WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Sabtu, 10 November 2007

KPU: CALON PERSEORANGAN SULIT TERAKOMODIR HINGGA PERTENGAHAN 2008

Pontianak, 9/11 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memperkirakan hingga Juni 2008 sulit untuk mengakomodir calon perseorangan yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut anggota KPU Pusat, I Gusti Putu Artha di Pontianak, Jumat, hal itu disebabkan hingga kini rancangan untuk mengatur calon perseorangan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru mencapai 85 persen.

"Kalau draft selesai pada Desember 2007, harus dilihat kembali apakah PP (Peraturan Pemerintah) yang selama ini mengatur aturan sebelumnya ikut direvisi atau tidak," kata Putu Artha yang sebelumnya menjadi anggota KPU Bali itu.

Ia menambahkan, revisi untuk PP terkadang membutuhkan waktu minimal dua bulan atau terkadang lebih lama. Revisi PP harus diikuti oleh KPU untuk membuat peraturan guna melakukan penyesuaian.

"KPU sendiri butuh waktu sekitar dua bulan untuk membuat peraturannya," kata Putu Artha. Namun, permasalahan tidak selesai sampai disitu karena akan berdampak terhadap revisi Permendagri No 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Terakhir, di dalam APBD 2008 yang dibahas pada 2007 belum memasukkan perhitungan anggaran untuk calon perseorangan. Salah satu solusinya, melalui APBD Perubahan," katanya.

Dengan pertimbangan tersebut, sejumlah daerah yang akan menggelar Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur seperti Bali, Jawa Tengah maupun Jawa Timur tahun 2008, sulit untuk mengakomodir calon perseorangan.

Dalam draf revisi UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Baleg DPR menyepakati besar dukungan untuk calon perseorangan adalah 3-15 persen dari jumlah penduduk. Angka itu dibagi dalam tujuh kategori, yaitu tiga persen, lima persen, tujuh persen, sembilan persen, 11 persen, 13 persen, dan 15 persen. Penentuan besar dukungan bergantung pada jumlah penduduk setiap daerah.

Tidak ada komentar: