WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Sabtu, 10 November 2007

KPU DAERAH ANTISIPASI MELONJAKNYA DAPIL PADA PEMILU 2009

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, I Gusti Putu Artha di Pontianak, Jumat, meminta KPU tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk melakukan persiapan guna mengantisipasi melonjaknya jumlah daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik yang tengah disiapkan DPR RI, dua partai besar yakni Golkar dan PDI Perjuangan mengusulkan Dapil "pola kecil" yakni 3 - 7 kursi. Sementara mengacu Pemilu Legislatif 2004, satu Dapil yakni untuk 6 - 12 kursi.

"Mengingat dua partai tersebut memiliki suara terbanyak, kalau pun terjadi voting saat penentuan mengenai Dapil, KPU sebagai penyelenggara sudah siap," kata Putu Artha saat bertemu dengan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalbar.

Berdasarkan hal itu, jumlah Dapil untuk Pemilu Legislatif 2009 akan bertambah menjadi sekitar 4 ribu atau naik 100 persen dibanding tahun 2004. Karena Dapil mencakup wilayah administratif daerah dan atau bagian wilayah administratif daerah.

"Misalnya saja di provinsi A sekarang ada 10 anggota DPR RI dari satu Dapil, kalau rancangan tersebut disetujui, akan ada dua Dapil di provinsi tersebut," kata Putu Artha. Ia juga mengingatkan agar KPU di seluruh tingkatan tidak masuk ke ranah politik terkait dengan penentuan Dapil tersebut.

Pada kesempatan itu, Putu Artha menyatakan bahwa KPU akan meningkatkan disiplin kerja anggota KPU di seluruh tingkatan. "KPU Pusat mendapat laporan adanya anggota KPU di daerah yang masuk kerja tanggal 1 - 5 saja. Setelah itu tidak masuk kerja," katanya.

Kinerja anggota KPU yang seperti itu akan menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dijadwalkan mulai berlangsung tahun depan.

Putu Artha merupakan koordinator wilayah (Korwil) KPU untuk Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (Malut).

Ia juga menghimbau agar anggota KPU tidak terlibat dalam tender logistik. "Ada sejumlah aturan tender yang mungkin perlu dihilangkan seperti keharusan perusahaan 'security printing' untuk mencetak surat suara," katanya.

Menurut dia, penggunaan perusahaan security printing bukan menjadi kewajiban karena sah tidaknya surat suara berdasarkan tanda tangan petugas pemilu. Kewajiban menggunakan security printing cenderung menimbulkan monopoli sehingga faktor efisiensi menurun.

Tidak ada komentar: