perwakilan Kalbar akan ditempati pejabat setingkat Kepala Bagian di lingkup Pemprov Kalbar.

"Saya berharap setelah dilantiknya Asisten I di lingkungan Pemprov Kalbar, maka roda pemerintahan bisa berjalan seperti biasanya," katanya.

Sementara itu Mahfud Suhendro, mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan pejabat sebelumnya, agar segala sesuatu yang telah diprogramkan bisa berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. "Kita akan memperjuangkan daerah pemekaran sekuat tenaga, agar rencana pemekaran Kabupaten Kubu Raya dari Kabupaten Pontianak,dan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dari Provinsi Kalbar bisa berjalan sesuai rencana," kata Mahfud.

Sebelumnya Ignatius Lyong menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asisten I sejak "digandeng" OSO untuk maju sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur melalui Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera (MAS), gabungan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot.

Meski telah mendaftar menjadi calon wakil gubernur, namun status Lyong sebagai pegawai negeri sipil tidak berubah. "Yang bersangkutan telah mengajukan cuti tetapi tetap sebagai PNS," kata Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Kalbar, Kamaruzzaman.(U.K-AL/

Provinsi Kalimantan Barat - Ibukota Pontianak

2007-09-25T01:32:00.000-07:00

Kalimantan Barat adalah salah satu Propinsi di tanah air tercinta yang sedang berupaya membangun dalam mencapai cita-cita demi kesejahteraan masyarakatnya.

Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur, dengan luas wilayah 146.807 km (7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa) dan menjadi Propinsi terluas keempat setelah Irian, Kaltim dan Kalteng.

Daerah Kalbar termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman., walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera.

Penduduk Kalimantan Barat memeluk berbagai agama, seperti Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu dan penganut Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.

Propinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah otonom propinsi dengan ibukotanya di Pontianak dan karena Undang-Undang tersebut berlaku sejak 1 Januari 1957, maka Hari Jadi Propinsi Kalimantan Barat diperingati pada tanggal tersebut. (rakanaika/sept/2007)

MAJU DALAM PEMILU GUBERNUR, ASISTEN I PEMPROV KALBAR DIGANTI

2007-09-24T02:39:00.000-07:00

Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Mahfud Suhendro ditetapkan sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kalbar untuk menggantikan Ignatius Lyong yang maju sebagai calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Oesman Sapta Oedang (OSO).

"Posisi Mahfud sebagai Sekretaris DPRD Kalbar akan digantikan Ibnu Setiawan, Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta," kata Gubernur Kalbar, Usman Ja'far di Pontianak, Senin.

Sedangkan Kepala Perwakilan Kalbar akan ditempati pejabat setingkat Kepala Bagian dilingkup Pemprov Kalbar.

Lyong sendiri menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asisten I sejak "digandeng" OSO untuk maju sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur melalui Koalisi Kalbar Maju, Adil dan Sejahtera (MAS), gabungan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot.

Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Kalbar, Kamaruzzaman mengatakan, salah satu pertimbangan percepatan pengganti Lyong karena Kalbar akan menghadapi dua pemilu yakni Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar dan Walikota-Wakil Walikota Singkawang.

"Banyak yang harus ditangani Asisten I terkait dengan pelaksanaan pemilu di Kalbar selain masalah-masalah rutin sesuai bidang kerjanya," kata Kamaruzzaman.

Ia menambahkan, mengingat hal tersebut, jabatan Asisten I tidak dapat diserahkan ke pelaksana tugas melainkan pejabat penuh (definitif).

Meski telah mendaftar menjadi calon wakil gubernur, namun status Lyong sebagai pegawai negeri sipil tidak berubah. "Yang bersangkutan telah mengajukan cuti tetapi tetap sebagai PNS," katanya.

Kamaruzzaman tidak menampik kemungkinan Lyong kembali menempati posisi Asisten I seandainya tidak terpilih dalam pemilu mendatang.

"Tetapi akan ada rapat di badan penentuan jabatan untuk membahas statusnya. Kembali ke posisi semula atau menempati jabatan baru sesuai formasi yang dibutuhkan," kata Kamaruzzaman. (T011/

KIPP: SELEBARAN GELAP TIDAK PICU KONFLIK

2007-09-24T02:28:00.000-07:00

Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalimantan Barat menilai beredarnya selebaran politik berbau sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjelang pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur tidak akan menciptakan konflik.

"Rasa kecurigaan akan semakin tinggi tetapi tidak sampai menciptakan konflik langsung karena masyarakat sudah semakin cerdas dalam bersikap," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhoni Rudwin di Pontianak, Senin.

Ia menduga, selebaran gelap itu merupakan bagian dari perilaku pihak tertentu yang ingin memanfaatkan massa pemilih.

"Mungkin tujuannya untuk menguatkan rasa keberpihakan dan kesamaan rasa," katanya.

Surveyor KIPP, lanjut Jhoni, menerima selebaran dari berbagai kabupaten seperti Bengkayang, Landak dan Sintang. Ia sepakat, untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan antarkelompok dan kepentingan, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap pelaku penyebaran selebaran.

Polda Kalbar kini tengah melakukan penelusuran terhadap pelaku peredaran selebaran gelap tersebut karena dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sementara terhadap baliho maupun atribut calon gubernur yang terlihat di sejumlah tempat, Jhoni mengatakan hal itu akibat ketidaktegasan dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu.

"Kalau Panwas sudah bersikap tegas sejak awal, mungkin baliho ataupun atribut tidak akan semarak dan tidak teratur seperti sekarang," katanya.

Menurut dia, baliho maupun atribut setiap figur sudah jelas menunjukkan keinginan untuk dipilih konstituen atau ajakan. Padahal, baliho yang sifatnya komersial seperti iklan rokok tidak mengajak masyarakat untuk memilih produknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sebelumnya telah meminta pencabutan baliho maupun alat peraga lain yang mengarah ke kampanye oleh calon yang telah ditetapkan untuk maju dalam Pemilu Gubernur Kalbar Periode 2008-2013 karena masa kampanye baru dimulai pada 29 Oktober.

Alat peraga maupun baliho sejenis mengenai kampanye merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu yakni KPU. Untuk menangani baliho maupun alat peraga lain yang "berbau" kampanye, menjadi kewenangan Panwas. (T011/

USMAN JA'FAR NOMOR URUT PERTAMA DI PEMILU KALBAR

2007-09-24T02:27:00.000-07:00

Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, menetapkan nomor urut calon gubernur untuk maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur periode 2008-2013.

Nomor urut satu untuk pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis - Christiandi Sanjaya.

Dalam penentuan nomor urut calon yang menggunakan sistem acak itu, setiap pasangan memilih segulung kertas yang terikat di masing-masing kaki dari empat ekor burung merpati.

Pasangan Oesman Sapta - Lyong mendapat kesempatan pertama untuk memilih, diikuti Usman Ja'far-LH Kadir, Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis-Christiandi.

Setelah mendapat kertas tersebut, keempat burung merpati itu dilepas secara bersamaan oleh seluruh pasangan calon.

Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar, burung merpati menjadi simbol sosok yang tidak pernah ingkar janji. "Diharapkan setiap figur yang bertarung tidak akan melupakan janji-janjinya ke masyarakat selama bertugas," kata Aida.

Merpati juga menjadi simbol kedamaian sesuai keinginan seluruh elemen di masyarakat Kalbar bahwa Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur.

Setelah penetapan nomor urut calon, tahapan berikutnya adalah masa kampanye yang dijadwalkan berlangsung selama 15 hari mulai 29 Oktober.

Aida Mochtar mengatakan, KPU akan melakukan konsolidasi dengan tim sukses setiap calon untuk menentukan jadwal kampanye. "Dengan rentang waktu 15 hari, perlu pengaturan jadwal yang tepat agar tidak saling berbenturan," katanya.

Pasangan incumbent Usman Ja'far - LH Kadir diusung Koalisi Harmonis yakni gabungan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka. Porsi suara delapan partai pada pemilu legislatif 2004 52, 41 persen.

Oesman Sapta - Ignatius Lyong diusung oleh tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Kalbar Maju Adil Sejahtera (MAS). Tujuh partai itu adalah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot. Jumlah suara ketujuh partai tersebut dalam Pemilu 2004 adalah 15,45 persen.

Sedangkan Akil - Mecer diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB) yang terdiri delapan partai yakni Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Syarikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Porsi suara delapan partai gurem ini 15,08 persen.

Sementara Cornelis - Christiandi Sanjaya diusung oleh PDI Perjuangan dengan porsi suara yang diraih PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 17,07 persen. (T011/

PEMILU GUBERNUR KALBAR DIIKUTI EMPAT PASANG CALON

2007-09-20T02:25:00.000-07:00

Pontianak, 20/9 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menetapkan empat pasangan calon yang berhak maju dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Dalam rapat pleno terbuka tentang penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Pontianak, Kamis, empat pasangan yang berhak maju untuk tahapan berikutnya itu diusung oleh partai.

Berdasarkan urutan pendaftaran yakni Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan) diusung delapan partai gurem yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu, Oesman Sapta (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat) oleh tujuh partai Koalisi Masyarakat Adil Sejahtera.

Kemudian pasangan incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir oleh delapan partai, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak) yang diusung PDI Perjuangan.

Sedangkan pasangan Elman M Syahril dan Suryansyah yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan, dinyatakan tidak lolos. Menurut Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar, tidak diakomodirnya calon perseorangan karena mekanisme pendaftarannya belum diatur secara jelas di dalam hukum.

"KPU tidak memiliki dasar untuk melanjutkan proses pendaftaran dari pasangan tersebut. Kalaupun ada gugatan secara hukum, KPU siap," katanya.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Kalbar, Nazirin, mengatakan, saat melakukan verifikasi dan klarifikasi, ada sejumlah masukan dari masyarakat mengenai pasangan bakal calon yang sudah mendaftar. Salah satunya mengenai status pendidikan dan surat dukungan dari partai.

"Setelah diklarifikasi, status pendidikan dari semua bakal calon tidak bermasalah. Begitu juga surat dukungan dari partai," katanya.

Ia menambahkan, dengan pertimbangan tersebut, persyaratan tiap pasangan dianggap sudah terpenuhi.

Selanjutnya, KPU akan menetapkan nomor urut dari tiap pasangan untuk persiapan kampanye dan pembuatan surat suara pada Senin (24/9). (T011/

LELANG TERBUKA LOGISTIK PEMILU GUBERNUR KALBAR

2007-09-19T02:24:00.000-07:00

Pontianak, 19/9 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat melakukan lelang terbuka untuk pengadaan logistik pemilu Gubernur-Wakil Gubernur meski waktu untuk pendistribusian tersisa 56 hari.

"Dari perhitungan sisa waktu, masih dimungkinkan untuk melakukan lelang terbuka," kata Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Rabu.

Ia memperhitungkan waktu maksimal untuk pelaksanaan lelang terbuka itu 40 hari. Namun rentang waktu tersebut dapat dipersingkat kalau memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Waktu pengadaan logistik dan pelaksanaan pemungutan suara memang singkat. Untuk penunjukan langsung sulit dilakukan karena membutuhkan persetujuan presiden dan sifatnya darurat," katanya.

KPU menyiapkan tujuh paket lelang untuk pengadaan logistik pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Saat ini, empat paket diantaranya sudah memasuki proses lelang yakni Formulir C - KWK (catatan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara/TPS) dengan nilai Rp411,73 juta; tanda pengenal petugas Rp325,74 juta; sampul/amplop pemungutan suara Rp180,664 juta dan kartu pemilih dan kartu pemilih tambahan Rp1,5 miliar.

Sedangkan tiga paket lainnya yakni surat suara, tinta dan alat kelengkapan TPS, menunggu daftar pemilih tetap serta penetapan nomor urut pasangan calon.

Untuk kartu pemilih dan surat suara, perusahaan yang mengikuti lelang terbuka harus terkategori "security printing" sesuai keputusan dari Badan Intelijen Nasional (BIN). Saat ini, terdapat 34 perusahaan yang termasuk dalam daftar tersebut.

Anggota KPU tidak memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan lelang kebutuhan logistik karena ditangani pihak sekretariat. Lelang juga diumumkan di media nasional dan lokal sesuai pagu anggaran tiap paket lelang.

Aida mengakui adanya desakan dari segelintir pihak yang berharap mendapat bagian dari pengadaan logistik tersebut. "Tetapi tidak dihiraukan dan KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang tender karena sudah diserahkan ke sekretariat," kata Aida.

Pemungutan suara pemilu Gubernur - Wagub Kalbar dijadwalkan pada 15 November 2007. KPU menargetkan, H-2 atau tanggal 13 November, seluruh logistik pemilu sudah tiba di Panitia Pemungutan Suara (PPS). (T011/

KPU KALBAR MINTA BANTUAN MABES TNI UNTUK DISTRIBUSI LOGISTIK

2007-09-19T02:23:00.000-07:00

Pontianak, 19/9 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat meminta Markas Besar TNI untuk membantu pendistribusian logistik pemilu Gubernur - Wakil Gubernur ke daerah terpencil.

"Target KPU, logistik pemilu paling lambat diterima PPS (Panitia Pemungutan Suara) dua hari sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan 15 November," kata Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Rabu.

Ia mengatakan, sejumlah daerah yang sulit dijangkau alat transportasi darat di Kalbar diantaranya Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Untuk tiba di desa tersebut, hanya bisa melewati jalan "tikus" atau menggunakan pesawat terbang.

Namun, lanjut Aida, bantuan dari Mabes TNI itu hanya digunakan untuk pendukung distribusi logistik pemilu. "Berdasarkan pengalaman Pilpres 2004, pengiriman logistik pemilu ke Desa Sungkung dilakukan dengan berjalan kaki. Permintaan itu juga untuk antisipasi kondisi cuaca yang kini sering berubah-ubah," katanya.

Selain TNI, KPU juga meminta bantuan dari Polda Kalbar dalam distribusi logistik pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Polda Kalbar memiliki helikopter yang dapat dimanfaatkan setiap saat untuk kebutuhan pemilu.

"Untuk Mabes TNI, permintaan KPU yang disampaikan melalui Gubernur Kalbar belum mendapatkan jawaban sedangkan pihak Polda Kalbar secara lisan sudah siap," katanya.

KPU juga mengharapkan PLN selaku penyedia energi listrik tidak melakukan pemadaman pada saat hari H pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Menurut Aida, pemrosesan data awal surat suara dilakukan di KPU kabupaten/kota sehingga dibutuhkan keandalan energi listrik untuk menyuplai perangkat elektronika yang digunakan.

"Untuk perhitungan suara, KPU akan memanfaatkan teknologi informasi supaya mempermudah proses penghitungan," katanya.

Pemadaman juga dapat membatalkan proses perhitungan suara karena sesuai aturan harus dilaksanakan di tempat yang terang.

Empat pasang bakal calon telah mendaftar ke KPU Kalbar untuk menjadi Gubernur - Wakil Gubernur periode 2008 - 2013. Yakni, berdasarkan urutan pendaftaran, Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan), Oesman Sapta Oedang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak). (T011/

VERIFIKASI BAKAL CALON GUBERNUR KALBAR DISERAHKAN KE PLENO

2007-09-15T02:22:00.000-07:00

Pontianak, 15/9 (ANTARA) - Komisi Kerja (Pokja) Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat telah menyerahkan hasil verifikasi terhadap syarat administrasi dan kelengkapan bakal calon gubernur ke rapat pleno.

"Sekarang tinggal menunggu hasil rapat pleno untuk penetapan pasangan bakal calon Gubernur yang bakal maju saat kampanye," kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Kalbar, Nazirin di Pontianak, Minggu.

Rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur Kalbar periode 2008-2013 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/9), sedangkan penentuan nomor urut Senin (24/9).

Nazirin mengatakan, saat melakukan verifikasi dan klarifikasi, ada sejumlah masukan dari masyarakat mengenai pasangan bakal calon yang sudah mendaftar. Salah satunya mengenai status pendidikan dan surat dukungan dari partai.

"Setelah diklarifikasi, status pendidikan dari semua bakal calon tidak bermasalah. Begitu juga surat dukungan dari partai," katanya.

Ia menambahkan, dengan pertimbangan tersebut, persyaratan tiap pasangan dianggap sudah terpenuhi. Namun, lanjutnya, keputusan terakhir berada di rapat pleno.

Nazirin juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur yang dijadwalkan 15 Nopember 2007. Sementara untuk kalangan jurnalis, meski bertugas pada hari-H, tetap dapat menyalurkan hak suara ke tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Nazirin, jurnalis termasuk profesi yang memiliki tugas khusus seperti perawat, dokter dan pemantau. "Mereka dapat menyalurkan hak pilihnya ke TPS yang berada dekat dengan tempat kerja. Tidak harus di tempat mereka terdaftar," katanya.

Mereka cukup menunjukkan kartu pemilih dan kartu profesi ke petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS dimaksud.

"Asal formulir pendaftaran mencukupi dan memenuhi syarat, KPPS harus menerima mereka untuk menyoblos," kata Nazirin.

Untuk lebih memperkuat persyaratan, profesi yang memiliki tugas khusus dapat meminta surat keterangan dari KPU kabupaten/kota guna memperjelas status.

Empat pasang bakal calon telah mendaftar ke KPU Kalbar untuk menjadi Gubernur - Wakil Gubernur periode 2008 - 2013. Yakni, berdasarkan urutan pendaftaran, Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan), Oesman Sapta Oedang (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak). (T011/

CETRO: PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PILKADA UNTUK TEKAN BIAYA

2007-09-04T02:20:00.000-07:00

Pontianak, 4/9 (ANTARA) - Centre for Electoral Reform (Cetro) menilai perlu dilakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia karena membutuhkan biaya yang besar sehingga menyulitkan seseorang untuk berpartisipasi dipilih.

"Model-model kampanye yang selama ini kerap dilakukan seperti pengerahan massa, mengumpulkan massa dilapangan atau tempat tertutup sambil menyaksikan hiburan perlu diubah. Kalau perlu dilarang," kata Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N Gumay usai seminar "Arti Pilkada untuk Orang Biasa" di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan, perlu dipertanyakan efektifitas model kampanye itu dalam menjaring pemilih. Berdasarkan kajian Cetro, tidak semua yang mengikuti kampanye massa akan memilih calon dimaksud.

"Bisa jadi mereka datang hanya untuk menikmati hiburan yang disajikan calon," kata Hadar N Gumay.

Ia menambahkan, untuk mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dibutuhkan biaya yang besar pula sehingga tidak mengherankan biaya kampanye seorang calon dapat mencapai puluhan miliar.

Hadar N Gumay menyatakan, perubahan model kampanye itu menjadi salah satu permasalahan yang akan diajukan dalam pembahasan paket undang-undang politik di DPR.

Cetro, dalam sebuah kajian yang dilakukan pada 2005, mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggelar pilkada lebih mahal 56 persen dibandingkan biaya pemilu pilpres tahap pertama.

Berdasarkan perhitungan jumlah daerah dan jumlah pemilih yang akan mengadakan pilkada dibandingkan dengan anggaran yang disediakan lewat APBN dan APBD, menghasilkan biaya pilkada 2005 per pemilih sebesar Rp28.415, sedangkan biaya pemilihan presiden putaran pertama hanya Rp16.123.

Cetro mencatat, ada 226 daerah propinsi dan kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada selama kurun waktu Juni sampai Desember 2005.

Jumlah tersebut terbagi pada bulan Juni 2005, ada sembilan propinsi dan 174 kabupaten/kota yang akan melangsungkan pemilihan, sedangkan pada bulan Juli sampai Desember 2005 ada tiga propinsi dan 40 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemillihan.

Sedangkan total jumlah pemilih untuk pilkada 2005, CETRO mencatat sebanyak 80.355.089 pemilih untuk seluruh pilkada 2005 tersebut. (T011/

TIM SUKSES SEPAKAT PEMILU KALBAR DAMAI

2007-08-31T02:18:00.000-07:00

Pontianak, 31/8 (ANTARA) - Partai politik dan tim sukses bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008 - 2013 sepakat untuk mengusung Pemilihan Umum (Pemilu) secara damai dan bertanggungjawab.

Dalam penandatangan nota kesepakatan damai Pemilu 2007 yang difasilitasi Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pontianak di Hotel Kini, Pontianak, Jumat, seluh partai politik akan turut serta menyukseskan terlaksananya pemilihan langsung kepala daerah di Kalbar.

Selain itu, mereka juga siap mendukung tindakan tegas aparat sesuai prosedur terhadap para pelanggar hukum yang dilakukan pihak manapun yang bersifat anarkis dan mengganggu keamanan serta ketertiban di Kalbar.

Kepala Poltabes Pontianak, Kombes (Pol) Awang Anwaruddin mengatakan, meski belum ada penetapan calon gubernur dan wakil gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, namun kesepakatan itu diharapkan dapat mengikat setiap pihak.

"Kalau terjadi bakal calon digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan, kesepakatan ini dapat mengikat," katanya.

Ketua tim Sukses salah satu bakal calon Oesman Sapta - Ignatius Lyong, Abdul Salam menyatakan siap mendukung upaya damai tersebut. Pihaknya juga sepakat untuk tidak melakukan tindakan balasan meski atribut atau baliho maupun media kampanye lain dari figur yang diusung dirusak oknum tertentu.

Ketua KPU Kota Pontianak, Hefni Supardi menyambut baik sikap kepolisian untuk menciptakan Pemilu yang damai. KPU, lanjut Hefni, bekerja ekstra keras mengingat tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalbar amat singkat yakni tiga bulan.

Ia mengakui, pada tahapan saat ini yakni pendaftaran pemilih masih terdapat riak-riak namun dalam kategori wajar.

Ia juga berharap partai politik mengingatkan kader maupun simpatisannya untuk mendukung pelaksanaan pemilihan tersebut dengan berbondong-bondong mengecek daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh lurah atau desa masing-masing.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli menyatakan adanya potensi konflik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Hal itu disebabkan adanya figur yang masih mengusung isu suku, agama, ras dan antargolongan guna menarik simpati pemilih. (T011/

KPU KALBAR GUGURKAN CALON PERSEORANGAN

2007-08-31T02:16:00.000-07:00

Pontianak, 31/8 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat tidak memproses kelanjutan dari calon perseorangan yang mendaftar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2008-2013.

"KPU hanya menerima pendaftaran tetapi tidak memproses lebih lanjut karena belum ada aturan yang mengatur mengenai calon perseorangan," kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Kalbar, Nazirin di Pontianak, Jumat.

Selain empat pasang bakal calon Gubernur dan Wagub Kalbar yang diusung partai politik, KPU Kalbar juga menerima pendaftaran dari pasangan Elman M Syahril dan Suryansyah. Keduanya mendaftar menjelang berakhirnya batas waktu pendaftaran yakni pukul 23.00 WIB, Senin (27/8), tanpa diusung partai politik manapun.

Nazirin mengatakan, aturan yang belum ditetapkan pemerintah diantaranya mengenai dukungan suara minimal yang harus dimiliki calon perseorangan.

"Saat calon perseorangan itu ingin mengambil formulir, juga tidak dapat KPU layani. Karena tidak ada formulir pendaftaran untuk calon perseorangan," katanya.

Pasangan Elman M Syahril dan Suryansyah tetap menyerahkan sejumlah berkas seperti ijazah dan daftar riwayat hidup ke KPU.

Empat pasang balon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang diusung partai politik berdasarkan urutan pendaftaran yakni Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan), Oesman Sapta (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman (LH) Kadir, dan Cornelis (Bupati Landak) - Christiandy Sanjaya (Kepala Sekolah SMK Immanuel Pontianak).

Saat ini, KPU tengah melakukan klafirikasi terhadap laporan hasil kekayaan, nomor pokok wajib pajak serta ijazah dari setiap bakal calon. Menurut Nazirin, ada bakal calon yang melampirkan laporan hasil kekayaan berdasarkan perhitungan tahun 2006.

"Setelah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan hasil kekayaan yang dilampirkan harus tahun 2007 karena berkaitan dengan keinginan menjadi kepala daerah," katanya.

Berdasarkan jadwal, KPU Kalbar akan menetapkan bakal calon untuk maju dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada 20 September 2007. (T011/

PENDAFTARAN CALON GUBERNUR KALBAR BERAKHIR

2007-08-27T02:13:00.000-07:00

Pontianak, 27/8 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menutup pendaftaran bakal calon Gubernur periode 2008-2013 setelah pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Cornelis - Christiandi Sandjaya menjadi pendaftar terakhir.

Cornelis - Christiandy Sanjaya tiba di Kantor KPU Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin siang, masing-masing menggunakan sebuah kereta kuda, dengan diiringi massa dan simpatisan pendukung.

Porsi suara yang diperoleh PDI Perjuangan saat Pemilu 2004 lalu di Kalbar sebesar 17,07 persen telah memenuhi syarat minimal 15 persen. Sehingga Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu tidak perlu berkoalisi dengan partai lain.

Dengan adanya pendaftaran tersebut, porsi suara telah terbagi ke seluruh partai. Porsi terbesar diperoleh pasangan incumbent, Usman Dja'far - Laurentius Herman Kadir yang diusung delapan partai politik dengan 52,39 persen suara. Delapan partai tersebut yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka.

Kemudian pasangan Oesman Sapta (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat) yang diusung Koalisi Kalbar Maju Adil Sejahtera (MAS) gabungan tujuh partai yakni Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, dan Partai Patriot.

Porsi suara pemilih dari tujuh partai tersebut dalam Pemilu 2004 adalah 15,45 persen.

Sedangkan pendaftar urutan pertama, M Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan) yang diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB), gabungan delapan partai gurem, memiliki porsi suara terkecil yakni 15,08 persen.

Delapan partai tersebut Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, Partai Syarikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Cornelis saat ini juga menjabat sebagai Bupati Landak sedangkan Christiandi Sandjaya merupakan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Immanuel Pontianak.

Dalam visi misinya, pasangan ini bertekad menjadikan masyarakat Kalbar menjadi manusia sehat, cerdas dan sejahtera. Cornelis menyatakan, program pendidikan gratis merupakan hal yang mustahil dilakukan namun ia akan mengupayakan pengembangan sumber daya manusia secara terjangkau dan berkualitas.

Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar mengatakan, setelah seluruh bakal calon mendaftar, akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi dari persyaratan yang ditetapkan.

Ia mengatakan, partai atau koalisi pengusung akan menerima hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut untuk dilengkapi seandainya terdapat kekurangan.

"Kalau ada yang tidak memenuhi syarat, maka KPU akan mengembalikan sekaligus meminta partai atau koalisi pengusung untuk mengganti figur yang diusung," kata Aida Mochtar.

KPU Kalbar akan melakukan rapat pleno pada 20 September 2007 untuk menetapkan pasangan yang berhak maju dalam pemilihan gubernur Kalbar yang dijadwalkan berlangsung 15 Nopember mendatang. (T011/

DPRD KALBAR INGATKAN POTENSI KONFLIK SAAT PILGUB

2007-08-27T02:12:00.000-07:00

Pontianak, 27/8 (ANTARA) - DPRD Kalimantan Barat mengingatkan adanya potensi konflik di provinsi tersebut menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) periode 2008-2013 yang dijadwalkan berlangsung 15 Nopember 2007.

"Ada figur yang masih suka membawa isu-isu terkait SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)," kata Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan, isu tersebut dimunculkan guna meraih simpati dari pendukung dengan harapan meraih suara terbanyak.

Menurut Zulfadhli, untuk mengantisipasi hal itu, aparat keamanan menyatakan kesiapannya mengambil sikap tegas terhadap pihak yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan kestabilan Kalbar.

Ia juga meminta Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub Kalbar yang sudah dilantik beberapa waktu lalu ikut mengawasi tingkah laku bakal calon gubernur yang dapat mengarah ke perpecahan.

"Tapi kami berharap tidak ada lagi bakal calon gubernur yang tetap mengusung isu SARA selama tahapan pemilihan," kata Zulfadhli.

Selain itu, ia mengharapkan pelaksanaan Pilgub Kalbar berlangsung aman, damai tanpa adanya pengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan golongan tertentu.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalbar, Fatahillah Abrar mengakui adanya "arah" yang menuju terjadinya potensi konflik selama Pilgub Kalbar.

PKS, lanjut Fatahillah, akan melakukan upaya santun terhadap bakal calon gubernur yang diusung untuk meredam potensi konflik tersebut.

"Kami berharap, tidak ada provokator yang bermain dalam Pilgub Kalbar mendatang," katanya.

Berdasarkan data KPU Kalbar, telah tiga pasang calon yang mendaftar sebagai calon gubernur yakni Akil Mochtar (anggota Komisi III DPR RI) - Anselmus Robertus Mecer (aktivis pemberdayaan ekonomi kerakyatan), Oesman Sapta (pengusaha) - Ignatius Lyong (birokrat), dan Usman Dja'far - Laurentius Herman Kadir (pasangan incumbent). (T011/

INCUMBENT OPTIMIS RAIH 60 PERSEN SUARA DI PILGUB KALBAR

2007-08-27T02:10:00.000-07:00

Pontianak, 27/8 (ANTARA) - Pasangan incumbent, Usman Dja'far dan Laurentius Herman (LH) Kadir optimis mampu meraih 60 persen suara dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat periode 2008-2013 yang dijadwalkan berlangsung 15 Nopember 2007.

Saat mendaftar sebagai pasangan bakal calon (Balon) Gubernur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Pontianak, Senin, Usman Dja'far dan LH Kadir diusung oleh delapan partai yang tergabung dalam Koalisi Harmonis

Delapan partai tersebut yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Merdeka.

Porsi suara delapan partai tersebut dalam Pemilu 2004 mencapai 52,39 persen atau 1,002 juta pemilih.

Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Zulfadhli mengatakan, dengan mengacu hasil yang diraih pada Pemilu 2004, Koalisi Harmonis bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan suara pemilih.

"Dengan dukungan dari tiap partai, Koalisi Harmonis optimis suara yang diperoleh mencapai 60 persen," ujar Zulfadhli.

Sementara Usman Dja'far mengakui, setelah memimpin Kalbar sejak dilantik pada 13 Januari 2003, masih terdapat pembangunan yang belum tuntas. Ia tetap akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur terutama jalan, pendidikan, kesehatan serta bidang persemakmuran seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan untuk mendukung peningkatan ekonomi Kalbar.

Mengenai pemanfaatan fasilitas negara terkait statusnya sebagai incumbent, pria kelahiran 10 September 1951 itu tidak menjawab secara pasti. Menurut dia, ada aturan untuk pejabat negara yang akan mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah.

"Kalau tidak cuti, pejabat dimaksud tidak perlu ikut kampanye. Tetapi kalau cuti, maka dia dapat melaksanakan kampanye," ujarnya.

Ia juga menyiapkan visi sebagai "Kalbar yang Terbuka" untuk meningkatkan ekonomi di provinsi yang memiliki penduduk termiskin terbanyak se-Kalimantan itu.

Meski diusung partai besar dan mendominasi legislatif di Kalbar, namun tidak terlihat arak-arakan pendukung Usman Dja'far dan LH Kadir. Berangkat dari kediaman pribadi di Jalan Alianyang, Pontianak Kota, pasangan tersebut diiringi belasan kendaraan roda empat yang dinaiki pimpinan partai politik Koalisi Harmonis. (T011/