WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Rabu, 07 November 2007

KPU ANCAM HENTIKAN KAMPANYE CALON YANG LIBATKAN PEJABAT NEGARA

Pontianak, 5/11 (ANTARA) - Kampanye putaran terakhir pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat terancam dibatalkan karena ada indikasi keterlibatan dan kehadiran pejabat negara (kepala daerah) tingkat kabupaten/kota dalam kampanye pasangan calon.

"KPU masih menunggu hasil klarifikasi dari Panwas (Panitia Pengawas) mengenai indikasi itu karena cukup banyak laporan yang masuk," kata Wakil Ketua Pokja Kampanye KPU Kalbar, MS Budi di Pontianak, Senin.

Menurut MS Budi, berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat negara seperti walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati, diwajibkan untuk cuti pada masa kampanye ketika mengikuti pemilu.

Namun, lanjut dia, untuk pejabat negara yang bukan calon, tidak diperkenankan mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye. Aturan itu di antaranya tertuang di Pasal 78, 79 dan 80 UU No 32 tahun 2004 dengan ancaman pidana (pengadilan) maupun administratif (KPU).

Pasal 79 salah satunya menyebutkan bahwa kampanye dilarang melibatkan hakim di semua jenjang peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa.

Pada Pasal 80 disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon saat kampanye.

Sedangkan ancaman terhadap pelanggaran pasal 79 itu berupa sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

"KPU mengenakan sanksi administratif sedangkan untuk pidana akan diteruskan Panwas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penghentian kampanye, bisa juga berupa peringatan tertulis," kata MS Budi.

Ketua Panwas Kalbar, Achyar Asmu'ie saat dihubungi mengatakan, dalam waktu dekat akan ada hasil pleno mengenai untuk mengklarifikasi indikasi tersebut sesuai hukum.

"Panwas banyak menerima laporan adanya keterlibatan pejabat daerah dalam kampanye pasangan calon termasuk berita di media massa," kata Achyar Asmu'ie.

Pelanggaran selama masa kampanye di antaranya melibatkan anak-anak, menghina suku atau agama pasangan calon lain, mengadu domba dan menggunakan cara-cara kekerasan. Sedangkan tata cara kampanye yang kerap tidak dipatuhi seperti merobek atribut pasangan calon lain atau melibatkan pejabat negara, pegawai negeri fungsional dan struktural serta kepala desa.

Panwas Kalbar, kata Achyar, menerima banyak laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut dari berbagai daerah. "Panwas masih melakukan klarifikasi agar tindakan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata dia.

Saat ini, lanjutnya, Panwas telah memberikan peringatan tertulis kepada seluruh pasangan calon terkait pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye. "Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang paling banyak dilakukan para calon karena dipasang di tempat-tempat yang dilarang," katanya.

Berdasarkan penetapan nomor urut para calon dalam Pemilu Kalbar, urut 1, pasangan incumbent, Usman Ja'far - Laurentius Herman Kadir, urut 2. H Oesman Sapta Odang - Ignatius Lyong, urut 3. HM Akil Mochtar - AR Mecer dan urut 4. Cornelis - Christiandy Sanjaya.

Tidak ada komentar: