WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Senin, 24 September 2007

KIPP: SELEBARAN GELAP TIDAK PICU KONFLIK

Pontianak, 24/9 (ANTARA) - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalimantan Barat menilai beredarnya selebaran politik berbau sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjelang pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur tidak akan menciptakan konflik.

"Rasa kecurigaan akan semakin tinggi tetapi tidak sampai menciptakan konflik langsung karena masyarakat sudah semakin cerdas dalam bersikap," kata Ketua KIPP Kalbar, Jhoni Rudwin di Pontianak, Senin.

Ia menduga, selebaran gelap itu merupakan bagian dari perilaku pihak tertentu yang ingin memanfaatkan massa pemilih.

"Mungkin tujuannya untuk menguatkan rasa keberpihakan dan kesamaan rasa," katanya.

Surveyor KIPP, lanjut Jhoni, menerima selebaran dari berbagai kabupaten seperti Bengkayang, Landak dan Sintang. Ia sepakat, untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan antarkelompok dan kepentingan, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap pelaku penyebaran selebaran.

Polda Kalbar kini tengah melakukan penelusuran terhadap pelaku peredaran selebaran gelap tersebut karena dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sementara terhadap baliho maupun atribut calon gubernur yang terlihat di sejumlah tempat, Jhoni mengatakan hal itu akibat ketidaktegasan dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu.

"Kalau Panwas sudah bersikap tegas sejak awal, mungkin baliho ataupun atribut tidak akan semarak dan tidak teratur seperti sekarang," katanya.

Menurut dia, baliho maupun atribut setiap figur sudah jelas menunjukkan keinginan untuk dipilih konstituen atau ajakan. Padahal, baliho yang sifatnya komersial seperti iklan rokok tidak mengajak masyarakat untuk memilih produknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sebelumnya telah meminta pencabutan baliho maupun alat peraga lain yang mengarah ke kampanye oleh calon yang telah ditetapkan untuk maju dalam Pemilu Gubernur Kalbar Periode 2008-2013 karena masa kampanye baru dimulai pada 29 Oktober.

Alat peraga maupun baliho sejenis mengenai kampanye merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu yakni KPU. Untuk menangani baliho maupun alat peraga lain yang "berbau" kampanye, menjadi kewenangan Panwas. (T011/

Tidak ada komentar: