WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Sabtu, 10 November 2007

RIBUAN UMAT ISLAM BERMUNAJAT AGAR PILGUB KALBAR AMAN DAN DAMAI

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Ribuan Umat Islam baik, laki-laki maupun kaum perempuan, bermunajat atau berdoa di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jumat, dipimpin Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, LC, memohon agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat, 15 November mendatang berjalan aman dan damai.

"Umat Muslim harus berjuang sekuat tenaga baik dengan doa maupun dengan ikhtiar agar Pilgub mendatang terpilih seorang pemimpin yang satu akidah dengan kita," kata Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, LC, saat memberikan Tausiah dan Doa Bersama Dalam Rangka Pilgub Kalbar Aman dan Damai.

Ia mengatakan, umat Islam harus bersatu untuk menentukan pilihannya, yaitu memilih pemimpin yang satu akidah. "Meskipun kita terasa berat, untuk memilih salah satu dari calon pemimpin yang akan maju dalam Pilgub mendatang, tetapi kita harus menentukan nasib kita sendiri dan pilihlah yang rendah dampak negatifnya bagi umat Islam," katanya.

Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, LC, menjelaskan, kalau sebuah negara atau daerah mayoritas penduduknya berakidah Islam, tetapi dipimpin yang berlainan akidah maka, kehancuran bagi umat Islam.

"Oleh karena itu, mari kita memilih salah satu pemimpin yang satu akidah. Ada rasa ketakutan dan cemas dari umat Islam kalau dipimpin oleh seorang pemimpin tidak seakidah," katanya.

Bersabar, berdoa serta ikhtiar salah satu jalan bagi umat Islam menjelang Pilgub, agar alam demokrasi bisa berjalan dengan aman dan damai.

Ia menilai semua calon yang akan maju dalam Pilgub mendatang sangat jauh dari kriteria yang ditetapkan oleh Allah SWT. "Tetapi kita dihadapkan dalam satu pilihan dan tidak boleh tidak harus memilih, oleh karena itu pilihlah pemimpin yang sedikit berdampak negatif bagi kita," katanya.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon, urut 1, H Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

KPU Provinsi Kalbar menetapkan jadwal kampanye untuk empat pasang calon gubernur-wakil gubernur yang akan berlangsung mulai 29 Oktober - 11 Nopember 2007. Daerah kampanye terbagi menjadi empat zona yakni Zona I meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Zona II Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Zona III meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan Zona IV Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi.

Sementara waktu kampanye terbagi menjadi empat periode yakni 30 Oktober - 1 Nopember, 2 - 4 Nopember, 5 - 7 Nopember, dan 8 - 10 Nopember. Untuk kampanye tanggal 29 Oktober, setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi misinya di Gedung DPRD Kalbar.

Kemudian tanggal 11 Nopember kampanye debat publik di media massa.

Berdasarkan hasil cabut undi yang dilakukan masing-masing tim kampanye calon, periode pertama kampanye untuk pasangan nomor urut 1 di Zona I, nomor urut 2 Zona IV, nomor urut III Zona III, dan nomor urut IV Zona IV.

Periode kedua, nomor urut 1 di Zona IV, nomor urut 2 Zona III, nomor urut 3 Zona II, dan nomor urut 4 di Zona I. Kemudian periode ketiga, nomor urut 1 di Zona III, nomor urut 2 di Zona II, nomor urut 3 Zona I, dan nomor urut 4 Zona IV.

Periode terakhir, nomor urut 1 di Zona II, nomor urut 2 Zona I, nomor urut 3 Zona IV, dan nomor urut 4 di Zona III.

Saat ini Jadwal Kampanye, dari empat pasangan calon sudah memasuki putaran terakhir, dan akan berakhir besok, Sabtu (10/11) setelah itu empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan kampanye debat publik yang disiarkan secara langsung oleh TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan Radio Republik Indonesia Cabang Pontianak.

PERHITUNGAN SUARA SEMENTARA HARUS DILENGKAPI DOKUMEN TERTULIS

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Menghindari kerancuan jumlah suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah diminta untuk tidak menyampaikan ke publik hasil perhitungan sementara yang tidak dilengkapi dokumen tertulis.

"Mengacu pengalaman di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, sebaiknya rekapitulasi suara dilakukan secara manual dan dilengkapi berita acara resmi. Hindari penggunaan pesan layanan singkat untuk menerima rekapitulasi suara dari daerah yang jauh," kata I Gusti Putu Artha, Koordinator Wilayah (Korwil) KPU wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, saat bertemu anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, berita acara tersebut akan menjadi panduan KPU kalau terjadi penolakan dari masyarakat karena dalam perhitungan sementara angka yang muncul masih simpang siur keakuratannya.

Namun, lanjutnya, rekapitulasi suara secara cepat dari panitia pemilih kecamatan (PPK) tetap memungkinkan asalkan KPU mengeluarkan keputusan.

"Misalnya setelah 10 TPS (tempat pemungutan suara) menyelesaikan perhitungan, hasilnya segera disampaikan ke KPU Provinsi," kata Putu Artha. Penyampaian dokumen tertulis dapat dilakukan melalui fasilitas faxcimile.

Sebelumnya, KPUD Maluku Utara (Malut) mulai hari Kamis (8/11) menghentikan publikasi hasil sementara pemilihan gubernur (pilgub) Malut, dengan alasan, KPUD kabupaten/kota mulai melakukan pleno penetapan hasil pilgub di wilayah masing-masing.

Saling klaim soal jumlah suara juga terjadi pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Untuk Kalbar, jadwal pemungutan suara pada Kamis (15/11) dengan jumlah calon sebanyak empat pasang yakni sesuai nomor urut Usman Ja'far - LH Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjay

PERHITUNGAN SUARA SEMENTARA HARUS DILENGKAPI DOKUMEN TERTULIS

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Menghindari kerancuan jumlah suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah diminta untuk tidak menyampaikan ke publik hasil perhitungan sementara yang tidak dilengkapi dokumen tertulis.

"Mengacu pengalaman di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, sebaiknya rekapitulasi suara dilakukan secara manual dan dilengkapi berita acara resmi. Hindari penggunaan pesan layanan singkat untuk menerima rekapitulasi suara dari daerah yang jauh," kata I Gusti Putu Artha, Koordinator Wilayah (Korwil) KPU wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, saat bertemu anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, berita acara tersebut akan menjadi panduan KPU kalau terjadi penolakan dari masyarakat karena dalam perhitungan sementara angka yang muncul masih simpang siur keakuratannya.

Namun, lanjutnya, rekapitulasi suara secara cepat dari panitia pemilih kecamatan (PPK) tetap memungkinkan asalkan KPU mengeluarkan keputusan.

"Misalnya setelah 10 TPS (tempat pemungutan suara) menyelesaikan perhitungan, hasilnya segera disampaikan ke KPU Provinsi," kata Putu Artha. Penyampaian dokumen tertulis dapat dilakukan melalui fasilitas faxcimile.

Sebelumnya, KPUD Maluku Utara (Malut) mulai hari Kamis (8/11) menghentikan publikasi hasil sementara pemilihan gubernur (pilgub) Malut, dengan alasan, KPUD kabupaten/kota mulai melakukan pleno penetapan hasil pilgub di wilayah masing-masing.

Saling klaim soal jumlah suara juga terjadi pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Untuk Kalbar, jadwal pemungutan suara pada Kamis (15/11) dengan jumlah calon sebanyak empat pasang yakni sesuai nomor urut Usman Ja'far - LH Kadir, Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjaya.

KPU DAERAH ANTISIPASI MELONJAKNYA DAPIL PADA PEMILU 2009

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, I Gusti Putu Artha di Pontianak, Jumat, meminta KPU tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk melakukan persiapan guna mengantisipasi melonjaknya jumlah daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik yang tengah disiapkan DPR RI, dua partai besar yakni Golkar dan PDI Perjuangan mengusulkan Dapil "pola kecil" yakni 3 - 7 kursi. Sementara mengacu Pemilu Legislatif 2004, satu Dapil yakni untuk 6 - 12 kursi.

"Mengingat dua partai tersebut memiliki suara terbanyak, kalau pun terjadi voting saat penentuan mengenai Dapil, KPU sebagai penyelenggara sudah siap," kata Putu Artha saat bertemu dengan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalbar.

Berdasarkan hal itu, jumlah Dapil untuk Pemilu Legislatif 2009 akan bertambah menjadi sekitar 4 ribu atau naik 100 persen dibanding tahun 2004. Karena Dapil mencakup wilayah administratif daerah dan atau bagian wilayah administratif daerah.

"Misalnya saja di provinsi A sekarang ada 10 anggota DPR RI dari satu Dapil, kalau rancangan tersebut disetujui, akan ada dua Dapil di provinsi tersebut," kata Putu Artha. Ia juga mengingatkan agar KPU di seluruh tingkatan tidak masuk ke ranah politik terkait dengan penentuan Dapil tersebut.

Pada kesempatan itu, Putu Artha menyatakan bahwa KPU akan meningkatkan disiplin kerja anggota KPU di seluruh tingkatan. "KPU Pusat mendapat laporan adanya anggota KPU di daerah yang masuk kerja tanggal 1 - 5 saja. Setelah itu tidak masuk kerja," katanya.

Kinerja anggota KPU yang seperti itu akan menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dijadwalkan mulai berlangsung tahun depan.

Putu Artha merupakan koordinator wilayah (Korwil) KPU untuk Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (Malut).

Ia juga menghimbau agar anggota KPU tidak terlibat dalam tender logistik. "Ada sejumlah aturan tender yang mungkin perlu dihilangkan seperti keharusan perusahaan 'security printing' untuk mencetak surat suara," katanya.

Menurut dia, penggunaan perusahaan security printing bukan menjadi kewajiban karena sah tidaknya surat suara berdasarkan tanda tangan petugas pemilu. Kewajiban menggunakan security printing cenderung menimbulkan monopoli sehingga faktor efisiensi menurun.

AKIL MOCHTAR: JANGAN MEMPOLITISASI AGAMA

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Salah satu calon gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013, HM Akil Mochtar mengharapkan agar semua elemen agama di daerah tersebut tidak mempolitisasi agama dalam pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan 15 November mendatang.

"Jika ingin menggunakan agama sebagai upaya menyatukan suara, mengapa baru saat ini? Secara moral, perkataan dukungan atau pun upaya mempolitisasi agama itu adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Dan itu bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004, karena jelas dalam ketentuannya tidak boleh membawa isu agama," kata Akil Mochtar yang sedang berkampanye di Sintang, Jumat petang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul kesepakatan sejumlah organisasi keagamaan yang memberikan dukungan suara kepada calon gubernur incumbent Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir. "Jika mau fair, mengapa tidak memberikan kesetaraan kepada calon seagama lainnya," kata Akil lagi.

Ia menyatakan, selama tiga tahun belakangan telah mengunjungi 1700 rumah ibadah yang ada di Kalbar. Namun sebagai salah satu calon gubernur, tidak pernah mengklaim sebagai calon yang mewakili umat tertentu. "Saya menyesalkan sikap mereka sebagai pemimpin umat. Jika calon yang memperoleh dukungan itu tidak menang, mereka mau apa? Apakah melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah?" katanya setengah bertanya.

Akil yang maju dalam pilkada gubernur Kalbar berpasangan dengan tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Anselmus Robertus Mecer menyatakan, tidak marah dengan adanya dukungan tersebut. "Saya tidak marah karena tidak didukung oleh mereka (orman keagamaan), tetapi saya marah karena mereka telah mempermainkan umat untuk kepentingan politik mereka semua," katanya.

Apalagi menurut ia, untuk mengeluarkan pernyataan dukungan tersebut, tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan umat. "Mereka semestinya netral saja. Mereka telah menzalimi calon yang lain," kata Akil yang akan mengakhiri kampanye pilkada di kota kelahirannya, Putussibau.

Selain Akil Mochtar - AR Mecer dan pasangan Usman Ja'far - LH Kadir, terdapat dua pasangan calon gubernur lainnya yang maju dalam pilkada 2008-2013, yakni pasangan H Oesman Sapta - Ignatius Lyong dan pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya. Pada Minggu (11/11) malam, para calon tersebut akan mengikuti debat calon gubernur yang dipandu presenter Sandrina Malakiano.

KPU: CALON PERSEORANGAN SULIT TERAKOMODIR HINGGA PERTENGAHAN 2008

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memperkirakan hingga Juni 2008 sulit untuk mengakomodir calon perseorangan yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut anggota KPU Pusat, I Gusti Putu Artha di Pontianak, Jumat, hal itu disebabkan hingga kini rancangan untuk mengatur calon perseorangan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru mencapai 85 persen.

"Kalau draft selesai pada Desember 2007, harus dilihat kembali apakah PP (Peraturan Pemerintah) yang selama ini mengatur aturan sebelumnya ikut direvisi atau tidak," kata Putu Artha yang sebelumnya menjadi anggota KPU Bali itu.

Ia menambahkan, revisi untuk PP terkadang membutuhkan waktu minimal dua bulan atau terkadang lebih lama. Revisi PP harus diikuti oleh KPU untuk membuat peraturan guna melakukan penyesuaian.

"KPU sendiri butuh waktu sekitar dua bulan untuk membuat peraturannya," kata Putu Artha. Namun, permasalahan tidak selesai sampai disitu karena akan berdampak terhadap revisi Permendagri No 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Terakhir, di dalam APBD 2008 yang dibahas pada 2007 belum memasukkan perhitungan anggaran untuk calon perseorangan. Salah satu solusinya, melalui APBD Perubahan," katanya.

Dengan pertimbangan tersebut, sejumlah daerah yang akan menggelar Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur seperti Bali, Jawa Tengah maupun Jawa Timur tahun 2008, sulit untuk mengakomodir calon perseorangan.

Dalam draf revisi UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Baleg DPR menyepakati besar dukungan untuk calon perseorangan adalah 3-15 persen dari jumlah penduduk. Angka itu dibagi dalam tujuh kategori, yaitu tiga persen, lima persen, tujuh persen, sembilan persen, 11 persen, 13 persen, dan 15 persen. Penentuan besar dukungan bergantung pada jumlah penduduk setiap daerah.