WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Minggu, 25 November 2007

DESAKAN PEMILU ULANG GUBERNUR KALBAR

Pontianak, 24/11 (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Kalimantan Barat (FMPKB), Sabtu, menuntut pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalbar 2008-2013 yang proses pemungutan suaranya berlangsung pada 15 November, untuk diulang karena sarat kecurangan.

Desakan agar dilakukan pemilihan ulang mengemuka pada aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan dialog antara FMPKB dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar, Muhammad Syarifuddin dan Nazirin, di kantor KPUP Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan.

Juru bicara aksi, Andi, menyatakan, kecurangan tersebut, semisal penggelembungan suara, pengumuman hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), serta adanya dukungan 22 organisasi keagamaan yang salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar terhadap salah satu pasangan calon gubernur.

Juga ada intimidasi kepada pemilih, politik uang dan sekitar 33 persen masyarakat yang berhak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. "Ini terjadi akibat ketidakbecusan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan," kata Andi.

Anggota KPU Kalbar, Nazirin, menyatakan mereka tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada Senin dan Selasa (26-27/11). Proses yang sama juga sudah diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

Selain aksi dari FMPKB, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanah Masyarakat Kalbar, juga menuntut hal yang sama.

Namun dalam dialog tersebut, KPU Provinsi Kalbar menyatakan tetap akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilih pada Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar 2008-2013 pada Senin (26/11) depan.

Selain menuntut Pemilu ulang, beberapa hari lalu belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Kalbar juga mendatangi kantor KPU tersebut guna menuntut diadakannya Pemilu susulan. Pemilu susulan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak mendapat kesempatan menggunakan haknya akibat persoalan administrasi karena kacaunya pendataan penduduk.

Saat menerima aksi AMPD, Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menyatakan, adanya pemilih tidak terdaftar dan temuan pelanggaran belum menjadi dasar hukum untuk digelarnya Pemilu susulan.

Pemilu susulan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas setempat. Karena berbagai temuan pelanggaran saat pencoblosan harus diputuskan di tingkat kecamatan. Pencoblosan ulang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara setelah ada rekomendasi dari PPK dan Panwas setempat karena berbagai pelanggaran.

Namun jika ditemukan pelanggaran setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat dapat memperkarakan ke pengadilan.

Tidak ada komentar: