WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Minggu, 11 November 2007

KPU KALBAR SESALKAN KETIADAAN PENGAWAS SIARAN KAMPANYE GUBERNUR

Pontianak, 10/11 (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Nazirin, menyesalkan maraknya siaran kampanye calon gubernur Kalbar 2008-2013 melalui media elektronik namun tidak diawasi oleh lembaga berwenang semisal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Sayang sekali saat pemilihan gubernur ini berlangsung, KPI belum terbentuk," kata Nazirin, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Mengawal Pilkada Damai" di Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu.

Ia menyatakan, banyak siaran atau kampanye calon gubernur Kalbar periode 2008-2013 melalui media elektronik seperti radio dan televisi melebihi jam tayang dan tidak terkontrol. Ada calon yang berlebihan dalam berkampanye di media elektronik tersebut.

"Kampanye tidak berimbang. Sangat tergantung siapa yang kaya yang mengisi ruang di media massa," katanya. Ada jam tayangan tertentu yang diisi oleh calon, dan itu bisa terjadi karena ketiadaan lembaga berwenang yang melakukan pengawasan.

Selain itu, dalam kampanye terbuka yang berlangsung di empat zona, Nazirin menilai lebih banyak mengedepankan acara hiburan dengan menampilkan artis.

"Jika besok (debat calon) ada calon yang tidak hadir, apakah akan berpengaruh terhadap perolehan suara dukungan? Jika di negara maju, ratingnya bisa turun," katanya. Namun jika calon gubernur tidak hadir tetapi dalam pemilihan umum 15 November mendatang suara pendukung kepada calon yang bersangkutan, maka kondisi itu mencerminkan proses demokrasi yang terjadi di Kalbar.

Dijadwalkan pada Minggu (11/11) malam, empat pasangan calon gubernur, H Usman Ja'far - LH Kadir, H Osman Sapta Odang - Ignatius Lyong, HM Akil Mochtar - AR Mecer dan Cornelis - Christiandy Sanjaya akan mengikuti debat publik yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalbar.

Pemilihan gubernur Kalbar yang akan berlangsung 15 November mendatang, diikuti sekitar 2,9 juta pemilih dari sekitar 4,9 juta jiwa penduduk Kalbar.

Menanggapi model berpolitik para elit di Kalbar, anggota KPU tersebut menyatakan untuk proses pendidikan politik pihaknya hanya bisa "angkat tangan", tidak bisa melakukan, dan itu hendaknya juga menjadi tanggung jawab setiap partai politik.

Ia berpendapat, proses pembelajaran politik dapat dimulai sejak masih kanak-kanak dan sekolah dasar.

Sejak kecil anak-anak dapat diberikan pendidikan politik dengan mengunjungi lembaga legislatif. "Tetapi itu sangat jarang, bahkan sama sekali tidak pernah ada. Sehingga sampai saat ini isu bahwa politik itu kotor semakin mengemuka dalam pendidikan politik," katanya.

Tidak ada komentar: