WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Sabtu, 17 November 2007

APARAT KEPOLISIAN BERSIAGA DI PEMILIHAN ULANG TPS 051

Pontianak, 17/11 (ANTARA) - Puluhan aparat keamanan berseragam maupun tidak bersiaga di TPS 051, kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat, Sabtu, saat dilangsungkan pencoblosan ulang pemilihan umum gubernur - wakil gubernur Kalimantan Barat karena pembengkakan jumlah pemilih.

Dari pengamatan ANTARA di Pontianak, pemilihan ulang tersebut masih berlangsung dan sudah sekitar 90 orang menggunakan hak suarannya. Sebanyak enma mobil patroli stand by di lokasi TPS tersebut di Jalan Pelabuhan Rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, setelah mendapat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu, memutuskan melakukan pemilihan ulang di TPS 051 RT01/RW27 tersebut karena terjadi pembengkakan data pemilih.

Pada pemilihan Kamis (15/11) sebanyak 380 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) telah menggunakan hak pilihnya, namun Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) memberikan izin 43 warga yang tidak memiliki kartu pemilih dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Ketua KPPS Khairuddin, mengaku telah keliru memahami pengumuman KPU bahwa pemilih yang telah masuk DPT namun tidak memiliki kartu pemilih dan undangan boleh menggunakan hak pilihnya, dan bukan warga yang tidak termasuk dalam DPT.

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KPUD Kota Pontianak, Sujadi di Pontianak, Kamis, mengatakan KPU Daerah Kota Pontianak mengeluarkan surat edaran No 270/327/KPU-Kota tanggal 12 Nopember 2007 salah satu isinya pemilih yang tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) tidak dapat/dilarang melakukan pemberian suara.

Menurut Sujadi, pemberian surat undangan terhadap warga yang tidak terdaftar itu karena ketidaktahuan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 051. "Ketua KPPS di TPS itu mengaku baru mengetahui surat edaran dari KPUD setelah diberitahu salah seorang pemantau," katanya.

Namun KPUD tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum karena dinilai tidak ada unsur kesengajaan. Ketua KPPS dimaksud merupakan pengganti dari ketua sebelumnya yang menjelang hari pemungutan suara mengundurkan diri.

Ketua KPPS yang baru itu tidak mengikuti pelatihan menjelang pemungutan suara dari KPU sehingga tidak mengetahui aturan lengkap seputar pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Menurut Sujadi pemungutan ulang disepakati dilakukan dua hari sesudahnya karena ada mekanisme yang harus dijalani. "KPPS harus mengundang kembali warga. Selain itu, besok (Jumat) waktu yang singkat sehingga disepakati supaya dilakukan pada Sabtu," katanya.

Tertundanya hasil di TPS 051 ikut mempengaruhi jadwal rapat pleno KPUD Kota Pontianak tentang rekapitulasi suara pemilih.

Sebelumnya, KPUD Kota Pontianak menjadwalkan rapat pleno akan dilakukan Jumat (16/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Jadwal tersebut kemudian diubah menjadi Minggu (18/11) pukul 09.00 WIB.

Tidak ada komentar: